PHK Masif dan Jawaban Berani Pemerintah Kota
Pelatihan vokasi PHK adalah rangkaian program peningkatan dan pengalihan keterampilan yang secara khusus ditujukan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja, agar mereka memiliki kompetensi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan dapat kembali bekerja atau membuka usaha mandiri di sektor ekonomi yang berkembang di daerahnya. Krisis pemutusan hubungan kerja di Balikpapan bukan lagi angka di laporan, tetapi tekanan nyata bagi ratusan keluarga. Sebanyak 530 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga September, mendekati total 675 pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun sebelumnya. Di tengah gelombang ini, respons pemerintah daerah patut diapresiasi: bukan sekadar mencatat angka pengangguran, tetapi membuka pintu program reskilling pekerja yang terstruktur. Dengan menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda sebagai unit teknis Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker Balikpapan memilih jalur pemberdayaan pekerja terdampak, bukan belas kasihan. Pertanyaannya kini bergeser: apakah pekerja berani memanfaatkan peluang baru ini, alih-alih terjebak nostalgia pada pekerjaan lama?
45 Program Reskilling: Dari Microsoft Office hingga Pengelasan
Inti kebijakan ini adalah pelatihan vokasi PHK yang disiapkan secara spesifik bagi pekerja yang ter-PHK maupun yang masa kontraknya berakhir. Disnaker Balikpapan menyiapkan 45 jenis program pelatihan keterampilan vokasi, mulai dari Microsoft Office untuk pemula, pembuatan mebel atau produk kayu, pengolahan kue, menjahit, sampai kejuruan teknis di bidang otomotif, pengelasan, pertambangan, dan konstruksi. Ini bukan daftar kursus kosmetik. Kerangka pelatihan dirancang untuk mencakup sektor-sektor bisnis yang memang tumbuh: teknologi informasi, industri kreatif, manufaktur, tata busana, jasa konstruksi, dan lainnya. Durasi 40 jam pelajaran per program menunjukkan orientasi pada kompetensi, bukan sekadar sertifikat. Satu kelas ditargetkan berisi sekitar 16 peserta agar proses belajar efektif; bahkan kelas di bawah kuota tetap bisa diusulkan. Kebijakan ini menunjukkan kesadaran sederhana namun penting: reskilling pekerja butuh interaksi intensif, bukan ruangan penuh puluhan orang yang hanya mendengar ceramah.
Akses dan Administrasi: Menghapus Penghalang Birokrasi
Program reskilling pekerja sering kandas di level akses. Di Balikpapan, Disnaker tampak mencoba memotong penghalang birokrasi. Pendaftaran dibuka mulai 25 September hingga 7 Oktober dan bisa difasilitasi melalui Disnaker maupun mekanisme daring yang disiapkan BPVP, tanpa keharusan datang fisik ke kantor. Persyaratan administratif juga dibuat realistis: surat keputusan atau pemberitahuan PHK, surat pemutusan kontrak, perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja, atau paklaring bisa digunakan. Jika dokumen resmi sulit diperoleh, surat pernyataan berhenti bekerja atau mengalami PHK di atas materai tetap diterima. Ada satu batasan penting: peserta tidak boleh sedang menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini menimbulkan debat kecil—apakah perlindungan sosial dan pelatihan harus saling menyingkirkan? Namun di sisi lain, aturan ini mendorong pemerataan akses bagi mereka yang sama sekali belum tersentuh skema perlindungan kerja.
Dari Pengangguran ke Pemberdayaan: Ambisi Jangka Panjang Kota
Lonjakan PHK hanyalah satu wajah persoalan ketenagakerjaan. Disnaker juga mencatat sekitar 5.000 pencari kerja yang masih mencari pekerjaan, dengan 1.142 orang sudah ditempatkan dan target total penempatan 2.340 orang. Artinya, ada sekitar seribu pencari kerja lagi yang terus diupayakan mendapat pekerjaan. Dalam konteks ini, pelatihan vokasi bukan program tambahan; ia adalah tulang punggung strategi pemberdayaan pekerja terdampak dan pencari kerja baru. Pelatihan dipusatkan di Balai Latihan Kerja Balikpapan dan lembaga pelatihan kerja swasta mitra pemerintah kota, sementara anggaran datang dari pusat melalui BPVP Samarinda sebagai UPT Kementerian Ketenagakerjaan. Kolaborasi lintas level ini menunjukkan kesadaran bahwa krisis kerja butuh solusi jangka panjang, bukan paket bantuan sesaat. Adamin Siregar menegaskan harapan yang seharusnya juga menjadi komitmen kolektif: program pelatihan ini dimanfaatkan untuk reskilling dan upskilling, agar peluang kembali bekerja terbuka. Jika pekerja, pemerintah, dan dunia usaha sama-sama menepati peran, Balikpapan berpeluang mengubah narasi PHK dari akhir karier menjadi awal babak kompetensi baru.
