Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pengawasan Terpadu Menjadi Benteng Antikorupsi

Pengawasan Terpadu Menjadi Benteng Antikorupsi
Minat|Keamanan Pintar

Kolaborasi harus mencegah, bukan sekadar memeriksa

Pengawasan terintegrasi adalah penyelarasan kerja lembaga pemeriksa dan pengawas internal agar risiko penyimpangan dapat dikenali sejak perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah. Bagi Pemprov Jawa Tengah, pendekatan ini menjadi bagian penting dari pencegahan korupsi, bukan sekadar agenda pemeriksaan setelah masalah muncul. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmen tersebut dalam Gelar Pengawasan Daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada 3 November 2026. Pemprov menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat pemerintah daerah. Nilai kolaborasi ini terletak pada penyatuan fungsi pengawasan dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Jika lembaga-lembaga itu bekerja selaras, celah pengawasan lebih mungkin ditemukan sebelum berubah menjadi penyimpangan. Namun, banyaknya lembaga yang hadir tidak dengan sendirinya menjamin hasil; ukuran keberhasilan harus berupa perbaikan nyata dalam tata kelola.

Pengawasan Terpadu Menjadi Benteng Antikorupsi

Temuan berulang menandakan masalah belum dibereskan

Sasaran paling penting dari pengawasan bukanlah menutup daftar rekomendasi, melainkan memastikan masalah yang sama tidak terus muncul. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono mengingatkan bahwa rekomendasi yang diselesaikan tanpa membenahi sistem dan manajemen belum menyentuh hakikat pengawasan. Pesan ini patut menjadi tolok ukur kolaborasi KPK BPK BPKP dengan inspektorat daerah. Temuan pemeriksaan berulang bukan sekadar urusan administrasi: itu dapat menandakan tindak lanjut berhenti pada pemenuhan dokumen, sementara akar kelemahan proses tetap ada. Karena itu, mitigasi perlu dimulai sejak perencanaan, berlanjut saat kegiatan dijalankan, lalu diuji melalui pengawasan. Penekanan pada pencegahan temuan berulang membuat agenda ini lebih substantif daripada mengejar capaian pemeriksaan semata. Pemerintah daerah perlu menilai tindak lanjut berdasarkan perubahan prosedur dan pengendalian yang mencegah masalah serupa, bukan hanya berdasarkan rekomendasi yang dinyatakan selesai.

Endro juga menyebut penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan manajemen risiko sebagai pekerjaan yang masih perlu dilakukan. Artinya, pengawasan eksternal akan lebih berguna ketika inspektorat memiliki kemampuan dan sistem yang cukup untuk menjaga perbaikan tetap berjalan di dalam organisasi.

Capaian memberi dasar, bukan alasan untuk berpuas diri

Pemprov Jateng melaporkan sejumlah indikator tata kelola yang kuat: opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK dipertahankan selama 15 kali berturut-turut, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97,58 dengan predikat A, indeks integritas 82,85 dengan predikat A, dan nilai Monitoring Center for Prevention KPK sebesar 96,00. Kepatuhan pelaporan LHKPN bagi 1.515 wajib lapor serta SPT Tahunan bagi 47.577 wajib lapor juga tercatat 100 persen. Angka-angka ini menunjukkan adanya fondasi kepatuhan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa setiap risiko telah tertangani atau temuan tak akan berulang. Justru karena capaian tersebut tinggi, pengawasan perlu beralih dari sekadar mengejar kepatuhan menuju pengujian mutu pengendalian dan perubahan di lapangan. Penghargaan kinerja pengawasan 2026 diberikan kepada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Magelang. Penghargaan dapat mendorong persaingan sehat, tetapi ukuran akhirnya tetap kemampuan memperbaiki sistem.

Keberhasilan diukur dari perubahan yang bertahan

Kolaborasi lintas lembaga memberi Pemprov Jawa Tengah peluang menyatukan pencegahan, pemeriksaan, dan pengawasan internal dalam satu arah kerja. Namun, koordinasi hanya bernilai jika menghasilkan tindak lanjut yang menyentuh penyebab masalah, memperkuat pengendalian, dan menurunkan peluang penyimpangan terulang. Capaian administratif penting sebagai dasar, tetapi bukan garis finis. Pernyataan bahwa temuan yang sama tidak boleh muncul kembali menawarkan ukuran yang lebih tegas: apakah rekomendasi mengubah cara pemerintah mengelola program, bukan hanya menuntaskan kewajiban di atas kertas. Dengan menjadikan hasil perbaikan sebagai pusat pengawasan terintegrasi, kerja bersama KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat dapat bergerak dari pemeriksaan menuju pencegahan yang lebih berarti. Kesimpulannya, kemitraan ini layak dinilai bukan dari banyaknya lembaga yang terlibat, melainkan dari kemampuan pemerintah membangun sistem yang mencegah kesalahan dan korupsi berulang.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!