Penghargaan Pembangunan Daerah: Lebih dari Sekadar Trofi
Penghargaan pembangunan daerah adalah mekanisme penilaian nasional yang menyoroti kualitas perencanaan, implementasi, dan dampak sosial dari program pemerintah daerah, dengan fokus pada pendidikan, infrastruktur sosial, dan peningkatan sumber daya manusia sebagai indikator keberhasilan tata kelola wilayah yang efektif dan berkelanjutan, bukan sekadar capaian administratif yang kering angka. Kota Tangerang dan Kota Pekalongan menjadi dua contoh kuat bagaimana penghargaan ini bekerja sebagai cermin mutu kebijakan. Tangerang menempati posisi keempat dari 86 kabupaten/kota yang dinilai dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2026, sementara Pekalongan meraih predikat Terbaik III untuk kategori perencanaan dan pencapaian tingkat kota. Kedua capaian tersebut menegaskan satu hal: ketika pemerintah daerah inovasi berpijak pada kebutuhan warga, pengakuan nasional akan datang dengan sendirinya.
Kota Tangerang: Program Gampang Sekolah sebagai Wajah Tata Kelola Modern
Kota Tangerang prestasi bukan muncul karena kampanye citra, melainkan karena pilihan politik yang jelas: memprioritaskan akses pendidikan sebagai motor pembangunan manusia. Program gampang sekolah yang dijalankan pemerintah kota mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari badan perencanaan nasional sebagai salah satu program pembangunan terbaik di negeri ini. Program Gampang Sekolah sudah terbukti memberikan dampak besar melalui kebijakan strategis seperti Sekolah Swasta Gratis, Beasiswa Tangerang Cerdas yang menyasar 15.466 pelajar SD dan SMP sepanjang 2025, serta penguatan sekolah inklusi. Indeks Pembangunan Manusia Tangerang yang mencapai 82,41 menunjukkan bahwa investasi di pendidikan memberi hasil konkret. Dalam proses penilaian PPD 2026, Gampang Sekolah menjadi inovasi unggulan yang dikaitkan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan capaian pembangunan di berbagai sektor.
Langkah Konkret: Sekolah Swasta Gratis dan Jaminan Akses Merata
Kekuatan program gampang sekolah bukan pada slogannya, tetapi pada desain kebijakan yang mematahkan batas klasik antara negeri dan swasta. Pemerintah kota menjamin sekolah gratis di 142 sekolah swasta, terdiri dari 63 SD/MI dan 79 SMP/MTs pada tahun ajaran baru 2026/2027. Kebijakan ini mengubah sekolah swasta dari simbol privilege menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang melayani semua warga. Program tersebut tidak hanya menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan menempatkan akses pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah, Tangerang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah inovasi dapat memanfaatkan seluruh kapasitas kota untuk memperluas kesempatan belajar. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Kepala Bappeda Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menegaskan bahwa trofi PPD hanyalah titik awal.
Pekalongan: Pendidikan Nonformal dan Inklusi sebagai Strategi Pembangunan
Jika Tangerang menggarap akses pendidikan formal lewat program gampang sekolah, Pekalongan memilih jalur pelengkap yang sama penting: penguatan pendidikan nonformal dan inklusif. Kota ini meraih Terbaik III Penghargaan Pembangunan Daerah untuk kategori perencanaan dan pencapaian tingkat kota yang diselenggarakan oleh kementerian perencanaan nasional. Capaian tersebut merupakan apresiasi terhadap upaya yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi salah satu aspek yang disorot dalam penilaian, termasuk upaya mengentaskan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah, serta menyediakan ruang bagi anak berkebutuhan khusus yang belum tertampung di sekolah luar biasa. Strategi ini menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan adalah ekosistem: bukan hanya gedung sekolah reguler, tetapi jaringan layanan belajar yang menjangkau kelompok yang sering tertinggal dari arus utama.
Pelajaran Tata Kelola: Penghargaan sebagai Indikator Bukan Tujuan
Penghargaan pembangunan daerah dari Bappenas penghargaan nasional seharusnya dibaca sebagai indikator keberhasilan implementasi rencana pembangunan daerah, bukan tujuan akhir kebijakan. Di Tangerang, capaian posisi keempat nasional disebut sebagai apresiasi atas konsistensi menghadirkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inovatif, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di Pekalongan, penghargaan digarisbawahi sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas perencanaan agar semakin tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi warga. Benang merahnya jelas: model tata kelola yang efektif adalah yang menempatkan pendidikan dan infrastruktur sosial sebagai inti, didukung perencanaan terintegrasi lintas sektor dan komitmen implementasi jangka panjang. Kota lain yang ingin mengejar penghargaan pembangunan daerah sebaiknya tidak terpaku pada seremoni, tetapi meniru keberanian dua kota ini mengubah orientasi anggaran dan kebijakan ke arah program yang langsung terasa di ruang kelas, sanggar belajar, dan kehidupan sehari-hari warga.
