Satu tahun prasekolah harus menjadi hak setiap anak
Wajib belajar 13 tahun adalah kebijakan pendidikan yang memasukkan satu tahun prasekolah bagi anak usia 5–6 tahun sebelum mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya. Gagasan ini penting karena kesiapan belajar tidak semestinya bergantung pada kemampuan keluarga menemukan dan membayar layanan pendidikan anak usia dini. Pada Jumat, 6 November 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen menargetkan 14.000 desa yang belum memiliki TK dapat terjangkau layanan PAUD hingga akhir 2026. Target itu menjadi tanggapan terhadap kesenjangan fasilitas antarwilayah, bukan sekadar upaya menambah jumlah lembaga. Wajib belajar 13 tahun patut dipandang sebagai perluasan hak anak: sebelum masuk sekolah dasar, mereka perlu mendapat ruang belajar yang sesuai usia. Namun, janji akses baru bermakna jika layanan tersedia dekat rumah dan dapat dijangkau keluarga.
Ada alasan historis untuk memperlakukan PAUD sebagai bagian dari tanggung jawab publik, bukan layanan tambahan yang hanya dinikmati anak dari keluarga mampu. Program ini tidak menambah satu tahun sekolah dasar; ia memasukkan pengalaman prasekolah sebagai fondasi perkembangan. Karena itu, target 14.000 desa sebaiknya dinilai dari jumlah anak yang benar-benar mendapat layanan, bukan hanya dari angka pembangunan atau pendataan TK.
TK di desa bukan hanya soal mendirikan bangunan
Memperluas akses pendidikan PAUD menuntut lebih dari mendirikan gedung atau mengubah nama layanan yang sudah ada. Pemerintah menyebut Program Revitalisasi Satuan PAUD untuk memperbaiki fasilitas rusak; sasaran program pada 2026 mencapai 19.940 satuan pendidikan. Itu langkah relevan, tetapi jumlah sasaran harus diikuti pemeriksaan kondisi ruang, keamanan, ketersediaan pendidik, dan keberlanjutan kegiatan. Keluarga di desa membutuhkan layanan yang dekat, berfungsi, dan mampu menerima anak secara konsisten. Bila bangunan tersedia tetapi tenaga pendidik tidak cukup atau fasilitas tak terawat, angka pemerataan hanya tampak baik di laporan. Maka, keberhasilan target TK di desa perlu diukur dengan pengalaman anak dan orang tua, bukan sekadar jumlah titik layanan.
Skala tanggung jawab negara juga terlihat dari pengelolaan layanan: sekitar 95 persen satuan PAUD dikelola mandiri oleh masyarakat, sedangkan sisanya merupakan sekolah negeri. Ketergantungan besar pada penyelenggara masyarakat membuat dukungan pemerintah pusat dan daerah tak bisa berhenti pada pengumuman target. Pemerintah perlu membantu menjaga mutu dan kesinambungan lembaga yang menjadi tumpuan keluarga, terutama di wilayah yang belum terlayani.
Belajar sambil bermain, bukan mempercepat sekolah formal
Perluasan pendidikan anak usia dini akan kehilangan tujuan jika satu tahun prasekolah berubah menjadi latihan akademis yang kaku. Anak usia dini belajar melalui bermain: cara ini memberi ruang untuk mencoba, berinteraksi, membangun imajinasi, dan mengembangkan kesiapan belajar. Kemendikdasmen mengingatkan agar pembelajaran mengikuti tahap perkembangan anak dan tidak membebani mereka dengan tuntutan akademis yang tidak sesuai. Pesan itu perlu dijaga saat kebijakan wajib belajar 13 tahun diterapkan. Orang tua tentu ingin anak siap memasuki jenjang berikutnya, tetapi kesiapan bukan berarti harus dipaksa cepat menguasai calistung. TK yang bermutu memperkuat rasa ingin tahu, bahasa, dan kemampuan sosial tanpa menjadikan masa prasekolah sebagai SD yang dipercepat.
Komitmen juga harus tercermin pada perlindungan pendidik. Guru PAUD memegang peran penting dalam pengasuhan sekaligus pembelajaran, sehingga perlu dukungan dan kesempatan pengembangan yang memadai. Pemerintah mengarahkan program beasiswa sebesar Rp3 juta per semester yang telah menjangkau 12.500 guru pada 2026. Dukungan semacam ini dapat membantu, tetapi mutu layanan tidak akan tumbuh dari pelatihan saja bila kesejahteraan dan kepastian kerja pendidik terus diabaikan.

Keberhasilan ditentukan oleh kerja pusat dan daerah
Target akhir 2026 memberi tenggat yang jelas, tetapi pemerataan tidak dapat diselesaikan pemerintah pusat seorang diri. Pemerintah daerah paling dekat dengan kondisi desa dan dapat mengidentifikasi kebutuhan, lokasi layanan, serta kendala operasional. Pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan, pembiayaan, revitalisasi, dan bantuan saling mendukung. Keduanya harus menyepakati cara mengukur kemajuan: bukan hanya berapa desa yang tercatat terjangkau, melainkan berapa anak yang memperoleh layanan bermutu dan berkelanjutan. Bantuan Program Indonesia Pintar sebesar Rp450.000 per tahun bagi murid TK ditujukan terutama kepada 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar. Bantuan itu berpotensi meringankan hambatan keluarga, tetapi mesti terhubung dengan layanan yang tersedia dan layak.
Pada akhirnya, wajib belajar 13 tahun hanya akan menjadi hak yang nyata jika akses, mutu, dan dukungan bagi pendidik berjalan bersama. Target 14.000 desa adalah dorongan yang patut disambut, bukan alasan untuk menganggap pekerjaan selesai. Pusat dan daerah perlu memastikan setiap anak dapat belajar melalui bermain, dekat dari tempat tinggalnya, dengan pendidik yang didukung. Jika komitmen itu dijaga, PAUD dapat menjadi landasan pendidikan yang lebih adil; jika tidak, angka target hanya akan menutupi ketimpangan yang tetap dialami keluarga.






