Dialog kerja lebih berguna daripada sekadar imbauan
Keterlibatan polisi dalam isu pengangguran adalah upaya mempertemukan warga dengan informasi kerja, pelatihan, dan layanan yang dapat membantu mereka mengambil langkah nyata menuju pekerjaan. Nilainya bukan pada polisi menggantikan dinas tenaga kerja, melainkan pada kemampuannya membuka ruang dialog dan menghubungkan warga dengan pihak yang memiliki sumber daya.
Polres Seluma menerapkan pendekatan itu melalui Polisi Ngariung bersama masyarakat peduli pengangguran di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, pada Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB. Kapolres Seluma memimpin kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja setempat, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan ibu-ibu PKK. Format pertemuan ini tepat: warga dapat menyampaikan kebutuhan, sementara informasi praktis datang langsung dari instansi yang mengelola urusan ketenagakerjaan.
Kasat Binmas mengajak pemuda yang belum bekerja untuk bertanya kepada Disnaker tentang peluang kerja, prosedur menjadi pekerja migran, dan pelatihan keterampilan. Pembahasan juga mencakup layanan darurat Polri 110 yang gratis dan siaga 24 jam. Dengan demikian, polisi dan pengangguran bertemu dalam agenda sosial yang lebih konkret daripada seruan umum untuk mencari pekerjaan.
Informasi pelatihan harus berujung pada langkah yang bisa diambil
Manfaat sebuah forum kerja diukur dari apa yang dapat dilakukan warga setelah pertemuan berakhir. Di Kunduran, Disnaker memaparkan tiga pilihan pelatihan unggulan: menjahit, salon atau boga, serta mesin motor. Keragaman bidang ini penting karena memberi pilihan keterampilan yang dapat dipakai untuk mencari pekerjaan maupun merintis usaha mandiri.
Disnaker menyebut pelatihan terbuka bagi lulusan SMA tahun 2000 ke atas yang membawa ijazah SD, SMP, dan SLTA; biaya pelatihan gratis dan peserta memperoleh uang saku harian. Persyaratan dan dukungan tersebut membuat akses peluang kerja lebih nyata, meski warga tetap perlu memastikan jadwal pendaftaran serta ketentuan terbaru langsung kepada Disnaker.
Dialog juga mengangkat syarat bekerja di luar negeri dan perbedaan jalur resmi dengan tidak resmi. Kapolres Seluma menekankan pentingnya memilih jalur legal: pekerja resmi mendapat perlindungan, sedangkan jalur ilegal dapat merugikan pekerja dan menyulitkan pemerintah ketika muncul masalah di luar negeri. Informasi semacam ini menunjukkan mengapa forum tatap muka layak dipandang sebagai layanan publik, bukan acara seremonial.
Kunjungan polisi dapat menghubungkan pelatihan dengan dunia kerja
Di Madiun, Kapolres AKBP Ridwan Maliki mengunjungi PJTKI LPK Amanah Berkah Berkarya di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kunjungan dalam kegiatan Peduli Pengangguran diarahkan untuk membuka akses informasi dan mendorong peluang kerja yang lebih luas. Kapolres juga mendorong warga memanfaatkan kesempatan yang tersedia sambil meningkatkan keterampilan dan kesiapan memasuki dunia kerja.
Contoh lain datang dari Pematangsiantar. Kapolres AKBP Dhana Noer Kurniawan mengunjungi LPK Seikou Education pada 29 Oktober 2026, berdialog dengan peserta yang belajar bahasa Jepang dan mempersiapkan diri untuk program magang ke Jepang. Kunjungan ini menunjukkan bagaimana lembaga pelatihan kerja dapat menjadi pintu menuju kompetensi yang lebih terarah, sementara dorongan polisi membantu menegaskan pentingnya disiplin dan ketekunan.
Kapolsek Siantar Utara juga mengunjungi LPK salon kecantikan dan mendorong peserta menerapkan keterampilan mereka menjadi pekerjaan yang membantu kebutuhan rumah tangga. Namun, kunjungan saja tidak cukup: dampak jangka panjang bergantung pada kesinambungan informasi, mutu pelatihan, dan hubungan yang jelas dengan kesempatan kerja. Polres Pematangsiantar menyatakan akan terus menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung pemberdayaan serta keterampilan generasi muda.
Peran polisi paling kuat sebagai penghubung
Tiga pendekatan ini memberi gambaran bahwa polisi dapat membantu mengurangi jarak antara warga yang membutuhkan pekerjaan dan pihak yang menyediakan informasi atau pelatihan. Dialog di Seluma menyampaikan pilihan serta persyaratan; kunjungan di Madiun membuka jalur informasi peluang kerja; sementara kegiatan di Pematangsiantar menyoroti pelatihan dan persiapan magang. Masing-masing berguna selama warga mendapat tindak lanjut yang mudah diakses.
Karena itu, ukuran keberhasilan program polisi dan pengangguran seharusnya bukan jumlah kegiatan, melainkan apakah warga mengetahui langkah berikutnya dan dapat mengaksesnya. Kerja sama dengan Disnaker dan lembaga pelatihan perlu disertai informasi pendaftaran yang jelas, perlindungan bagi calon pekerja, dan komunikasi berkelanjutan. Pendekatan ini tidak menjadikan polisi sebagai pengganti lembaga ketenagakerjaan, tetapi memanfaatkan kedekatannya dengan masyarakat untuk mempertemukan kebutuhan dan layanan.
Kesimpulannya, dialog warga dan dukungan akses pelatihan merupakan langkah yang masuk akal untuk merespons pengangguran, asalkan berlanjut menjadi kesempatan nyata. Polisi paling efektif ketika berperan sebagai penghubung yang membantu masyarakat menemukan informasi tepercaya, keterampilan yang relevan, dan jalur kerja yang aman.
