Skala masalah yang kian besar
Rokok ilegal adalah produk tembakau yang beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai, termasuk rokok polos yang tidak dilekati pita cukai. Lonjakan pangsanya kini bukan lagi gangguan kecil bagi industri, melainkan ancaman nyata bagi persaingan usaha dan penerimaan negara. Kementerian Perindustrian melaporkan pangsa rokok ilegal naik dua kali lipat, dari 6,9 persen pada 2023 menjadi 13,9 persen pada 2025. Kajian Universitas Gadjah Mada yang disampaikan kementerian itu menghitung bahwa pada 2025 proporsinya mencapai 13,9 persen dari total produksi, ketika produksi rokok nasional tercatat 307 miliar batang. Angka nasional tersebut menegaskan besarnya persoalan, tetapi tidak menjelaskan sendiri di mana seluruh produk beredar atau bagaimana pola distribusinya. Yang jelas, pertumbuhan secepat itu menuntut penegakan yang konsisten, bukan sekadar operasi sesaat.
Cukai yang hilang, persaingan yang timpang
Dampak yang paling mudah diukur adalah penerimaan yang luput masuk ke kas negara. Perhitungan Kementerian Perindustrian bersama UGM memperkirakan peredaran rokok ilegal berpotensi menghilangkan penerimaan cukai hingga hampir Rp40 triliun. Itu bukan sekadar angka fiskal: ketika produsen legal membayar cukai, mereka harus bersaing dengan produk yang dapat menawarkan harga tanpa beban kewajiban yang sama. Kementerian Perindustrian menyebut persaingan ini menekan kinerja dan daya saing produsen yang patuh. Bagi konsumen, selisih harga bisa membuat produk ilegal tampak menarik, tetapi status tanpa pita cukai juga berarti transaksi berlangsung di luar aturan yang menopang penerimaan publik. Karena itu, penindakan tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan menyita barang; ia juga menyangkut keadilan persaingan dan kemampuan negara memungut cukai rokok.
Penindakan Malang memberi gambaran lokal
Contoh konkret datang dari Malang. Pada Kamis, 22 Oktober 2026, Bea Cukai Malang menindak dua kasus peredaran rokok ilegal melalui patroli darat dan operasi gabungan bersama Pemerintah Kota Batu. Total sitaan mencapai 5.359 bungkus atau 106.324 batang, dengan perkiraan nilai barang Rp161.913.540. Dalam salah satu kasus, patroli menelusuri jalur distribusi setelah menerima informasi tentang pengiriman memakai mobil MPV; di Jalan Raya Gadang, petugas menemukan 105.200 batang sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin tanpa pita cukai. Penindakan seperti ini memperlihatkan bahwa patroli berbasis informasi dapat mengganggu jalur distribusi di tingkat lokal. Namun, dua kasus di Malang bukan ukuran yang mewakili seluruh negeri dan tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan tren nasional. Angka nasional tetap bersandar pada kajian produksi, sedangkan sitaan lokal menunjukkan salah satu wujud penegakannya.
Penegakan harus sebanding dengan skala
Jarak antara pangsa nasional 13,9 persen dan sitaan 106.324 batang di Malang menunjukkan dua sisi persoalan: besarnya pasar ilegal dan kerja penindakan di lapangan. Satu operasi tak akan menyelesaikan masalah sebesar itu, tetapi hasilnya menegaskan pentingnya menindak barang tanpa pita cukai sekaligus mengikuti jalur distribusinya. Pemerintah juga perlu membaca data nasional dan hasil operasi lokal secara tepat: kajian memperkirakan skala, sementara penindakan membuktikan bahwa produk ilegal ditemukan dalam peredaran nyata. Menyamakan keduanya akan menghasilkan kesimpulan berlebihan; mengabaikan salah satunya membuat gambaran tidak utuh. Dengan potensi kehilangan cukai hampir Rp40 triliun, respons yang sepadan harus berkelanjutan dan berorientasi pada jaringan peredaran, bukan hanya jumlah barang yang berhasil diamankan dalam satu kesempatan.
