Tidak lulus CPNS bukan alasan untuk memberhentikan guru
Guru non-ASN adalah tenaga pendidik yang bekerja di sekolah tanpa berstatus aparatur sipil negara, termasuk mereka yang masih mengajar dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan. Pemerintah memastikan mereka tidak otomatis kehilangan pekerjaan hanya karena gagal seleksi CPNS. Menjelang Hari Guru Nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan guru yang tidak lulus seleksi tetap dapat menjalankan tugas dengan status non-ASN, bukan diberhentikan karena hasil ujian tersebut. Jaminan ini penting: kesempatan mengikuti seleksi seharusnya membuka jalan menuju status PNS, bukan menjadi ancaman bagi pekerjaan yang sudah dijalani. Namun, kepastian untuk tetap bekerja perlu dibedakan dari jaminan mengenai penghasilan, masa kerja, atau bentuk perlindungan lain. Pernyataan yang tersedia secara khusus memastikan keberlanjutan status dan pengabdian, bukan seluruh rincian kesejahteraan.
Kesempatan seleksi bagi 172 ribu guru
Menurut Mu’ti, sekitar 172 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar dan tercatat di Dapodik per Desember 2024 berkesempatan mengikuti seleksi CPNS pada tahun berikutnya untuk menjadi guru berstatus PNS pusat. Artinya, seleksi menjadi jalur untuk memperoleh status kepegawaian berbeda, tetapi bukan satu-satunya penentu apakah seorang guru boleh melanjutkan pekerjaannya. Pesan ini patut disambut karena guru tidak semestinya menanggung ketidakpastian kerja sebagai konsekuensi otomatis dari hasil tes. Meski begitu, calon peserta tetap memerlukan penjelasan operasional: siapa yang memenuhi syarat, bagaimana tahapan seleksi berlangsung, dan bagaimana penugasan guru yang tidak lolos akan dijaga. Keterangan yang ada menyebut kelompok yang berpeluang ikut, tetapi belum merinci seluruh persyaratan dan prosedur.
Pemerintah juga menyatakan sedang merumuskan aturan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat dasar hukum keberlanjutan kerja guru yang tidak lulus. Mu’ti mengatakan perlindungan itu tidak akan berhenti pada surat edaran, melainkan direncanakan memiliki landasan regulasi yang lebih kuat. Inilah bagian yang perlu ditagih publik: kepastian lisan memberi kelegaan, tetapi aturan tertulis akan menentukan ruang lingkup perlindungan dan cara pelaksanaannya. Bentuk regulasi serta ketentuan teknisnya masih dirumuskan, sehingga pengumuman tersebut belum menjawab semua pertanyaan praktis guru.
Rencana alih status PPPK paruh waktu
Kabar lain menyangkut 242.482 guru PPPK paruh waktu. Mu’ti menyebut pemerintah melalui Kemendikdasmen siap mengalihkan mereka menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes mulai Januari 2027. Jika terlaksana, perubahan ini akan mengubah status kepegawaian, bukan sekadar memastikan guru tetap mengajar. Karena itu, rencana tersebut tidak boleh disamakan dengan jaminan bagi guru non-ASN yang gagal seleksi CPNS: yang pertama adalah janji keberlanjutan kerja pada status yang sama, sedangkan yang kedua adalah rencana peningkatan status bagi kelompok PPPK tertentu. Penyebutan jumlah besar dan waktu pelaksanaan memberi arah yang jelas, tetapi kata “siap” tetap menandakan bahwa pelaksanaan perlu ditopang keputusan dan aturan yang konkret. Guru membutuhkan kepastian mengenai cakupan peserta, proses administrasi, serta tanggal efektif perubahan.
Janji perlu diikuti aturan yang dapat dijalankan
Dua pengumuman ini memberi harapan, tetapi bobot kepastiannya berbeda. Guru non-ASN yang tidak lulus CPNS dijanjikan tetap berstatus guru non-ASN dan tidak otomatis berhenti bekerja. Sementara itu, peralihan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada Januari 2027 merupakan rencana perubahan status yang pelaksanaannya masih memerlukan kepastian teknis. Pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang menjelaskan perlindungan bagi guru yang gagal seleksi sekaligus mekanisme alih status PPPK. Tanpa rincian tersebut, guru masih harus menunggu jawaban tentang bagaimana janji diterapkan di tempat kerja masing-masing. Kesimpulannya, gagal CPNS bukan berarti kehilangan pekerjaan, tetapi jaminan itu akan lebih bermakna ketika tertulis dalam aturan yang jelas dan rencana peningkatan status benar-benar memiliki prosedur pelaksanaan.
