Demokrasi perlu ruang partisipasi nyata
Program Partisipasi Aceh adalah inisiatif kerja sama pembangunan yang bertujuan memperkuat demokrasi dengan memberi warga ruang lebih besar dalam proses kebijakan, sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah Australia, The Asia Foundation, dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar sosialisasi awal program di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ini lebih dari sekadar peluncuran program: ukuran keberhasilannya semestinya terlihat dari apakah suara warga benar-benar memengaruhi keputusan, bukan hanya hadir dalam forum konsultasi. Pemerintah Aceh menyambut inisiatif tersebut sebagai upaya membangun kemitraan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil. Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menekankan bahwa pembangunan daerah tak cukup diserahkan kepada pemerintah. Demokrasi di Aceh akan lebih bermakna ketika warga, termasuk kelompok rentan, dapat menyampaikan kebutuhan dan gagasan tanpa tersisih.
Mitra dan agenda yang menentukan dampak
Australia dan GeRAK bekerja bersama The Asia Foundation dalam program yang menghubungkan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi. The Asia Foundation mengelola hibah untuk komponen masyarakat sipil, lalu menyalurkannya kepada organisasi mitra untuk kegiatan sesuai bidang prioritas. Rancangannya mencakup dua jalur kemitraan: antarlembaga negara dan masyarakat sipil. Fokusnya meliputi pemilu berintegritas, keterlibatan parlemen, partisipasi dan pendidikan kewarganegaraan, media independen dan berkualitas, serta penanggulangan misinformasi dan disinformasi. Kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial juga ditetapkan sebagai prinsip lintas kegiatan. Cakupan ini tepat karena partisipasi publik tak akan kuat jika warga kekurangan informasi, kanal untuk menyampaikan aspirasi, atau akses yang setara. Namun, daftar prioritas baru bermakna bila mitra lokal dapat menerjemahkannya menjadi kegiatan yang menjawab persoalan warga Aceh.
Pendanaan harus berujung pada akuntabilitas
Program Partisipasi berlangsung dari pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030 dan didukung dana demokrasi Australia sebesar AUD 30 juta untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Aceh menjadi satu dari tiga wilayah sasaran, bersama Yogyakarta dan Makassar, selain kegiatan di tingkat nasional. Dukungan ini melanjutkan pembelajaran Program Percontohan Ketahanan Demokrasi yang berjalan pada 2021–2026. Besarnya dukungan memberi peluang, tetapi bukan jaminan perubahan. Pertanggungjawaban publik perlu menjadi bagian dari pelaksanaan: warga patut mengetahui kegiatan apa yang berjalan, siapa yang terlibat, dan apakah masukan mereka tercermin dalam kebijakan. Taufik mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel serta memperkuat kepercayaan kepada pemerintah.
Kesimpulannya, Program Partisipasi Aceh punya arah yang relevan: memperkuat lembaga, masyarakat sipil, dan kerja sama lintas pihak. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar kemitraan Australia, The Asia Foundation, dan GeRAK tidak berhenti pada sosialisasi atau rangkaian kegiatan. Dampak demokratis harus dirasakan dalam akses warga terhadap pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Jika suara kelompok rentan ikut menentukan prioritas, dukungan Australia dapat membantu membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Jika tidak, pendanaan dan agenda yang luas hanya akan menghasilkan proses, bukan perubahan.
