Data center AI dan krisis air: ambisi digital yang menabrak batas ekologis
Data center AI adalah fasilitas komputasi berkapasitas besar yang menyimpan, memproses, dan mengalirkan data untuk aplikasi kecerdasan buatan, namun beroperasi dengan konsumsi listrik dan air bersih yang sangat tinggi sehingga menimbulkan tekanan baru terhadap sumber daya lokal dan memaksa pemerintah menata ulang regulasi perizinan lingkungan agar infrastruktur digital berkelanjutan tetap mungkin dibangun tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat atas air. Penghentian sementara proyek data center BDx AI Campus 2 di Jatiluhur menjadi contoh paling terang bagaimana ambisi menjadi pusat data regional berhadapan langsung dengan daya dukung waduk yang selama ini menopang kebutuhan rumah tangga, industri, dan irigasi pertanian.
Keputusan Gubernur Jawa Barat menghentikan proyek BDx AI Campus 2 bukan sekadar urusan administrasi, melainkan sinyal politik bahwa era "bangun dulu, urusan lingkungan belakangan" sudah tidak bisa dipertahankan. Proyek yang mulai dibangun 22 September dan langsung disetop seminggu kemudian karena belum mengantongi AMDAL dan persetujuan bangunan gedung memperlihatkan betapa regulasi perizinan lingkungan kini menjadi garis pertahanan pertama ketika infrastruktur digital menyentuh sumber daya vital seperti air waduk. Ini langkah yang tepat, karena tanpa rem regulatif, data center AI berpotensi mengunci wilayah ke dalam komitmen konsumsi air dan energi jangka panjang yang sulit dikoreksi.
33.000 meter kubik per hari: ketika pendinginan data center bersaing dengan air minum dan sawah
Angka kebutuhan air BDx Jatiluhur adalah inti kegelisahan publik: hingga 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari saat beroperasi penuh. Untuk fase awal, kebutuhan air disebut sekitar 6.000 meter kubik per hari. Ini bukan sekadar statistik teknis, melainkan gambaran perebutan air antara data center AI dan warga yang mengandalkan Waduk Jatiluhur untuk rumah tangga, industri, dan irigasi pertanian. Ketika satu fasilitas pendinginan data center hampir menyamai seluruh produksi PDAM setempat, wajar jika muncul kekhawatiran bahwa data center AI air bersih akan menggeser prioritas layanan dasar dan memperlebar ketimpangan akses air.
PDAM berusaha meyakinkan bahwa pasokan komersial untuk BDx tidak akan mengurangi jatah air masyarakat, dengan rencana peningkatan kapasitas pengolahan hingga sekitar 750 liter per detik dan alokasi maksimal sekitar 400 liter per detik untuk pusat data. Namun, perbandingan yang dibuat peneliti menunjukkan kebutuhan maksimum air pusat data hampir menyamai produksi PDAM saat ini, sehingga PDAM harus menggandakan produksi demi satu pelanggan besar. "Kebutuhan maksimum air pusat data BDx CGK4 mencapai 384 liter per detik, hampir menyamai seluruh produksi PDAM Purwakarta saat ini". Pernyataan ini menelanjangi fakta: pendinginan data center yang boros air bukan sekadar isu teknis, tetapi keputusan politik tentang siapa yang berhak atas air bersih.
Regulasi perizinan lingkungan yang tertinggal dan minim riset holistik
Kasus BDx Jatiluhur membuka luka lama: regulasi perizinan lingkungan belum siap menghadapi skala dan kompleksitas infrastruktur AI. Proyek dihentikan karena belum memenuhi AMDAL dan PBG, tetapi masalahnya lebih dalam daripada sekadar dua dokumen yang belum terbit. Walhi mempersoalkan keterbukaan informasi dalam proses penilaian lingkungan, bahkan sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL mereka mengaku tidak memperoleh informasi dan tidak dilibatkan menguji dokumen proyek. Ini menunjukkan bahwa prosedur formal ada, tetapi praktik partisipasi publik dan transparansi masih lemah. Tanpa infrastruktur riset lingkungan yang holistik, AMDAL mudah terjebak menjadi checklist administratif, bukan alat untuk menimbang daya dukung dan daya tampung lingkungan secara serius.
