Kelulusan CPNS bukan penentu kelanjutan mengajar
Guru non-ASN adalah tenaga pendidik yang mengajar tanpa berstatus aparatur sipil negara; bagi mereka, tidak lolos seleksi CPNS tidak berarti kehilangan pekerjaan atau harus berhenti mengabdi. Menjelang Hari Guru Nasional 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah tidak akan melakukan PHK terhadap guru non-ASN yang gagal dalam tes. Jaminan ini penting karena seleksi untuk memperoleh status PNS semestinya menjadi peluang perubahan status, bukan ancaman terhadap pekerjaan yang sudah dijalani. Mu’ti menegaskan, guru yang tidak lulus tetap berstatus guru non-ASN dan dapat melanjutkan pengabdiannya. Bagi guru honorer yang selama ini mengkhawatirkan nasib kerja, pesan utamanya jelas: hasil tes tidak serta-merta mengakhiri peran mereka di sekolah. Namun, janji tersebut baru akan memberi rasa aman penuh jika segera ditopang aturan yang jelas dan dapat dijalankan.
Siapa yang berpeluang mengikuti seleksi?
Rencana seleksi CPNS guru menyasar 172 ribu guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan per Desember 2024. Menurut Mu’ti, mereka berkesempatan mengikuti tes pada tahun depan untuk menjadi guru berstatus PNS pusat. Informasi yang tersedia belum merinci jadwal pendaftaran, tahapan seleksi, maupun persyaratan selain kriteria pendataan dan status aktif tersebut, sehingga calon peserta sebaiknya menunggu pengumuman resmi sebelum menarik kesimpulan lebih jauh. Meski demikian, kaitan antara kesempatan ikut tes dan jaminan tetap mengajar jika gagal adalah bagian penting dari rencana ini: seleksi membuka jalur menuju status PNS, sementara kegagalan tidak otomatis menghapus status kerja yang sekarang. Kebijakan itu lebih masuk akal daripada menjadikan satu hasil ujian sebagai batas akhir pengabdian seorang guru.
Janji perlu diperkuat dengan aturan
Pernyataan pemerintah memberi kepastian arah, tetapi jaminan mengenai PHK guru akan lebih kuat jika tertuang dalam regulasi yang memiliki dasar hukum jelas. Mu’ti menyebut Kemendikdasmen bersama kementerian dan lembaga terkait tengah merumuskan aturan untuk melindungi keberlanjutan pengabdian guru non-ASN yang tidak lulus. Kepastian itu, menurutnya, tidak akan berhenti pada surat edaran menteri, melainkan direncanakan hadir melalui peraturan dengan landasan hukum lebih kuat. Perbedaan ini bukan urusan administratif belaka: guru dan sekolah membutuhkan pegangan yang dapat diterapkan, bukan hanya pernyataan yang menenangkan. Pemerintah perlu menuntaskan aturan tersebut agar janji tetap mengajar tidak menyisakan keraguan tentang pelaksanaannya. Untuk saat ini, sikap yang disampaikan sudah tegas, tetapi rincian regulasi dan mekanisme penerapannya masih menunggu.
Kebijakan guru lain dan kesimpulan
Dalam rangkaian kebijakan menjelang Hari Guru Nasional, Mu’ti juga menyampaikan rencana mengalihkan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa tes ulang. Kebijakan tersebut menyangkut kelompok berbeda dari guru non-ASN yang akan mengikuti seleksi CPNS, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah turut membahas kepastian status dan kesejahteraan tenaga pendidik. Kedua rencana ini tetap perlu dinilai sesuai kelompok dan aturan masing-masing; pengalihan PPPK paruh waktu bukan pengganti seleksi CPNS bagi guru non-ASN. Kesimpulannya, guru non-ASN yang tidak lolos tes telah dijanjikan tetap dapat mengajar dan tidak terkena PHK. Itu kabar yang patut disambut, tetapi kepastian sesungguhnya bergantung pada penyelesaian regulasi yang sedang dirumuskan serta keterbukaan informasi tentang seleksi tahun depan.
