Dari Ajakan Tinggalkan Motor ke Kewajiban Negara Menyediakan Layanan
Mengubah angkutan umum dari model bisnis berbasis keuntungan menjadi angkutan umum layanan publik berarti menempatkan mobilitas masyarakat sebagai hak yang dijamin negara, dengan sistem transportasi yang aman, terjangkau, tersambung dari rumah hingga tujuan, didukung kebijakan jangka panjang dan subsidi yang stabil, bukan sekadar mengandalkan tiket dan pendapatan operator untuk bertahan hidup sehari-hari. Pergeseran ini adalah inti dari reformasi transportasi Indonesia yang mulai muncul di sejumlah kota, tetapi belum menjadi arus utama. Pemerintah gemar mengajak warga meninggalkan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, demi mengurangi kemacetan dan polusi di jalan yang kian padat. Namun, tanpa angkutan umum yang nyaman dan dapat diandalkan, ajakan itu terdengar seperti perintah kosong. Orang memilih motor karena praktis, fleksibel, tidak menunggu, dan hampir selalu bisa mengantar sampai depan tujuan. Jika kualitas angkutan umum tidak menandingi kepraktisan ini, kebijakan transportasi daerah akan terus kalah oleh akal sehat pengguna.
Trans Semarang: Anggaran, Tarif, dan Paradigma Layanan
Di tengah kebuntuan banyak kota, Semarang mengambil langkah yang jauh lebih berani. Wali Kota Agustina Wilujeng menegaskan bahwa Trans Semarang adalah moda transportasi berbasis layanan, bukan bisnis, demi memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Pernyataan politik ini tidak berhenti di pidato; ia dikunci dalam kebijakan transportasi daerah melalui Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam Pasal 140, kota ini mengalokasikan anggaran operasional minimal 5 persen dari APBD untuk subsidi transportasi publik. "Perda ini menegaskan posisi Trans Semarang sebagai sebuah layanan, bukan bisnis". Artinya, tugas utama sistem adalah memastikan warga bisa bergerak, bukan menutup buku laba rugi. Konsekuensinya, tarif resmi ditetapkan cukup rendah: non-tunai Rp3.500 dan tunai Rp4.000, sementara pelajar, mahasiswa, disabilitas, lansia di atas 60 tahun, dan veteran cukup membayar Rp1.000. Kebijakan tarif ini jelas mengarahkan angkutan umum layanan publik sebagai instrumen keadilan sosial.
Kemudahan Mobilitas Warga: Ukuran Nyata Keberhasilan
Debat tentang reformasi transportasi Indonesia sering berhenti pada jumlah armada, koridor, dan proyek ikonik. Padahal, rakyat menilai angkutan umum dengan ukuran yang jauh lebih sederhana: berapa lama menunggu, berapa kali harus berganti kendaraan, sejauh apa harus berjalan dari rumah ke halte, dan apakah layanan masih tersedia saat pulang malam. Mobilitas masyarakat perkotaan ditentukan oleh seberapa tersambung perjalanan dari pintu rumah hingga tempat kerja atau sekolah, bukan oleh seberapa canggih branding bus. Jika waktu tempuh 30 menit dengan motor berubah menjadi satu setengah jam dengan angkutan umum, sulit menyalahkan warga yang enggan berpindah moda. Untuk itu, bus utama harus didukung feeder, jadwal harus pasti, waktu tunggu masuk akal, dan antarmoda saling tersambung. Bahkan kualitas trotoar menuju halte menjadi bagian dari angkutan umum layanan publik: tanpa jalur pejalan kaki yang layak, layanan bus tidak akan pernah benar-benar inklusif.
Perubahan Struktural: Dari Perda hingga Peremajaan Armada
Komitmen menjadikan angkutan umum sebagai layanan publik memaksa pemerintah daerah mengubah struktur pengelolaan. Semarang tidak mencoba menyelesaikan masalah sendirian. Menurut Agustina, pembenahan transportasi publik memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perhimpunan Organda dan pemilik armada kecil yang sejak awal menjadi tulang punggung layanan kota. Pemerintah kota menjadi penjamin bagi pihak ketiga untuk mengajukan modal ke perbankan, dengan kontrak berbasis formulasi investasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Paradigma layanan juga tampak dalam sikap terhadap armada tua. Kota yang sempat dijuluki "cumi-cumi darat" karena asap hitam dari bus berumur lebih dari 10 tahun memutuskan tidak memperpanjang kontrak bagi pengelola yang enggan meremajakan bus. Ada 132 bus berusia di atas 10 tahun yang akan diganti, dua di antaranya disiapkan menggunakan bus listrik. Langkah ini menghubungkan kebijakan transportasi daerah dengan agenda iklim dan kualitas udara, sekaligus memperbaiki pengalaman pengguna.
Menjadikan Reformasi Layanan Agenda Nasional, Bukan Eksperimen Kota
Semarang menunjukkan bahwa menggeser Trans Semarang dari model bisnis ke layanan publik bisa dilakukan jika ada komitmen fiskal, regulasi yang jelas, dan keberanian merombak struktur kepemilikan armada. Namun, kota ini masih menjadi pengecualian, sementara di banyak daerah angkutan umum tetap diperlakukan sebagai usaha yang harus menghidupi diri sendiri. Di tingkat provinsi, misalnya Jawa Timur, muncul Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi yang patut didukung, tetapi ada risiko reformasi berhenti menjadi dokumen bagus di ruang rapat jika integrasi antarkota, terminal, stasiun, dan feeder di permukiman tidak terasa di jalan. Reformasi transportasi Indonesia menuntut komitmen jangka panjang dari semua tingkat pemerintah—pusat, provinsi, dan kota—untuk mempertahankan subsidi dan tata kelola mobilitas yang berkelanjutan dan berketahanan iklim. Pada akhirnya, pemerintah tidak perlu terus menyuruh rakyat meninggalkan motor; jika angkutan umum aman, nyaman, terjangkau, tepat waktu, dan benar-benar tersambung, warga akan beralih dengan sendirinya. Tugas negara adalah memastikan pilihan itu tersedia, dapat diandalkan, dan tidak goyang setiap kali kepala daerah berganti.
