Penangkapan bukan akhir penindakan
Kejahatan digital adalah tindak pidana yang memanfaatkan teknologi dan jaringan daring untuk menipu, mengeksploitasi korban, atau menyamarkan hasil kejahatan, sering kali dengan operasi yang melampaui batas negara. Karena itu, penangkapan pelaku di lapangan belum cukup: aparat harus membongkar jaringan, menelusuri aset, dan memulihkan kerugian korban. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan pendekatan tersebut saat memberi pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional Angkatan 70 di Lemhannas RI. Arah ini tepat. Jika aliran dana tetap utuh, pelaku yang tertangkap dapat digantikan, sementara keuntungan kejahatan membiayai perekrutan dan operasi berikutnya. Maka ukuran keberhasilan semestinya bukan hanya jumlah tersangka, melainkan kemampuan memutus sumber daya dan struktur yang membuat kejahatan terus berulang.
Uang dan operasi melintasi batas
Teknologi membuat kejahatan lebih rumit dan memungkinkan jaringan bekerja lintas negara. Dana hasil penipuan digital, misalnya, dapat melewati banyak rekening, diubah menjadi aset digital, lalu dipindahkan ke luar negeri untuk menyamarkan asal-usulnya. Sementara itu, perdagangan orang bisa bermula dari tawaran kerja palsu; korban kemudian dipaksa terlibat dalam penipuan daring, perjudian online, bahkan tindak pidana narkotika. Pola seperti ini menuntut penyidikan yang mengikuti hubungan antara perekrut, pengendali, rekening, dan penerima manfaat, bukan berhenti pada orang yang berhadapan langsung dengan korban. Karena jejak dan pelaku mungkin berada di yurisdiksi berbeda, penindakan terhadap jaringan lintas negara membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi penyidikan, bantuan hukum timbal balik, serta pelacakan aset bersama mitra internasional. Tanpa kerja lintas batas, wilayah aman bagi pelaku dapat berubah menjadi tempat memindahkan uang dan melanjutkan operasi.
Pemiskinan jaringan harus disertai pemulihan
Seruan untuk “memiskinkan” jaringan menegaskan bahwa penelusuran aset bukan tambahan administratif, melainkan bagian inti penegakan hukum. Suyudi memperingatkan bahwa tanpa pelacakan aset, pelaku dapat terus bekerja dan mengembangkan jaringan. Namun, pembekuan atau penyitaan saja belum cukup jika korban tidak mendapat jalan menuju pemulihan kerugian. Skala masalah juga menunjukkan mengapa respons tak bisa ditunda: survei Global Anti-Scam Alliance 2025 mencatat 66 persen responden dewasa pernah menjumpai upaya penipuan, sedangkan kerugian penipuan transaksi keuangan yang dilaporkan melalui Indonesia Anti-Scam Center mencapai Rp9,1 triliun. Angka itu memperlihatkan beban nyata bagi masyarakat, tetapi efektivitas strategi akan terlihat dari kemampuan mengembalikan hasil kejahatan kepada korban dan mencegah dana sitaan kembali berputar dalam jaringan lain.
Kolaborasi dan perlindungan warga
Penipuan digital terus berubah, dari phishing, malware, dan ransomware hingga manipulasi deepfake dan kecerdasan artifisial. Aparat harus memperbarui kemampuan teknis, tetapi Polri tidak dapat bekerja sendirian. Penanganan perlu menghubungkan kepolisian dengan OJK, perbankan, penyedia telekomunikasi, platform digital, kementerian, dan lembaga terkait; kasus perdagangan orang juga menuntut koordinasi dengan unsur ketenagakerjaan, imigrasi, serta pelayanan sosial. Di saat yang sama, literasi digital harus membantu warga mengenali modus, menjaga data pribadi, dan melapor melalui saluran resmi. Ini bukan pengganti penindakan: edukasi mengurangi peluang korban bertambah, sedangkan penelusuran aset menekan kemampuan pelaku untuk beroperasi kembali. Strategi paling meyakinkan menggabungkan keduanya, dengan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang menghasilkan penyidikan, pemulihan, serta pencegahan yang terukur.
Kesimpulannya, komitmen memburu jaringan dan aset adalah langkah yang lebih kuat daripada mengandalkan penangkapan individual. Polri perlu membuktikan bahwa pendekatan itu dapat memutus aliran dana, menjangkau pengendali di luar negeri, dan membantu korban memperoleh kembali kerugiannya. Tanpa hasil tersebut, pemiskinan jaringan hanya menjadi slogan; dengan penyidikan lintas batas, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan warga, kejahatan digital akan kehilangan ruang untuk tumbuh.
