Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Biaya Politik Mahal Mengancam Demokrasi yang Setara

Biaya Politik Mahal Mengancam Demokrasi yang Setara
Minat|Asia Tenggara

Ongkos politik bukan sekadar urusan kandidat

Biaya politik adalah seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mengikuti kontestasi dan memperoleh jabatan publik, dari pencalonan hingga kampanye, dan besarnya dapat menentukan siapa yang punya peluang masuk ke pemerintahan. Karena itu, biaya politik Indonesia yang dinilai sangat mahal bukan hanya persoalan kandidat, melainkan juga ujian bagi kesetaraan demokrasi. Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah ini saat menyampaikan sambutan dalam Peresmian dan Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November 2026. Pokok kritiknya jelas: demokrasi yang dapat dibeli atau disandera oleh pemilik uang menjauh dari gagasan bahwa jabatan publik seharusnya terbuka bagi warga, bukan hanya mereka yang sanggup membiayai kontestasi.

Angka yang disampaikan Prabowo mempertegas skala persoalan, meski ia menyebutnya sebagai informasi yang didengarnya dari sejumlah daerah. Biaya calon bupati disebut dapat mencapai Rp100 miliar dan belum tentu berujung kemenangan; untuk menjadi anggota DPR, angkanya disebut dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar. Angka-angka itu bukan rincian resmi seluruh pemilihan, tetapi tetap menjadi peringatan tentang tingginya ambang masuk politik. Bila modal menjadi penentu utama, masyarakat berisiko melihat pilihan kandidat menyempit sebelum pemungutan suara berlangsung.

Risiko demokrasi yang dapat disandera modal

Kekhawatiran Prabowo bukan hanya bahwa kandidat harus mengeluarkan banyak uang. Ia menilai biaya yang tinggi dapat membuka ruang bagi kelompok berkekuatan finansial untuk menguasai demokrasi, termasuk pihak yang memperoleh uang dengan cara tidak halal. Jika akses menuju pencalonan bergantung pada dana besar, kemampuan, gagasan, dan dukungan warga bisa kalah penting dibanding kemampuan menghimpun modal. Dampaknya bagi masyarakat adalah risiko bahwa keputusan politik lebih tanggap kepada kepentingan penyandang dana daripada kebutuhan pemilih.

Inilah alasan kritik terhadap biaya politik perlu berujung pada pembenahan, bukan berhenti sebagai keluhan tentang mahalnya kontestasi. Prabowo menyebut keadaan tersebut tidak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa dan meyakini mayoritas masyarakat tidak menginginkan kondisi politik seperti sekarang. Persoalannya menyentuh kepercayaan publik: pemilih perlu yakin bahwa wakil dan pemimpinnya memperoleh mandat melalui kompetisi yang terbuka, bukan karena hubungan dengan pemilik dana. Tanpa koreksi, biaya tinggi berisiko memperkuat kesan bahwa demokrasi tersedia bagi semua orang saat memilih, tetapi tidak saat menjadi calon.

Janji pembenahan harus menjadi langkah nyata

Prabowo menyatakan akan melakukan pembenahan politik dan menempatkan tanggung jawab itu pada para pemimpin, terutama pimpinan partai politik. Ia mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan sejumlah ketua umum partai dan mengatakan kesadaran untuk memperbaiki sistem mulai muncul. Pernyataan ini memberi arah, tetapi belum menjelaskan bentuk kebijakan, ukuran keberhasilan, atau jadwal pelaksanaannya. Karena itu, janji tersebut perlu dinilai dari tindak lanjut yang dapat diperiksa publik, bukan dari kesepakatan lisan semata.

Pembenahan sistem politik Indonesia semestinya menjawab akar masalah: mengapa kontestasi membutuhkan dana sedemikian besar dan bagaimana mencegah ketergantungan kandidat pada sumber uang yang mencurigakan. Partai politik memegang peran penting karena mereka berada di pusat proses pencalonan dan kompetisi. Seruan Prabowo agar penyimpangan dikoreksi patut menjadi awal, tetapi perubahan hanya akan terasa bila aturan dan praktik politik membuat persaingan lebih terbuka bagi kandidat dengan dukungan serta kapasitas, bukan semata-mata modal.

Ukuran keberhasilan adalah demokrasi yang lebih terbuka

Peringatan tentang biaya politik mahal penting karena menghubungkan uang dengan kualitas demokrasi. Namun, menyebut masalah saja tidak cukup: publik perlu melihat langkah konkret yang mengurangi ketergantungan pada dana besar dan membatasi pengaruh uang yang tidak halal. Angka Rp100 miliar untuk pencalonan bupati dan Rp40 miliar hingga Rp50 miliar untuk anggota DPR, sebagaimana disampaikan Prabowo, menggambarkan mengapa persoalan ini tak bisa dianggap sebagai beban pribadi kandidat belaka. Bila sistem tidak berubah, risiko yang ia uraikan—demokrasi dikuasai kelompok beruang—akan tetap menjadi bayang-bayang bagi pemilih.

Kesimpulannya, sorotan Prabowo tepat menempatkan mahalnya biaya politik sebagai persoalan struktural yang menuntut tanggung jawab kepemimpinan. Janji pembenahan patut disambut dengan tuntutan agar partai dan pemerintah menunjukkan perubahan yang dapat diukur. Sistem yang lebih sehat ialah sistem yang memungkinkan persaingan politik berlangsung tanpa membuat kekayaan menjadi tiket utama menuju jabatan. Di situlah komitmen perbaikan akan terbukti: bukan pada banyaknya pernyataan, melainkan pada demokrasi yang lebih terbuka dan tidak mudah disandera modal.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!