Target besar, pekerjaan yang belum selesai
Revitalisasi sekolah adalah pembenahan bangunan dan fasilitas pendidikan agar kegiatan belajar berlangsung di lingkungan yang layak, aman, dan nyaman bagi murid serta guru. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2027, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan target tersebut di Palu pada 13 November 2026. Angka itu patut dilihat sebagai sasaran kerja, bukan bukti bahwa kebutuhan perbaikan sudah terpetakan atau tertangani. Revitalisasi baru bermakna ketika bangunan yang rusak benar-benar diperbaiki dan fasilitasnya mendukung proses belajar. Karena itu, keberhasilan tidak cukup dinilai dari banyaknya sekolah yang masuk daftar program; mutu pelaksanaan dan ketepatan memilih sekolah yang paling membutuhkan harus menjadi ukuran utama.

Skala program menuntut pelaksanaan yang terukur
Perluasan target terlihat dari angka pelaksanaan dua tahun terakhir. Pada 2026, sasaran program ditambah 9.000 satuan pendidikan, dari 71.744 menjadi 80.744. Jika digabung dengan pelaksanaan 2025, jumlah sekolah yang direvitalisasi pada kedua tahun itu diperkirakan sekitar 97.000. Ini menunjukkan besarnya upaya, tetapi juga menegaskan bahwa skala program perlu diimbangi pengawasan dan pencatatan yang jelas. Pemerintah menyebut revitalisasi sebagai cara memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar kegiatan belajar mengajar lebih aman dan nyaman. Bagi murid, arti program ini bukan angka dalam laporan, melainkan ruang kelas dan fasilitas yang dapat digunakan tanpa mengkhawatirkan kerusakan. Maka, keterbukaan mengenai lokasi, jenis pekerjaan, dan status penyelesaian semestinya menjadi bagian dari pelaksanaan, bukan urusan tambahan.
Pengajuan daerah menjadi tahap berikutnya
Langkah terdekat untuk mengejar target 2027 adalah memastikan sekolah yang membutuhkan perbaikan masuk dalam usulan yang lengkap dan tepat. Kemendikdasmen mengimbau kepala daerah dan pemangku kepentingan mengajukan proposal revitalisasi sekolah, sementara pemerintah daerah dan mitra didorong segera menyampaikan data usulan perbaikan gedung. Dorongan ini masuk akal: tanpa data yang akurat, penentuan prioritas dan penyaluran dukungan berisiko meleset dari kebutuhan di lapangan. Namun, kecepatan pengajuan tidak boleh mengalahkan ketelitian verifikasi. Daerah perlu menunjukkan kondisi bangunan dan kebutuhan fasilitas secara jelas agar sekolah yang paling rentan tidak tersisih oleh usulan yang lebih mudah disiapkan. Setelah seleksi, pekerjaan fisik juga harus dipantau sampai benar-benar selesai dan bisa digunakan, bukan berhenti pada penetapan sasaran.
Tenggat sebelum 2029 harus menjadi tolok ukur
Pemerintah berharap seluruh sekolah yang membutuhkan revitalisasi dapat selesai dibenahi menjelang 2029, sehingga anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Tenggat itu memberi arah, tetapi pekerjaan belum selesai hanya karena target 100.000 sekolah tercapai pada 2027. Masih penting untuk memastikan apakah seluruh bangunan rusak sudah terdata, apakah perbaikan sesuai kebutuhan, dan apakah fasilitas yang dibenahi berfungsi setelah proyek rampung. Bagi keluarga dan guru, ukuran keberhasilan paling nyata adalah lingkungan belajar yang layak setiap hari. Karena itu, tahap berikutnya harus menghubungkan pengajuan daerah, penentuan prioritas, pelaksanaan, dan pemeriksaan hasil dalam satu rangkaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Target besar hanya akan berarti bila tidak ada sekolah yang tertinggal dari pendataan dan tenggat penyelesaian benar-benar dipenuhi.






