Dari Ketergantungan Otsus ke Ekonomi Mandiri: Saatnya Mengubah Pola Pikir
Ekonomi mandiri Aceh adalah kondisi ketika pertumbuhan dan layanan publik daerah bertumpu terutama pada Pendapatan Asli Daerah dan kekuatan produktif lokal, bukan pada aliran jangka panjang dana khusus atau transfer pusat, sehingga kebijakan fiskal dan pembangunan tidak dibatasi oleh keputusan pihak luar dan mampu bertahan ketika skema pendanaan seperti Otsus berakhir. Aceh sedang berada di persimpangan besar: apakah terus menjadikan Dana Otonomi Khusus sebagai tongkat penyangga, atau mengubahnya menjadi pijakan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Perdebatan soal keberlanjutan Dana Otonomi Khusus menguat menjelang berakhirnya skema yang berlaku sekarang. Jika diskusi hanya berkutat pada besarannya, Aceh berisiko menunda pekerjaan paling penting: membangun mesin ekonomi yang tidak lagi disetir oleh ketergantungan fiskal. Persoalan utama bukan berapa dana yang turun, tetapi apakah struktur ekonomi Aceh siap ketika Otsus menyusut atau berhenti.
Politik Anggaran: Ketika Otsus Menjadi Zona Nyaman yang Berbahaya
Keputusan politik terbaru menunjukkan Aceh masih menggantungkan harapan pada perpanjangan Otsus. Pada September 2026, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang perubahan atas UU Pemerintahan Aceh sebagai RUU inisiatif, dengan salah satu isu utama tentang keberlanjutan kekhususan Aceh. Pemerintah Aceh mendorong agar Dana Otsus diperpanjang setelah 2027, bahkan Wakil Gubernur mengusulkan porsi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum nasional. Di permukaan, langkah ini terlihat defensif: memastikan ruang fiskal tetap longgar. Namun di balik itu, mengendap risiko Otsus berubah menjadi zona nyaman. "Yang dipertaruhkan jauh lebih besar: mampukah Aceh mengubah dana Otonomi Khusus menjadi pijakan untuk berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri?" Jika perpanjangan Otsus hanya memanjangkan pola belanja tanpa mengubah struktur ekonomi, maka Aceh sekadar mengulur waktu, bukan menyelesaikan masalah.
Struktur Pendapatan: Alarm Kemandirian Fiskal yang Tak Boleh Diabaikan
Data pendapatan daerah menunjukkan betapa rapuhnya kemandirian fiskal Aceh. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mencatat realisasi pendapatan daerah Aceh pada 2025 sekitar Rp10,70 triliun; dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah hanya Rp2,71 triliun, sementara transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp7,93 triliun. Artinya, mayoritas ruang gerak APBD bergantung pada keputusan di luar Aceh. Di pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi mencapai Rp270,25 miliar, dengan PT Pembangunan Aceh menyetor dividen Rp28,76 miliar untuk tahun buku 2025, naik dari Rp26,7 miliar pada 2024. Angka-angka ini menunjukkan BUMD mulai berperan, tetapi belum menjadi mesin utama. Selama PAD berada di posisi minor dan BUMA nyaman hanya sebagai penyetor dividen, seruan ekonomi mandiri Aceh akan berhenti pada slogan. Diversifikasi ekonomi daerah harus mengubah PAD dari pelengkap menjadi tulang punggung.
Potensi Geografis: Modal Strategis yang Belum Diolah Menjadi Kekuatan Ekonomi
Secara geopolitik, Aceh memiliki modal yang hampir provokatif: berada di ujung barat, berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan paling ramai di dunia. Di darat dan laut, Aceh menyimpan pertanian, perkebunan, perikanan, energi, kawasan pesisir, dan beragam komoditas bernilai ekonomi. Namun posisi strategis tidak otomatis menjadi kekuatan; geografi hanya menyediakan peluang. Aceh punya sawit, kopi Gayo, pelabuhan, tambak, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertanyaannya: apakah nilai tambah utama tercipta di Aceh, atau mengalir keluar melalui rantai pasok yang dikuasai pihak lain? Sumber menegaskan, kekayaan sumber daya tidak akan menghadirkan kemakmuran jika sebagian besar nilai tambah terbentuk di luar daerah. Strategi pembangunan harus bergeser dari sekadar meningkatkan produksi ke meningkatkan nilai tambah: dari bahan mentah ke industri pengolahan, merek, dan layanan logistik yang berakar di Aceh.
Dari Infrastruktur ke Mesin Ekonomi: Rekomendasi Konkret untuk Era Pasca-Otsus
Tanda-tanda kesadaran baru mulai muncul di kebijakan. Gubernur Muzakir Manaf mendorong pemerintah daerah dan SKPA mempercepat penggunaan Transfer ke Daerah untuk pemulihan pascabencana, menegaskan bahwa anggaran harus bekerja dan berubah menjadi hunian, jembatan, sekolah, infrastruktur, lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi. Target pemulihan 15 ribu hektare tambak terdampak bencana hingga akhir 2026 menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada beton, tetapi harus menghidupkan nelayan, pembudi daya, pedagang, dan seluruh rantai pasok. Upaya menjadikan bank daerah sebagai bank devisa membuka ruang transaksi perdagangan internasional yang menahan lebih banyak nilai tambah di Aceh. Sekarang saatnya menegaskan arah: Otsus diperlakukan sebagai modal transformasi atau dibiarkan mengikat Aceh di lingkar ketergantungan. Aceh tidak kekurangan modal sumber daya dan posisi strategis; yang kurang adalah keberanian politik untuk menjadikan diversifikasi ekonomi daerah dan penguatan PAD sebagai pusat semua keputusan anggaran, bukan catatan kaki.
