Tender dini sebagai strategi kunci mempercepat proyek strategis
Tender dini proyek strategis adalah kebijakan pemerintah daerah untuk memulai proses lelang dan penyiapan kontrak pekerjaan infrastruktur lebih awal dari siklus anggaran rutin, sehingga pelaksanaan fisik dapat dimulai pada awal tahun anggaran dan manfaatnya lebih cepat dirasakan warga kota melalui percepatan pembangunan dan layanan publik. Langkah inilah yang dipilih Wali Kota Munafri Arifuddin saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota pada Jumat, 25 September 2026. Ia menegaskan, perubahan anggaran daerah Makassar bukan sekadar menggeser angka, tetapi mengarahkan setiap rupiah untuk program yang manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain, tender dini proyek strategis bukan hanya isu teknis pengadaan, tetapi instrumen politik anggaran untuk memastikan janji pembangunan benar-benar turun ke permukaan kota.
Menggeser start pembangunan: Januari, bukan Maret
Keputusan Munafri mempercepat tender dini hingga dapat dimulai sejak Januari adalah kritik terselubung terhadap pola lama yang membuat proyek baru bergerak setelah Maret. Ia menyatakan terang, "Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan". Dengan tender dini proyek strategis, pekerjaan yang sudah matang secara perencanaan diharapkan dapat dimulai lebih awal pada Januari 2027. Secara politis, ini cara memotong ruang ketidakpastian. Semakin lama proyek menunggu, semakin besar risiko kegagalan penyerapan anggaran dan terhambatnya infrastruktur kota Makassar yang dibutuhkan warga. Dengan memaksa perubahan ritme keuangan dan pengadaan, pemerintah kota menunjukkan keberanian mengambil risiko administratif demi percepatan pembangunan 2027. Namun keberanian saja tidak cukup; kunci keberhasilan ada pada disiplin perencanaan dan kemampuan perangkat daerah menyiapkan dokumen secara tepat waktu.
Penataan Karebosi dan arah pembangunan infrastruktur kota
Rapat paripurna itu juga membuka kartu tentang proyek yang sempat tertunda, termasuk rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi yang kembali dimasukkan dalam perencanaan untuk tahun berikutnya. Penataan Karebosi Makassar tidak bisa dipandang hanya sebagai proyek ruang publik; ini simbol wajah kota dan tes awal apakah percepatan tender dini mampu menggerakkan infrastruktur kota Makassar secara nyata. Di tingkat tujuan, pemerintah mencantumkan agenda besar: mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. Penataan Karebosi akan selalu ditarik ke visi itu. Jika tender dini berjalan, proyek semacam Karebosi punya peluang dimulai tanpa terseret birokrasi yang berlarut. Tapi publik berhak skeptis: selama ini banyak proyek lanskap kota berhenti di gambar dan seremoni. Tender dini akan diuji oleh seberapa cepat ruang kota berubah dan kualitas hidup warga di sekitar Karebosi meningkat.
APBD-P defisit dan tantangan memastikan manfaat ke warga
Di balik ambisi percepatan pembangunan 2027, struktur anggaran daerah Makassar sedang tidak longgar. Pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun, turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD pokok Rp4,69 triliun. Belanja justru naik menjadi Rp5,26 triliun, bertambah sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dari Rp5,17 triliun. Hasilnya, defisit Rp699,85 miliar ditutup melalui pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit lembaga pemeriksa keuangan. Munafri menekankan, perubahan APBD tetap diarahkan membiayai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun angka menunjukkan tantangan: PAD turun, pendapatan transfer turun, sementara belanja operasi naik dan belanja modal turun. Ini menimbulkan paradoks, karena percepatan tender dini proyek strategis menuntut ruang belanja modal yang cukup. Agar tidak jadi sekadar slogan, pengawasan bersama eksekutif–legislatif atas penggunaan anggaran harus berfungsi sebagai rem bagi proyek yang tidak jelas manfaatnya dan sebagai akselerator bagi program yang berdampak luas.
Tender dini sebagai tes kedewasaan tata kelola kota
Langkah Makassar menggenjot tender dini proyek strategis, dari penataan Karebosi hingga program lain yang siap secara perencanaan, adalah sinyal bahwa kota ini ingin keluar dari pola pembangunan yang lamban dan administratif. Agenda menjaga keberlanjutan program prioritas dan kualitas pelayanan warga tetap ditekankan dalam penjelasan perubahan APBD. Munafri juga menuntut kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif agar penggunaan anggaran "terkontrol dan diawasi dengan baik" sehingga dampaknya terasa di tengah masyarakat. Pada akhirnya, percepatan pembangunan 2027 melalui tender dini adalah tes kedewasaan tata kelola: apakah kota mampu merencanakan dengan rapi, mengeksekusi tepat waktu, dan jujur mengakui jika sebuah proyek tidak memberi manfaat nyata. Jika Makassar lulus tes ini, warga akan melihat perubahan bukan pada angka laporan, tetapi pada jalan yang lebih baik, ruang publik yang tertata, dan layanan yang datang tanpa menunggu Maret.
