Infrastruktur digital bertemu batas pasokan air
Data center AI adalah fasilitas komputasi yang menjalankan server dan perangkat berdaya tinggi untuk melatih serta mengoperasikan kecerdasan buatan, sekaligus membutuhkan sumber daya besar, termasuk air untuk menjaga suhu peralatan tetap stabil. Karena itu, ekspansi teknologi ini tak bisa dinilai hanya dari kapasitas komputasi: pasokan air setempat harus menjadi pertimbangan utama. Studi terhadap 9.347 pusat data di berbagai negara menemukan sekitar 25% berada di wilayah yang mengalami kekurangan air setidaknya satu bulan dalam setahun. Sebanyak 523 fasilitas, sedikit di atas 5% dari total yang diteliti, menghadapi kesenjangan pasokan selama sedikitnya sembilan bulan. Dalam skenario pemanasan global tiga derajat Celsius dibandingkan tingkat 1900, proporsi lokasi tertekan air dapat naik menjadi 33% dalam sepuluh tahun. Angka-angka ini menandakan krisis air infrastruktur bukan risiko pinggiran. Ketika investasi AI bertambah, keberlanjutan data center harus diukur dari kemampuan beroperasi tanpa mempersempit akses masyarakat.
Jatiluhur menjadi ujian bagi ekspansi AI
Kasus BDx Data Center di Jatiluhur memperlihatkan mengapa pemeriksaan lingkungan harus mendahului pembangunan, bukan menyusul setelah peresmian. Proyek Campus 2 CGK4 di Purwakarta dihentikan sementara seminggu setelah diresmikan pada 22 September, setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan proyek belum memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal) dan persetujuan bangunan gedung (PBG). Fasilitas itu dirancang berkapasitas hingga 640 megawatt; tahap awal 120 megawatt ditargetkan beroperasi pada awal 2027. Perkiraan kebutuhan airnya mencapai 383 liter per detik, setara sekitar 33 juta liter per hari. Angka sebesar itu tidak dapat dijawab dengan janji pasokan semata. Waduk Jatiluhur menopang kebutuhan rumah tangga, industri, dan irigasi, sementara proyek berjarak sekitar lima kilometer dari waduk. PDAM setempat menyatakan pasokan komersial tidak mengurangi jatah warga, tetapi klaim tersebut perlu ditopang data terbuka tentang kapasitas, sumber air, dan dampak kumulatif.
Risiko yang dirasakan warga dan petani
Persaingan air bukan ancaman abstrak bagi komunitas sekitar. Jika kebutuhan pendinginan pusat data bertambah saat pasokan menyusut, warga dapat berhadapan dengan tekanan yang sama seperti petani dan pengguna industri. Di Jatiluhur, air waduk juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pasokan air baku, dan irigasi; kekhawatiran mencakup pelanggan PDAM yang sudah ada serta petani di wilayah hilir. Risiko itu diperberat oleh perubahan iklim, hilangnya daerah tangkapan air, perubahan fungsi lahan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Artinya, analisis satu proyek saja tidak cukup: pemerintah perlu menghitung dampak gabungan berbagai fasilitas yang mengandalkan sumber daya di kawasan yang sama. Persoalan keterbukaan juga penting. Walhi Jawa Barat menyatakan tidak memperoleh informasi dan tidak dilibatkan dalam pengujian dokumen lingkungan proyek. Tanpa akses publik terhadap data dan ruang nyata untuk menyampaikan keberatan, warga menanggung risiko sementara keputusan strategis dibuat tanpa pengawasan memadai.
Mitigasi harus menjadi syarat, bukan pelengkap
Jalan keluarnya bukan menghentikan seluruh pembangunan digital, melainkan memastikan pertumbuhan AI tidak bergantung pada air tawar yang juga dibutuhkan warga dan pertanian. Operator perlu membuka data sumber pasokan, volume pemakaian, kebutuhan energi, serta rencana pengelol
