Zero ODOL menuntut kesiapan kawasan pelabuhan
Tanjung Perak Zero ODOL adalah upaya menyiapkan kawasan pelabuhan agar kebijakan pembatasan kendaraan yang melebihi dimensi atau muatan berlaku tanpa menghambat arus barang dan kelancaran rantai pasok. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara, Balkis Kusumawati, meninjau Terminal Petikemas Surabaya (TPS) untuk melihat kesiapan kawasan pelabuhan mendukung sistem transportasi dan logistik yang lebih terintegrasi. Peninjauan itu menempatkan konektivitas maritim, hubungan dengan kereta api, dan kesiapan menghadapi kebijakan Zero ODOL 2027 dalam agenda yang sama. Fokus tersebut masuk akal: aturan kendaraan saja tidak cukup jika proses pemindahan barang di pelabuhan dan jalur distribusinya belum tersambung baik. Karena itu, keberhasilan target ini seharusnya dinilai bukan hanya dari kepatuhan kendaraan, melainkan juga dari kemampuan sistem pelabuhan menjaga arus barang tetap lancar.
Perencanaan logistik harus berpijak pada kebutuhan lapangan
Enam hari setelah peninjauan Kemenko Infrastruktur, Tim Bappenas mengunjungi TPS pada 26 Oktober 2026. Kunjungan yang diterima Pelindo Regional 3 dan manajemen TPS itu menjadi bagian dari penajaman Rencana Kerja Pemerintah 2027 serta penyusunan rencana kerja 2028 di Jawa Timur. Langkah ini penting karena kebijakan konektivitas akan lebih berguna bila disusun berdasarkan keadaan operasional, bukan hanya rancangan di atas kertas. Bappenas dan Pelindo membahas jaringan pelabuhan terpadu untuk meningkatkan efisiensi angkutan laut dan menekan biaya logistik. Bappenas juga menyoroti besarnya pengaruh sektor transportasi terhadap biaya logistik nasional. Maka, pengembangan fasilitas pelabuhan, simpul peti kemas, dan layanan laut yang saling terhubung harus dipandang sebagai satu pekerjaan. Masukan dari kunjungan tersebut akan menjadi bagian dari penajaman rencana pembangunan dan pengembangan jaringan pelabuhan terpadu.
Kereta api menjadi penghubung, bukan pelengkap
Infrastruktur kereta api pelabuhan adalah komponen penting karena memberi pilihan angkutan barang selain jalan raya. Konektivitas angkutan barang berbasis kereta api telah terhubung dengan layanan TPS, sementara integrasi angkutan laut dan kereta dinilai dapat memperlancar arus barang, mengurangi kepadatan kendaraan angkutan di jalan, serta meningkatkan efisiensi distribusi. Dampak yang diharapkan terasa hingga pengguna barang: pengiriman yang lebih terkoordinasi membantu menjaga kelancaran pasokan dan memperkuat daya saing distribusi. TPS juga memaparkan layanan multimoda yang menghubungkan beberapa moda dalam satu rantai, sedangkan Pelindo menjalankan penguatan layanan terpadu, sistem teknologi informasi, dan konektivitas antarpelabuhan. Modernisasi fasilitas saja tidak akan cukup apabila moda-moda tersebut bekerja terpisah. Kesimpulannya, target Zero ODOL akan lebih berarti bila Tanjung Perak membangun sistem yang menyatukan aturan, pelabuhan, kereta, dan jaringan logistik; inilah ukuran nyata kemajuan konektivitas.






