Dukungan MBG masuk penilaian prestasi
Indikator kinerja MBG adalah salah satu ukuran yang dipakai pemerintah untuk menilai prestasi kepala daerah berdasarkan dukungan dan kreativitas mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Pada 2027, dukungan pemerintah daerah terhadap program ini akan menjadi salah satu kategori dalam kompetisi penghargaan antardaerah yang disiapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Langkah tersebut memberi sinyal bahwa pelaksanaan program nasional tak hanya bergantung pada kebijakan pusat: pemerintah daerah juga dinilai dari kontribusi dan inisiatifnya. Namun, menjadikan dukungan sebagai tolok ukur seharusnya tidak berhenti pada pernyataan dukungan. Penekanan Tito pada kreativitas menunjukkan bahwa cara daerah membantu pelaksanaan program ikut diperhitungkan. Dengan begitu, daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan dukungan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing, bukan sekadar mengikuti satu pola seragam.
Kompetisi ini bukan skema yang muncul tanpa latar belakang. Pemerintah telah menjalankan kompetisi insentif fiskal dengan anggaran Rp1 triliun pada 2026, dibagi dalam tiga gelombang dan enam wilayah. Skema itu akan berlanjut pada 2027, dengan dukungan dan kreativitas dalam pelaksanaan MBG dimasukkan sebagai salah satu kategori penilaian. Perubahan ini memperluas cara pemerintah mengakui kinerja daerah: bukan hanya capaian umum, tetapi juga peran dalam program prioritas nasional. Menurut Tito, kompetisi akan memisahkan peserta berdasarkan tingkat pemerintahan—provinsi, kabupaten, dan kota—serta dibagi ke dalam enam wilayah. Pembagian tersebut penting karena memberi konteks pada penilaian; daerah dibandingkan dengan kelompok yang lebih sepadan, bukan semuanya dalam satu perlombaan.
Penghargaan mengikuti kinerja dan kreativitas
Pemerintah daerah berpeluang memperoleh insentif fiskal daerah hingga Rp3 miliar jika dinilai menunjukkan kinerja dan kreativitas dalam mendukung MBG. Nilai penghargaan berbeda menurut peringkat: daerah terbaik menerima Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar. Angka itu menjelaskan besaran penghargaan bagi pemenang, bukan jatah otomatis bagi setiap daerah yang menyatakan dukungan. Karena penilaian juga mencakup kreativitas, pemerintah daerah perlu menunjukkan kontribusi dalam pelaksanaan, bukan hanya mencantumkan program dalam agenda. Tito mengatakan kategori dukungan MBG akan menjadi bagian dari penghargaan bagi kepala daerah pada 2027. Kompetisi dibagi menurut tingkatan pemerintahan dan enam wilayah, dengan tiga daerah terbaik mendapat penghargaan pada tiap kategori. Rancangan ini membuat kinerja dan inovasi menjadi pembeda yang lebih berarti daripada dukungan simbolis.
Meski demikian, penting membedakan indikator penilaian dari sumber dan cakupan anggarannya. Total insentif fiskal Rp1 triliun bukan dana yang seluruhnya dikhususkan untuk daerah pendukung MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa anggaran itu merupakan total insentif bagi kepala daerah berprestasi dalam sejumlah kategori, bukan penghargaan khusus MBG. Jadi, MBG adalah salah satu indikator dalam kompetisi yang lebih luas, bukan satu-satunya dasar pembagian seluruh anggaran. Perbedaan ini penting agar angka Rp1 triliun tidak disalahartikan sebagai dana khusus pelaksanaan program atau hadiah untuk satu kategori saja. Tito menyatakan pemerintah telah membahas anggaran tersebut bersama Menteri Keuangan dan berkomitmen menyiapkannya. Kejelasan tentang kategori dan kriteria akan menentukan apakah skema ini mendorong inovasi yang nyata.
Insentif harus mendorong dukungan yang bermakna
Skema ini masuk akal bila penghargaan benar-benar membedakan kerja yang berdampak dari dukungan sebatas formalitas. Pemerintah sudah menetapkan bahwa kreativitas ikut dinilai, tetapi rincian ukuran keberhasilan tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, penilaian perlu disampaikan secara terang agar pemerintah daerah memahami kontribusi seperti apa yang dinilai, sementara publik dapat membedakan indikator MBG dari kategori prestasi lainnya. Tantangannya bukan semata membagikan insentif, melainkan memastikan kompetisi mendorong pemerintah daerah mencari cara yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Jika kriteria tetap kabur, penghargaan berisiko lebih dikenal lewat nominalnya daripada mutu kinerja yang seharusnya diapresiasi. Penegasan BGN bahwa anggaran Rp1 triliun mencakup beragam kategori juga perlu melekat dalam komunikasi pemerintah agar hubungan antara MBG dan total insentif tidak disalahpahami.
Pada akhirnya, dukungan pemerintah daerah terhadap program Makan Bergizi Gratis memang layak menjadi salah satu tolok ukur prestasi, terutama ketika disertai kreativitas dalam pelaksanaan. Namun, insentif fiskal Rp1 triliun harus dipahami sebagai anggaran penghargaan untuk berbagai kategori, bukan dana khusus MBG. Pemisahan dua hal ini menjaga pesan kebijakan tetap jernih: MBG menjadi salah satu indikator kinerja, sementara penghargaan diberikan melalui kompetisi yang lebih luas dan berjenjang. Komitmen anggaran telah disampaikan, dan skema akan diteruskan pada 2027. Ukuran keberhasilan berikutnya adalah keterbukaan penilaian serta kemampuan kompetisi mengakui kontribusi daerah secara adil. Tanpa itu, angka penghargaan dapat menarik perhatian, tetapi belum tentu menjadi tolok ukur prestasi yang meyakinkan.
