Pertumbuhan Ekonomi Bukan Sinonim Kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peningkatan nilai total produksi barang dan jasa yang diukur melalui produk domestik bruto, namun angka pertumbuhan di atas 5 persen tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat karena kualitas pertumbuhan, sumber pendorong, dan dampaknya terhadap daya beli konsumen serta kesenjangan ekonomi bisa sangat timpang antara statistik makro dan realitas hidup sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 sering dirayakan sebagai bukti ekonomi yang kuat. Namun, di lapangan, banyak rumah tangga masih menahan konsumsi dan menambah kerja sampingan untuk sekadar bertahan. Di sinilah letak masalah: narasi resmi menganggap angka PDB sebagai proxy kesejahteraan, padahal yang dirasakan rakyat adalah harga yang naik, penghasilan yang stagnan, dan beban hidup yang kian berat. Pertumbuhan yang bertumpu pada belanja pemerintah dan ekspansi utang hanya memoles permukaan, bukan memperbaiki fondasi kesejahteraan masyarakat.
Mesin Pertumbuhan yang Ditopang Fiskal Rapuh
Di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61 persen, terlihat ketergantungan besar pada konsumsi pemerintah sebagai penopang utama. Belanja negara tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan Triwulan I-2026. Tanpa dorongan ini, estimasi pertumbuhan hanya berada di kisaran 4,4–4,6 persen, jauh dari angka yang diklaim mengesankan. Ketergantungan pada fiskal datang dengan harga mahal. Keseimbangan primer APBN berbalik dari surplus Rp21,9 triliun menjadi defisit Rp95,8 triliun dalam setahun. Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang melonjak 18,6 persen menjadi sekitar Rp144,3 triliun. Beban fiskal negara membengkak, sementara subsidi dan kompensasi energi tetap besar. Pertumbuhan seperti ini ibarat rumah yang tampak megah karena dicat ulang, tetapi fondasinya keropos oleh utang dan defisit. Kita sedang membeli pertumbuhan hari ini dengan tagihan yang akan menghantam generasi berikutnya.
Daya Beli Terjepit: Rakyat Mengencangkan Ikat Pinggang
Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia benar sehat, seharusnya daya beli konsumen menguat. Yang terjadi justru sebaliknya: rumah tangga memotong konsumsi dan mencari cara bertahan. Laporan Besok Harga Naik mencatat 57,34 persen responden dari berbagai kelompok masyarakat memangkas konsumsi nonesensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan. Sebanyak 38,78 persen bahkan menanam kebutuhan pokok di rumah dengan penghematan sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan. Upaya menambah pendapatan juga masif. 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan. “Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga,” ujar Atha Rasyadi. Pertumbuhan yang memaksa rakyat bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama bukanlah pertumbuhan yang menyejahterakan.
Krisis Iklim dan Kesenjangan: Siapa yang Menikmati Pertumbuhan?
Klaim pertumbuhan ekonomi 5,45 persen pada paruh pertama 2026 dijadikan kebanggaan politik, disebut sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun. Namun Greenpeace Indonesia mempertanyakan, “siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat.” Ketika pemerintah membanggakan angka pertumbuhan sambil mengorbankan lingkungan, masyarakat menanggung dampak krisis iklim dan sosial. Atha Rasyadi menegaskan bahwa eksploitasi alam yang serakah membuat pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Beban ini semakin berat bagi mereka yang terdampak bencana iklim, karena harus menanggung tambahan biaya hidup, risiko kesehatan, dan terganggunya akses pendidikan anak. Kesenjangan ekonomi menganga: di satu sisi, kelompok yang dekat dengan sumber rente menikmati buah pertumbuhan; di sisi lain, mayoritas rakyat mengencangkan ikat pinggang di tengah banjir, kekeringan, dan harga yang merayap naik.
Kesimpulan: Ubah Orientasi dari Angka ke Kesejahteraan Nyata
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen saat ini lebih banyak bercerita tentang kemampuan negara menggenjot belanja dan menanggung beban fiskal, bukan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daya beli konsumen terjepit, rumah tangga memotong pengeluaran dan menambah kerja, sementara krisis iklim memperbesar biaya hidup dan risiko sosial. Di tengah kesenjangan ekonomi yang melebar, angka PDB menjadi ilusi kenyamanan bagi pengambil kebijakan. Jika orientasi tetap pada mengejar pertumbuhan tanpa memperbaiki kualitasnya, kita akan terus mengulang pola: utang membengkak, subsidi tambal sulam, dan rakyat menanggung beban penyesuaian sendirian. Pertumbuhan yang layak dibanggakan adalah pertumbuhan yang mengurangi ketimpangan, memperkuat daya beli, dan melindungi lingkungan. Tanpa itu, setiap persen tambahan pertumbuhan hanyalah statistik yang menutupi kenyataan bahwa banyak orang bekerja lebih keras untuk hidup yang tidak banyak berubah.
