Akses perlindungan yang tak seharusnya tertunda
Pencatatan hak cipta adalah proses mencatat suatu ciptaan agar pencipta memiliki bukti administratif atas karya yang dihasilkan, sekaligus mempermudah akses pada perlindungan kekayaan intelektual. Pemerintah kini membebaskan tarif pencatatan untuk 19 jenis karya, sebuah langkah yang seharusnya segera dimanfaatkan oleh pencipta dan UMKM. Anggota Komisi XIII DPR RI Franciscus Sibarani mengapresiasi kebijakan tersebut, yang diumumkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 26 Oktober 2026. Tarif Rp0 yang sebelumnya berlaku untuk pencatatan lagu dan musik kini mencakup seluruh jenis ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perubahan ini memangkas satu hambatan praktis, tetapi nilainya akan terbatas bila pelaku usaha tidak mengetahui karya apa yang bisa dicatat dan bagaimana mengurusnya. Bagi hak cipta UMKM, kesempatan gratis ini bukan urusan administratif semata: ia adalah langkah awal menjaga nilai karya saat usaha mulai berkembang.
Gratis perlu disertai pemahaman dan pendampingan
Biaya administrasi yang dihapus dapat membuka pintu, tetapi tidak otomatis membuat perlindungan mudah dijangkau semua pelaku usaha. Sibarani mengingatkan bahwa masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual maupun cara mendapatkannya. Karena itu, ia mendorong sosialisasi dan pendampingan, terutama bagi pencipta serta pelaku usaha di daerah. Tanpa dukungan semacam itu, kebijakan berisiko lebih mudah dimanfaatkan oleh mereka yang sudah akrab dengan prosedur, sementara usaha kecil tetap ragu atau tidak tahu harus mulai dari mana. Pemerintah dan pendamping UMKM semestinya menerjemahkan kebijakan ini menjadi panduan yang jelas dan mudah diakses. Pelaku usaha pun perlu memetakan karya yang mereka hasilkan—mulai dari konten hingga materi kreatif—dan mencari tahu jenis perlindungan yang sesuai. Pencatatan hak cipta adalah peluang konkret, tetapi pemahaman yang memadai menentukan apakah peluang tersebut benar-benar sampai kepada pencipta.
Lindungi karya sebelum memperluas usaha
Dorongan untuk melindungi karya semakin mendesak ketika UMKM mulai membangun nama dan menjangkau konsumen baru. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menilai kekayaan intelektual menjadi pembeda penting bagi UMKM dan memperingatkan bahwa tanpa perlindungan, pelaku usaha berisiko kehilangan merek yang telah mereka bangun. Ini alasan perlindungan sebaiknya menjadi bagian dari rencana pertumbuhan, bukan pekerjaan yang baru dipikirkan setelah terjadi sengketa. Namun, pencatatan hak cipta bukan jawaban untuk semua bentuk aset usaha. Sibarani juga menyoroti desain industri, yang berkaitan dengan tampilan dan karakter produk, serta pentingnya aturan yang mempertimbangkan kemampuan usaha kecil melindungi desainnya. UMKM perlu mengenali perbedaan antara karya, merek, dan desain produk, lalu mencari jalur perlindungan yang tepat untuk masing-masing. Kebijakan gratis memberi awal yang baik, tetapi perlindungan yang menyeluruh menuntut perhatian pada lebih dari satu jenis kekayaan intelektual.
Bekal bersaing di pasar global
Perlindungan kekayaan intelektual bukan pengganti pemasaran, tetapi menjadi bekal penting saat UMKM mencari pembeli di luar pasar domestik. Irene mendorong pelaku usaha menggunakan teknologi digital untuk memperluas jangkauan; telepon seluler dapat menghubungkan UMKM dengan konsumen di dalam negeri maupun pasar internasional. Ia juga menekankan perlunya aktif mencari calon pembeli, membangun jejaring, serta memahami kebutuhan konsumen. Produk budaya dapat menawarkan keunggulan melalui cerita dan identitasnya: motif batik, misalnya, memiliki makna yang dapat menambah daya tarik bagi konsumen mancanegara. Kementerian Ekonomi Kreatif turut mendorong kolaborasi budaya dengan industri kreatif global, termasuk kolaborasi yang memperkenalkan batik dan wayang kepada audiens internasional. Untuk menjadi UMKM pasar global, pelaku usaha perlu menggabungkan produk yang khas, pemasaran digital, dan perlindungan aset kreatif. Karya yang terlindungi lebih siap dibawa ke pasar luas tanpa mengabaikan siapa pemilik nilai dan identitasnya.
Kesimpulannya, pencatatan gratis untuk 19 jenis karya adalah kesempatan yang patut dimanfaatkan sebelum usaha melangkah lebih jauh. Pemerintah perlu memastikan sosialisasi dan pendampingan menjangkau UMKM di daerah, sementara pelaku usaha perlu mengenali karya serta desain yang menjadi kekuatan produknya. Perlindungan sejak awal tidak menjamin keberhasilan komersial, tetapi mengurangi risiko membiarkan aset kreatif tanpa penjagaan ketika merek dan produk mulai dikenal. Mengamankan hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lain sebaiknya menjadi bagian dari persiapan tumbuh, bukan urusan belakangan.
