Desakan Keluar dari ICC: Benturan Kedaulatan dan Citra Keadilan
Desakan Amerika Serikat (AS) agar negara-negara Amerika Latin yang tergabung dalam Koalisi Anti-Kartel Amerika (Americas Counter-Cartel Coalition/ACCC) keluar dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah langkah politik yang memperlihatkan benturan antara klaim kedaulatan nasional, kepentingan keamanan, dan komitmen terhadap kedaulatan hukum internasional dalam penanganan kejahatan paling serius, termasuk dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth secara terbuka mendorong setiap anggota ACCC untuk meninggalkan ICC dalam pidatonya di Panama, Rabu 12 Agustus, dengan menuduh lembaga itu berupaya melemahkan kedaulatan pemerintah dan pengadilan nasional. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan hukum; ini adalah upaya terang-terangan untuk mengubah arsitektur akuntabilitas global sesuai preferensi Washington.
ACCC, Keamanan Regional, dan Agenda Militer AS
Desakan keluar dari ICC tidak muncul di ruang hampa; ia dikemas rapi dalam narasi keamanan yang dibawa Koalisi Anti-Kartel Amerika. Pete Hegseth menargetkan langsung anggota ACCC, menautkan komitmen antikartel dengan dukungan pada garis keras AS terhadap lembaga peradilan internasional. Di tengah sorotan atas ICC, ia mengumumkan bergabungnya Kolombia sebagai anggota ke-19 ACCC, sekaligus membuka pintu bagi keterlibatan militer Washington dalam operasi melawan apa yang ia sebut terorisme narkoba di negara itu. "Saya juga bangga mengumumkan bahwa Kolombia akan bergabung dengan ACCC sebagai anggota ke-19," tegas Hegseth, sambil menjelaskan bahwa presiden Kolombia yang baru meminta Departemen Perang AS untuk mengizinkan operasi militer bersama guna menghancurkan jaringan teroris dan teror. Koalisi antikartel berubah menjadi kanal penyaluran pengaruh militer AS, dengan ICC diposisikan sebagai hambatan.
Narasi Kedaulatan ala Washington: Melindungi Tentara atau Melemahkan Hukum?
Dalih utama Hegseth adalah kedaulatan. Ia menyebut ICC berupaya "merampas kedaulatan" pemerintah dan pengadilan nasional, menyerang kewenangan negara untuk mengerahkan pasukan dan melindungi warga berdasarkan konstitusi masing-masing. Menurutnya, tentara AS dan sekutunya tidak boleh diikat oleh aturan internasional yang dinilai tak perlu; ia bahkan menggambarkan ICC sebagai bentuk perebutan kekuasaan yang melanggar hukum. Di balik retorika itu, pesan yang lebih jujur muncul: bagi Hegseth, tolok ukur operasi militer adalah "daya mematikan", sementara kerangka Mahkamah Pidana Internasional dipersepsikan sebagai ancaman bagi kebebasan bertindak militer AS. Ia sebelumnya mendorong Presiden Donald Trump membela personel militer yang menghadapi tuduhan kejahatan perang, sebuah sikap yang menempatkan loyalitas pada tentara di atas komitmen terhadap mekanisme akuntabilitas global.
Surat Perintah ICC dan Kepentingan Politik AS
Mengapa serangan terhadap ICC mengeras sekarang? Jawabannya berkelindan dengan politik luar negeri AS di luar kawasan Amerika Latin. Gesekan geopolitik memuncak setelah ICC menerbitkan surat perintah penangkapan pada November 2024 terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza. Presiden Donald Trump secara gamblang menyatakan bahwa manuver Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terhadap ICC ditujukan untuk membentengi Netanyahu dan pihak-pihak lain yang sedang berada dalam radar pemeriksaan pengadilan tersebut. Dalam pertemuan di Camp David, Rubio menyebut ICC kehilangan legitimasi karena mengklaim yurisdiksi atas negara yang bukan anggota. Sebagai negara non-anggota, AS memiliki rekam jejak panjang menolak yurisdiksi ICC, dan kini berusaha menyeret negara-negara Amerika Latin masuk ke garis kebijakan yang sama, atas nama aliansi keamanan antikartel.
Pilihan Sulit Amerika Latin: Aliansi AS atau Akuntabilitas Internasional?
Desakan keluar dari Mahkamah Pidana Internasional menempatkan negara-negara Amerika Latin di persimpangan yang tak nyaman. Di satu sisi, Koalisi Anti-Kartel Amerika menawarkan dukungan militer dan politik Washington untuk melawan kartel dan terorisme narkoba; di sisi lain, tekanan agar keluar dari ICC mengikis komitmen terhadap kedaulatan hukum internasional dan penegakan akuntabilitas atas kejahatan paling berat. Ketika Hegseth menegaskan bahwa pemerintah hanya harus bertanggung jawab kepada warga dan konstitusi masing-masing, bukan kepada "birokrat internasional yang tidak dipilih", ia mengabaikan fakta bahwa ICC lahir dari kesepakatan antarnegara yang secara sadar menyerahkan sebagian kewenangan demi perlindungan hak asasi manusia lintas batas. Pada akhirnya, pertanyaan bagi pemerintah di Amerika Latin bukan sekadar apakah mengikuti garis AS, melainkan apakah mereka siap mengorbankan mekanisme peradilan internasional demi paket aliansi keamanan jangka pendek.