Aktivis lingkungan menegaskan bahwa kajian tidak boleh berhenti pada angka kebutuhan air. Pemerintah dan perusahaan harus menjelaskan kebutuhan listrik, sumber energi, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, serta dampak infrastruktur pendukung. Mereka meminta pembangunan pusat data AI tidak dilanjutkan sebelum kajian lingkungan, kebutuhan air, daya dukung, daya tampung, dan partisipasi publik dilakukan secara terbuka. Di sisi lain, lembaga riset energi menilai kasus BDx menunjukkan perlunya regulasi yang lebih memadai, termasuk perlindungan lingkungan, sosial, dan energi khusus untuk data center dan AI. Tanpa kerangka riset dan regulasi yang saling menguatkan, setiap proyek besar berisiko menjadi eksperimen ekologis dengan masyarakat sebagai kelinci percobaan.
Menuju infrastruktur digital berkelanjutan: mengubah cara kita membangun pusat data AI
Jika ambisi menjadi hub data center AI tidak ingin berakhir sebagai krisis air berkepanjangan, cara membangun pusat data harus berubah. Lembaga riset energi menilai ada peluang besar menjadi pusat data kawasan, tetapi syaratnya jelas: fasilitas harus hemat air, efisien energi, dan menggunakan energi terbarukan. Mereka mengusulkan batas efisiensi energi Power Usage Effectiveness (PUE) di bawah 1,3, kewajiban penggunaan energi terbarukan langsung minimal 35% pada 2030 dan 50% pada 2040, serta sistem pendinginan data center yang tidak lagi bergantung pada air bersih. Dari sisi penggunaan air, usulan kewajiban sistem pendingin tanpa air (waterless) atau sistem sirkulasi tertutup menjadi kunci agar data center tidak terus menguras waduk yang sama dengan sumber air masyarakat.
Beberapa pendekatan teknis sudah tersedia: sistem pendingin cair bersirkulasi tertutup, pemanfaatan air daur ulang, dan desain hemat air yang menurunkan beban pada sumber air baku. Namun teknologi saja tidak cukup. Perencanaan infrastruktur digital berkelanjutan harus melibatkan warga sejak awal, membuka data kebutuhan air dan energi, serta memastikan tambahan permintaan industri tidak mengurangi pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat. Di sinilah keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan diuji: apakah pusat data AI akan dibangun sebagai bagian dari ekosistem yang menghormati batas ekologis, atau sebagai menara komputasi yang berdiri di atas bayang-bayang kekeringan?
Kesimpulan: AI butuh air, tetapi hak atas air tidak boleh dinegosiasikan
Penghentian proyek data center terhenti di Jatiluhur adalah peringatan keras bahwa transformasi digital tidak bisa dilepaskan dari politik air. Ketika satu kampus AI membutuhkan puluhan ribu meter kubik air per hari untuk pendinginan data center, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi itu canggih, tetapi apakah masyarakat di sekitar waduk masih akan menikmati air bersih yang layak. Waduk Jatiluhur sudah menopang rumah tangga, industri, dan pertanian; menambah beban tanpa kajian daya dukung yang jujur sama saja dengan mengundang krisis.
Ke depan, keberhasilan proyek infrastruktur AI akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan pelaku industri menempatkan hak atas air sebagai batas yang tidak boleh dinegosiasikan. Regulasi perizinan lingkungan harus diperkuat, riset holistik wajib menjadi fondasi, dan solusi teknis seperti pendingin tanpa air harus dijadikan standar, bukan opsi. Indonesia berpeluang menjadi pusat data kawasan, tetapi hanya jika ambisi digitalnya berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Jika tidak, setiap menara server baru hanya akan menjadi simbol bagaimana kita mengorbankan masa depan air demi kecepatan komputasi.
