Dua pendekatan menjaga subsidi
Penyalahgunaan BBM subsidi adalah penggunaan atau penyaluran bahan bakar bersubsidi di luar peruntukannya, sehingga mengurangi ketersediaan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerimanya. Perbedaan respons di Papua dan Aceh Jaya memperlihatkan dua sisi pengawasan BBM subsidi: penegakan hukum setelah dugaan pelanggaran terungkap dan pencegahan agar penyimpangan tidak terjadi. Polda Papua mengungkap 15 kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Sementara itu, Polres Aceh Jaya memasang spanduk imbauan di setiap SPBU di kabupaten tersebut untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan BBM sesuai ketentuan. Kedua langkah ini tidak bisa diperlakukan sebagai hasil yang setara. Pengungkapan perkara menunjukkan adanya proses penyidikan, sedangkan spanduk merupakan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan. Keduanya dibutuhkan, tetapi ukuran keberhasilannya berbeda.
Papua: penindakan memberi gambaran skala masalah
Pengungkapan di Papua memperlihatkan bahwa penyalahgunaan bukan sekadar pelanggaran administratif. Dalam 15 kasus tersebut, polisi menetapkan 16 orang sebagai tersangka dan memperkirakan kerugian negara mencapai Rp429,48 juta. Barang bukti yang disita mencakup 10.146 liter solar, 1.412 liter minyak tanah, serta 225 liter Pertalite. Menurut keterangan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, dugaan modusnya antara lain membeli BBM untuk dijual kembali demi keuntungan atau memanfaatkannya untuk mendukung pertambangan ilegal. Penindakan seperti ini penting karena menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi dapat mengalihkan subsidi dari penerima yang semestinya. Namun, angka penangkapan dan barang bukti juga menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti setelah sebuah perkara diungkap. Celah distribusi perlu terus diperiksa agar penegakan hukum tidak hanya merespons pelanggaran yang sudah terjadi.
Aceh Jaya: pencegahan dimulai di SPBU
Di Aceh Jaya, polisi memilih pendekatan yang terlihat langsung oleh pengguna BBM: memasang spanduk peringatan di setiap SPBU. Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, Iptu Julian Zairi, menyebut langkah itu sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya. Imbauan SPBU tersebut juga menjelaskan perilaku yang dilarang, termasuk memodifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM dan membeli berulang kali dengan jeriken untuk dijual kembali secara tidak sah. Nilai pendekatan ini terletak pada pesan yang disampaikan sebelum pelanggaran berujung pada perkara. Namun, spanduk saja tidak membuktikan bahwa penyalahgunaan telah berkurang; dampaknya bergantung pada pemahaman warga, pengawasan bersama, dan tindak lanjut atas laporan. Polres juga meminta masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran melalui layanan 110 atau saluran pengaduan pada spanduk.
Pencegahan harus ditopang penegakan
Perbandingan ini bukan perlombaan menentukan wilayah mana yang lebih berhasil. Data Papua mencatat perkara, tersangka, kerugian, dan barang bukti; informasi Aceh Jaya menjelaskan pemasangan peringatan dan ajakan berpartisipasi. Tanpa data hasil yang sebanding, tidak tepat menyimpulkan bahwa spanduk telah menekan pelanggaran atau bahwa penindakan di Papua mencerminkan kondisi Aceh Jaya. Yang jelas, penyalahgunaan BBM subsidi merugikan kepentingan umum ketika pasokan dialihkan dari pihak yang berhak. Polda Papua menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan serta menindak dugaan pelanggaran sesuai aturan. Polres Aceh Jaya pun menyatakan komitmen untuk melanjutkan pencegahan dan penegakan hukum. Kesimpulannya, imbauan perlu menjadi pintu masuk bagi kepatuhan, sementara penindakan harus tetap tersedia ketika pelanggaran ditemukan. Kombinasi keduanya lebih masuk akal untuk menjaga distribusi agar tepat sasaran.
