Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Biaya Politik Selangit Menguji Mutu Demokrasi

Biaya Politik Selangit Menguji Mutu Demokrasi
Minat|Asia Tenggara

Demokrasi yang terlalu mahal

Biaya politik kepala daerah adalah modal yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi dan meraih jabatan pemerintahan daerah; ketika nilainya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, kemampuan finansial berisiko lebih menentukan daripada dukungan dan kapasitas calon. Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan itu saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November 2026. Ia menyebut biaya pencalonan kepala daerah dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara di sejumlah daerah seseorang disebut perlu menyiapkan sekitar Rp100 miliar untuk menjadi bupati tanpa jaminan menang. Angka itu bukan sekadar gambaran ongkos kampanye. Ia mengundang pertanyaan mendasar: apakah demokrasi memberi ruang bagi warga untuk memilih pemimpin, atau membuat akses ke jabatan publik bergantung pada siapa yang sanggup membayar?

Kritik Prabowo biaya politik juga mencakup pencalonan anggota DPR, yang menurutnya dapat menelan Rp40 miliar hingga Rp50 miliar. Besarnya kebutuhan modal seperti ini layak dipandang sebagai masalah sistemik, bukan hanya beban kandidat. Jika akses politik makin mahal, ada risiko kepentingan pemodal memperoleh pengaruh lebih besar dalam proses pemerintahan. Prabowo memperingatkan bahwa demokrasi tidak semestinya dapat dibeli atau disandera oleh kelompok bermodal besar, terutama jika kekayaannya diperoleh dengan cara tidak halal. Kritik tersebut kuat sebagai diagnosis, tetapi nilainya akan ditentukan oleh langkah perbaikan yang menyusul.

Biaya Politik Selangit Menguji Mutu Demokrasi

Pembenahan harus menyasar aturan main

Mahalnya kontestasi menjadi alasan mendesak untuk membenahi sistem politik Indonesia, bukan sekadar keluhan tentang ongkos pemilu. Prabowo mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai, berani memperbaiki sistem politik nasional. Seruan itu tepat, tetapi harus diterjemahkan menjadi pembenahan yang membuat pencalonan dan kompetisi lebih terbuka serta tidak dikuasai kekuatan finansial. Tanpa perubahan pada aturan main dan praktik partai, seruan melawan demokrasi yang bisa dibeli berisiko berhenti sebagai pernyataan.

Prabowo menyatakan akan menggunakan sisa mandat rakyat untuk memperbaiki sistem ekonomi dan politik. Komitmen itu penting karena mahalnya pencalonan berkaitan dengan mutu demokrasi: ketika ongkos menjadi penghalang, pilihan kepemimpinan dapat menyempit. Namun, pidato saja belum menjawab bagaimana pembenahan akan dijalankan. Ukuran keberhasilannya semestinya bukan hanya janji perubahan, melainkan sistem yang memberi kesempatan lebih adil bagi calon dan pemilih, sekaligus membatasi dominasi uang dalam perebutan jabatan publik.

Pasal 33 sebagai pijakan ekonomi

Prabowo menghubungkan pembenahan politik dengan perubahan tata kelola ekonomi. Ia menegaskan bahwa pembenahan ekonomi nasional harus berpedoman pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, serta mengutip prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Gagasan ini menempatkan kepentingan rakyat sebagai ukuran dalam mengelola ekonomi, bukan hanya pertumbuhan atau keuntungan segelintir pihak. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik kekayaan sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat dan bertekad menghentikan kebocoran kekayaan negara.

Kaitan antara biaya politik dan amanat Pasal 33 UUD 1945 bukan berarti kedua persoalan itu sama, tetapi keduanya menguji keberpihakan sistem. Politik yang mahal dapat menguatkan kekuasaan pemilik modal; ekonomi yang tidak dikelola demi kepentingan bersama dapat memperlebar jarak antara kekayaan nasional dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, agenda perbaikan perlu konsisten: membuka kompetisi politik sekaligus memastikan sumber daya dikelola untuk kepentingan publik. Seruan Prabowo memberi arah, tetapi hasilnya bergantung pada tindakan nyata dan kemauan pemimpin untuk mengubah aturan serta praktik yang membuat sistem sulit diakses.

Ujian sesungguhnya adalah pelaksanaan

Peringatan Prabowo tentang biaya politik kepala daerah menyoroti risiko yang tak bisa diselesaikan dengan menerima mahalnya kontestasi sebagai hal biasa. Ketika biaya pencalonan dapat mencapai ratusan miliar rupiah, demokrasi menghadapi ujian tentang siapa yang benar-benar memiliki kesempatan untuk memimpin. Seruan membenahi sistem politik Indonesia dan menata ekonomi sesuai amanat konstitusi patut dinilai sebagai satu agenda besar: memastikan kekuasaan dan kekayaan tidak hanya menguntungkan kelompok yang kuat secara finansial.

Kesimpulannya, kritik dalam pidato di Palu akan berarti jika diteruskan menjadi pembenahan yang dapat diuji, bukan berhenti pada pengakuan bahwa masalahnya serius. Prabowo telah menyerukan perubahan politik dan ekonomi, serta mengaitkan agenda ekonomi dengan Pasal 33 UUD 1945. Kini tantangannya adalah membuat demokrasi lebih terbuka dan tata kelola ekonomi lebih berpihak pada kepentingan bersama. Tanpa langkah konkret, mahalnya jalan menuju jabatan akan tetap menjadi tanda bahwa sistem belum bekerja setara bagi semua.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!