Pengalaman harus menjadi kebiasaan
Kesiapsiagaan bencana adalah rangkaian upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengenali ancaman, mengurangi risiko, dan bertindak tepat sebelum keadaan darurat terjadi. Di Aceh, pelajaran dari tsunami menjadi alasan kuat untuk menjadikan persiapan bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan reaksi sesaat saat bahaya tiba. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan bahwa kota itu membangun kembali diri sambil belajar mengurangi risiko setelah tsunami, dan pengalaman tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan, infrastruktur, serta kesiapan warga yang terus diperkuat. Kini ancamannya juga mencakup banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Menjaga ingatan melalui edukasi, melibatkan warga dalam pembangunan, dan membangun lebih baik adalah pijakan yang masuk akal. Gagasan “tahan gempa budaya” seharusnya berarti kebiasaan memahami risiko, berlatih evakuasi, dan mengikuti peringatan—bukan sekadar slogan.
Apel kesiapsiagaan harus berujung pada tindakan
Pada 26 Oktober 2026, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik memimpin Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan di gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi. Kegiatan itu melibatkan 145 personel dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Satpol PP, dinas, relawan, PMI, RAPI, dan ORARI. Waktunya mendesak: prakiraan menyebut curah hujan meningkat pada 10 Zona Musim atau 62,5 persen wilayah ZOM pada November, dibandingkan satu ZOM atau 6,25 persen pada Oktober; pada Desember diperkirakan mencakup lima ZOM atau 31,25 persen. Taufik juga meminta semua pihak tidak menunggu bencana, melainkan memastikan kesiapan personel, logistik, serta sumber daya di kawasan rawan. Bagi warga di bantaran sungai, lereng, dan wilayah rawan, kesiapan berarti menerima peringatan tepat waktu dan mengetahui jalur evakuasi. Ancaman ini hadir saat rehabilitasi masih berjalan, sebagian warga menempati hunian sementara, normalisasi sungai belum tuntas, serta sejumlah akses jalan dan jembatan rawan dilalui.
Kapasitas dibangun lewat latihan dan koordinasi
Apel hanya berguna jika diteruskan menjadi kerja rutin. Pemerintah Aceh meminta petugas memiliki disiplin, keterampilan, dan pemahaman tugas yang memadai; peralatan kebencanaan dan logistik—kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan evakuasi, sarana kesehatan, perahu, hingga alat berat—harus diperiksa menyeluruh dan ditempatkan sesuai peta risiko. Ini membuat inventarisasi lebih dari daftar barang: kondisi, lokasi, dan kecepatan pengerahan menentukan apakah bantuan sampai ketika dibutuhkan. Koordinasi BNPB, Basarnas, TNI/Polri, BPBA, BPBD kabupaten/kota, dan unsur lain juga perlu ditopang pembagian tugas yang jelas serta mekanisme pengerahan terpadu. Manajemen bencana daerah yang baik mesti mencakup rencana kontingensi, pemetaan risiko, prosedur darurat, serta perlindungan bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pembersihan drainase dan alur sungai, pemantauan cuaca, penyebaran peringatan dini, pengaktifan posko, dan evaluasi berkala harus melengkapi latihan pasukan.
Komitmen jangka panjang diuji di tingkat warga
Arah kebijakan Banda Aceh untuk 2027–2030 mencakup penguatan kelembagaan, penggunaan ilmu pengetahuan dalam perencanaan, peningkatan kesiapan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Itu langkah yang tepat, tetapi ukuran keberhasilannya bukan jumlah rencana atau apel: warga harus tahu ke mana mengungsi, sistem peringatan harus berfungsi, dan kebutuhan dasar—layanan kesehatan, air bersih, pangan, serta sanitasi—harus tersedia ketika kondisi memburuk. Keselamatan kelompok rentan dan warga yang masih tinggal di hunian sementara perlu ditempatkan di pusat keputusan, bukan menjadi catatan tambahan. Karena itu, pengurangan risiko bencana perlu menyatu dengan perencanaan pemerintah daerah, pemeriksaan alat, latihan berkala, dan koordinasi lintas instansi. Tsunami memberi Aceh pelajaran yang tak boleh berhenti sebagai ingatan. Kesimpulannya tegas: kesiapsiagaan bencana Aceh akan bermakna ketika komitmen pemerintah berubah menjadi kemampuan yang dipahami dan dapat digunakan setiap warga.
