Karhutla Sumsel: Rekor Suram dan Krisis yang Dibuat Manusia
Kebakaran hutan Sumsel adalah rangkaian kebakaran hutan dan lahan yang meluas di berbagai kabupaten dan kota, memusnahkan ribuan hektare ekosistem, menurunkan kualitas udara hingga membahayakan kesehatan, mengganggu aktivitas ekonomi, dan memicu darurat ekologis yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga serta penanganan darurat darat-udara sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Data resmi menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan luasan karhutla terbesar di antara enam provinsi prioritas, dengan lebih dari 531 hektare lahan terbakar dan 24 titik api terdeteksi dalam satu periode pencatatan. Secara akumulatif sejak awal tahun hingga pertengahan September, luas areal terdampak bahkan mencapai 7.623,63 hektare. Angka ini bukan sekadar statistik; ini cermin gagalnya pencegahan pembakaran lahan dan ketergantungan kronis pada pola buka kebun dengan api.
Operasi Darat-Udara dan Koordinasi Politik: Cukup Cepat, Terlambat Mencegah
Pemerintah pusat menjadikan penanganan karhutla Sumsel sebagai prioritas nasional, dengan koordinasi intensif Menko Polkam, BNPB, kementerian teknis, dan pemerintah daerah. Penanganan karhutla menggabungkan pemadaman darat, patroli, pemantauan titik api, serta dukungan operasi udara. Namun perbandingan kemampuan pemadaman menunjukkan ketimpangan: satgas darat mampu memadamkan sekitar 210,75 hektare dalam sehari, sementara lima helikopter water bombing hanya 26 hektare. Cuaca kering akibat El Nino kuat membuat operasi modifikasi cuaca tidak efektif, karena pertumbuhan awan hujan minim dan hujan rintik-rintik justru memerangkap asap di lokasi kebakaran. Menko Polkam memberi tenggat agresif 2–7 hari untuk menuntaskan pemadaman sisa 402,25 hektare lahan terbakar, menuntut pengerahan kekuatan penuh di lapangan. Target ini ambisius, dan mengungkap realitas pahit: negara bergerak cepat memadamkan, tetapi terlambat mencegah.
Palembang dan Ogan Ilir: Titik Rawan yang Menguji Kesehatan Publik
Palembang menjadi episentrum krisis karhutla dengan 406 kejadian kebakaran lahan dan luas terdampak sekitar 254,23 hektare hingga 17 September, tersebar di kecamatan-kecamatan seperti Kertapati, Gandus, Alang-Alang Lebar, Ilir Barat I, dan Sukarami. Fokus koordinasi diarahkan ke kawasan sekitar Palembang, terutama Ogan Ilir, karena kebakaran di wilayah ini berpotensi memperburuk kualitas udara kota. Ketika indeks pencemaran udara menembus kategori sangat tidak sehat, lonjakan kasus gangguan pernapasan di masyarakat adalah konsekuensi logis, bukan kejutan. Ini seharusnya mengubah cara kita memandang karhutla: bukan lagi sekadar isu ekologis atau lahan, tetapi darurat kesehatan publik yang menuntut kebijakan ketat pencegahan pembakaran lahan di ring kota, penataan ulang tata air gambut, dan perlindungan kelompok rentan seperti anak dan lansia.
Akar Masalah: El Nino Mengeringkan, Api Manusia yang Menyalakan
Pemerintah menyebut kemarau panjang akibat El Nino kuat sebagai salah satu pemicu utama meluasnya karhutla karena menciptakan cuaca panas kering dan minim awan hujan. Potensi kebakaran bahkan diperkirakan bertahan hingga akhir Oktober atau awal November karena hujan alami belum turun merata. Namun menyalahkan cuaca saja adalah pelarian. Fakta bahwa 43 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla, yang sengaja membakar sedikitnya 105 hektare lahan untuk membuka kebun, menunjukkan bahwa akar masalah tetap pada praktik manusia. “Membakar kebun tidak dibenarkan secara hukum. Siapa pun yang terlibat akan dijerat sesuai perundang-undangan,” tegas kepolisian, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara bagi pelaku. Penegakan ini penting, tetapi jika izin usaha, tata kelola lahan, dan insentif ekonomi tetap mendukung pembukaan lahan murah dengan api, kebakaran akan berulang setiap musim kering.
Dari Pemadaman ke Pencegahan: Menghentikan Siklus Darurat Tahunan
Saat ini, negara kembali menggelar kekuatan darat-udara, rapat koordinasi, dan target pemadaman cepat untuk mengejar laju kebakaran yang bertambah ratusan hektare dalam dua hari terakhir. Penanganan karhutla sudah jauh lebih terstruktur, termasuk bantuan pesawat dari luar negeri dan satgas gabungan yang besar. Namun strategi yang bertumpu pada pemadaman akan selalu kewalahan jika pencegahan pembakaran lahan tidak jadi prioritas yang sama kerasnya. Penegakan hukum tanpa pandang bulu perlu diikuti peta risiko tunggal, pelibatan masyarakat sebagai penjaga awal, dan sanksi ekonomi nyata bagi pola usaha yang bergantung pada api. Tanpa itu, target pemadaman 2–7 hari hanyalah jeda singkat sebelum asap berikutnya. Krisis kebakaran hutan Sumsel harus dibaca sebagai peringatan terakhir: melindungi udara dan kesehatan publik hanya mungkin jika membuka lahan dengan api berhenti menjadi pilihan termurah dan teraman bagi siapa pun.
