Swasembada Beras Papua: Ambisi Besar yang Dimulai dari Sawah Rakyat
Swasembada beras Papua adalah target kebijakan yang berusaha memastikan kebutuhan beras di Papua dipenuhi oleh produksi lokal melalui ekspansi lahan pertanian, peningkatan produktivitas padi, dan penguatan infrastruktur pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional dan perubahan struktur ekonomi wilayah timur. Gubernur Papua Matius D Fakhiri secara terbuka memasang tenggat swasembada beras pada 2028 dengan mengandalkan peningkatan luas lahan dan intensitas tanam sebagai motor utama. Namun di balik angka-angka ambisius ini, keberhasilan program sangat ditentukan oleh satu faktor yang sering diabaikan: kemampuan pemerintah berdialog dengan pemilik tanah adat yang memegang kendali atas ruang hidup dan ruang produksi di banyak distrik. Tanpa penyelesaian soal tanah dan kepercayaan, swasembada beras Papua berpotensi tinggal menjadi slogan kebijakan yang jauh dari realitas sawah di lapangan.
Manokwari: Progres 400 Hektare yang Menyingkap Politik Tanah Adat
Kabupaten Manokwari adalah cermin awal betapa rumitnya mencapai swasembada beras Papua lewat program cetak sawah rakyat. Pemerintah daerah menargetkan pencetakan sawah rakyat seluas 1.300 hektare pada program 2026, tetapi sampai saat ini baru 400 hektare yang terealisasi di Distrik Prafi, Masni, dan Sidey. Angka ini tidak sekadar statistik keterlambatan; ia menandai tarik-menarik kepentingan antara negara dan pemilik hak ulayat. Plt Dinas Pertanian Sergion Raharwarin mengakui penolakan dari pemilik hak ulayat menjadi kendala terbesar, meski sosialisasi ke masyarakat adat telah digencarkan dan koordinasi dengan pihak ketiga untuk menambah alat berat sudah dilakukan. Di sini tampak jelas: ekspansi lahan pertanian bukan hanya soal mekanisasi dan teknologi, tetapi soal legitimasi sosial. Tanpa jaminan bahwa masyarakat adat menjadi subjek utama, program cetak sawah rakyat berisiko dilihat sebagai proyek masuk dari luar yang mengganggu relasi tradisional dengan tanah.
Teknologi, Brigade Pangan, dan Taruhan Produktivitas Sawah Rakyat
Manokwari mencoba menjawab tantangan produksi melalui pendekatan pertanian modern berbasis advance agriculture system yang mengintegrasikan survei digital, mekanisasi skala besar, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pembukaan dan pengelolaan lahan baku sawah. Targetnya tidak kecil: produksi padi ditetapkan mencapai 10 ton gabah kering giling per hektare di lahan sawah rakyat yang dikonstruksikan. Selain pembaharuan varietas benih unggulan untuk lahan baru, Pemkab membentuk dua kelompok Brigade Pangan, masing-masing beranggotakan 15 petani muda yang mengelola sekitar 200 hektare. Langkah ini adalah pengakuan bahwa swasembada beras Papua butuh generasi petani baru yang melek teknologi. Namun keberanian menarget 10 ton per hektare menimbulkan pertanyaan: apakah dukungan teknis, pendampingan, dan akses infrastruktur irigasi di sawah rakyat benar-benar sepadan dengan target produktivitas yang tinggi, atau justru menambah tekanan di tingkat petani?
Ekspansi Lahan 6.500 Hektare dan Hubungannya dengan Ketahanan Pangan Nasional
Di tingkat provinsi, Gubernur Matius D Fakhiri merencanakan pembukaan sekitar 6.500 hektare lahan sawah baru pada akhir 2026 dengan memanfaatkan lahan yang lama tidak digunakan. Langkah ekspansi lahan pertanian ini diklaim sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian, sekaligus untuk menggeser struktur ekonomi Papua agar tidak bertumpu pada tambang semata. Produktivitas padi disebut telah "menggembirakan", dengan rata-rata produksi lebih dari delapan ton per hektare dan capaian hingga 12,8 ton per hektare di beberapa wilayah Keerom. Di atas kertas, kombinasi ekspansi lahan dan intensifikasi tanam melalui dukungan irigasi dan pompa air—agar petani bisa tanam dan panen tiga kali setahun—menjadikan swasembada beras Papua relevan bagi ketahanan pangan nasional. Namun ketahanan pangan yang kokoh mensyaratkan stabilitas sosial dan ekologis; mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak atas tanah hanya akan memindahkan risiko krisis pangan ke masa depan.
Dari Papua untuk Pangan Nasional: Syarat Agar Ambisi Tidak Menjadi Ilusi
Papua tengah diposisikan sebagai salah satu motor ketahanan pangan nasional melalui swasembada beras Papua, ekspansi lahan pertanian, dan intensifikasi produksi yang bahkan diimpikan mampu membuka peluang surplus beras untuk negara tetangga. Tetapi ambisi ini akan runtuh jika kebijakan terus melihat tanah sekadar sebagai ruang produksi, bukan ruang hidup masyarakat adat. Program cetak sawah rakyat memang menghadirkan peluang ekonomi baru bagi wilayah timur, tetapi cara pelaksanaannya akan menentukan apakah manfaat itu jatuh ke petani lokal atau berhenti di lingkaran kontraktor dan elit. Jika pemerintah berani menempatkan dialog dengan pemilik hak ulayat sebagai titik awal, memastikan petani muda dalam Brigade Pangan memiliki suara dalam perencanaan, serta menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai patokan, maka ekspansi lahan pertanian dapat memperkuat pangan nasional tanpa mengorbankan keadilan agraria. Tanpa itu, target swasembada 2028 berisiko menjadi sekadar angka di lembar rencana, bukan kenyataan di petak sawah Papua.
