Revitalisasi sekolah harus menjamin bangunan aman dan siap digunakan
Revitalisasi sekolah adalah program perbaikan atau pembangunan fasilitas pendidikan yang seharusnya menghasilkan ruang belajar aman, layak, dan siap digunakan oleh siswa serta guru. Karena itu, persoalan di Dairi, Bungo, dan Tuban memperlihatkan bahwa keberhasilan program tak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima; mutu pekerjaan, tata kelola, dan ketepatan pelaksanaan sama pentingnya. Di SMP Negeri 3 Sinehu, Kabupaten Dairi, pengamat pembangunan Robinson S. meminta Kemendikdasmen mengevaluasi proyek setelah menelusuri informasi warga dan menilai sejumlah hasil pekerjaan mengundang pertanyaan pada 26 Oktober 2026. Sementara itu, dugaan tentang pengelolaan yang tidak semestinya muncul di SDN 098/VIII Bungo Tanjung, sedangkan puluhan sekolah di Tuban belum sampai ke tahap pembangunan fisik. Ini bukan satu jenis keterlambatan: Dairi dan Bungo menuntut pemeriksaan pelaksanaan, sementara Tuban tersendat sebelum pekerjaan dimulai.
Dairi: mutu pekerjaan dan pengawasan menjadi sorotan
Proyek SMP Negeri 3 Sinehu dibiayai APBN 2026 senilai Rp919.928.000 dan dikerjakan dengan skema swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Robinson menyebut atap seng spandek dan rangka baja berlubang, bantalan rangka kuda-kuda yang diganjal batu bata dan kayu, serta bagian yang diduga tidak memakai beton ring balok. Ia memperingatkan kondisi itu dapat membuat atap mudah diterbangkan angin. Jika benar, persoalannya bukan sekadar tampilan bangunan, melainkan keamanan ruang belajar. Kepala sekolah menyatakan dana yang telah cair mencapai Rp600 juta atau sekitar 73 persen, sementara pengerjaan masih berjalan. Dinas Pendidikan Dairi mengatakan sekolah telah diminta membenahi bagian yang kurang. Perbaikan itu perlu, tetapi tidak menggantikan evaluasi independen atas mutu pembangunan sekolah dan pengawasan konsultan. Kemendikdasmen serta dinas setempat diminta turun langsung memeriksa konstruksi.
Bungo: pertanyaan tata kelola perlu dijawab terbuka
Di SDN 098/VIII Bungo Tanjung, Kabupaten Bungo, sorotan beralih dari kondisi fisik ke siapa yang mengelola proyek. Pagu APBN 2026 tercatat Rp1.105.549.270, dan papan informasi menyebut P2SP sebagai pelaksana. Namun, laporan lapangan menduga pekerjaan dijalankan oleh seorang individu yang ditunjuk kepala sekolah, bukan P2SP secara kolektif. Radi, guru berstatus PPPK paruh waktu, membenarkan dirinya menjadi pelaksana dan menyatakan menerima upah Rp200 ribu per hari. Laporan tersebut juga mempertanyakan apakah mekanisme itu sesuai dengan petunjuk program serta mencatat dugaan pekerja didatangkan dari luar desa. Karena klaim ini belum menjadi temuan resmi yang dipastikan, pihak berwenang perlu memeriksa dokumen penunjukan, pembagian tugas, dan pelaksanaan swakelola sebelum menarik kesimpulan. Dengan nilai proyek lebih dari Rp1,1 miliar, keterbukaan P2SP dan pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo serta Inspektorat patut menjadi tindak lanjut.
Tuban: administrasi membuat pembangunan belum bergerak
Berbeda dari Dairi dan Bungo, masalah di Tuban terjadi sebelum pekerjaan fisik dimulai. Dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran 2026, 33 dari 69 SD penerima bantuan belum memulai pembangunan; 36 sekolah lainnya sudah menjalankannya. Anggaran revitalisasi untuk 33 sekolah itu belum cair, sementara sekolah masih menunggu penyelesaian administrasi, termasuk perjanjian kerja sama (PKS) dari kementerian. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Tuban, M. Nurdin, mengatakan belum ada informasi terbaru mengenai PKS. Ini menunjukkan hambatan bukan dugaan mutu bangunan, melainkan kepastian prosedur dan waktu. Namun dampaknya tetap nyata: semakin lama pencairan dan PKS tertunda, semakin kecil peluang pekerjaan selesai pada tahun berjalan. Pemerintah pusat perlu memberi jadwal dan kepastian kepada sekolah, bukan membiarkan penerima bantuan menunggu tanpa kejelasan.
Pengawasan harus mencakup mutu, tata kelola, dan ketepatan waktu
Ketiga kasus menegaskan bahwa proyek sekolah memerlukan pengawasan sejak perencanaan hingga serah terima. Di Dairi, evaluasi lapangan harus memastikan dugaan kekurangan konstruksi ditangani dengan benar. Di Bungo, pemeriksaan perlu menjernihkan peran P2SP dan dasar penunjukan pelaksana. Di Tuban, kementerian mesti mempercepat penyelesaian PKS dan pencairan agar bantuan tidak kehilangan waktu pelaksanaan. Menyamakan semua persoalan sebagai keterlambatan akan menutupi perbedaan risikonya: bangunan yang diduga bermasalah menuntut pemeriksaan keselamatan, tata kelola yang dipertanyakan menuntut akuntabilitas, sedangkan administrasi yang tertahan menuntut keputusan cepat. Kesimpulannya, revitalisasi sekolah baru layak disebut berhasil bila bangunannya bermutu, pengelolaannya terbuka, dan anggaran tersedia tepat waktu. Pemerintah perlu menindaklanjuti masing-masing hambatan secara terukur dan menyampaikan hasilnya kepada sekolah serta masyarakat.
