Literasi Keuangan Masyarakat: Dari Ruang Seminar ke Ruang Keluarga
Literasi keuangan masyarakat adalah upaya sistematis untuk membantu warga memahami cara mengelola uang, memilih layanan keuangan yang aman, mengenali risiko investasi, dan menghindari penipuan, dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari melalui keluarga, komunitas lokal, dan organisasi sosial. Pendekatan ini jauh lebih relevan dibanding edukasi finansial yang berhenti di ruang seminar. Ketika pengetahuan keuangan hanya berputar di kalangan terdidik, kelompok rentan tetap menjadi sasaran empuk investasi bodong dan pinjaman ilegal. Karena itu, pergeseran fokus ke komunitas akar rumput bukan sekadar strategi sosialisasi, melainkan pilihan politik publik: siapa yang berhak paham uang, dan siapa yang terus dibiarkan bingung. Kolaborasi antara regulator, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha kini mulai menjawab ketimpangan ini dengan program edukasi finansial yang sengaja menyasar keluarga, anak yatim, dan warga berpenghasilan rendah.
70 Duta Literasi Keuangan: Mengubah Dakwah Menjadi Edukasi Finansial
Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah menggandeng Nasyiatul Aisyiyah untuk mencetak 70 Duta Literasi dan Inklusi Keuangan (DILAN) adalah contoh jelas bagaimana edukasi finansial bisa menempel pada aktivitas sosial dan keagamaan warga. Pembentukan duta literasi keuangan ini dilakukan melalui pelatihan Training of Trainers (ToT) di Semarang pada 10–11 Oktober 2026, melibatkan kader perempuan muda dari berbagai kabupaten/kota. "Melalui Program DILAN, kader Nasyiatul Aisyiyah diharapkan menjadi penggerak literasi keuangan berbasis komunitas, dengan memanfaatkan jejaring dakwah, pengajian, pendampingan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat akar rumput," ujar Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo. Ini bukan sekadar pelatihan materi, tetapi transformasi peran: dari kader dakwah menjadi duta literasi keuangan masyarakat yang mampu menjelaskan tabungan, investasi, hingga risiko penipuan dengan bahasa yang dipahami ibu-ibu pengajian dan keluarga di kampung.
Yang menarik, program edukasi finansial ini dirancang multipemangku kepentingan. Narasumber datang dari OJK, Bank Indonesia, bank syariah, BPJS Kesehatan, bursa efek, lembaga pembiayaan mikro, hingga pegadaian. Artinya, warga tidak hanya diberi teori menabung, tetapi dikenalkan pada ekosistem jasa keuangan yang legal dan beragam. Peserta dibekali pengetahuan pengelolaan keuangan bijak, perbankan syariah, pasar modal, tabungan emas, sistem pembayaran, sampai cara mengenali investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, judi daring, dan berbagai modus penipuan. Ditambah pelatihan komunikasi persuasif dan public speaking, duta literasi keuangan ini disiapkan bukan sebagai “penerima materi”, melainkan komunikator yang mampu mengubah obrolan di pengajian dan posyandu menjadi ruang inklusi keuangan komunitas.
Santunan Anak Yatim dan Literasi Keuangan: Filantropi yang Tidak Berhenti di Bingkisan
Di Brebes, pendekatan literasi keuangan masyarakat mengambil bentuk lain: menggabungkan kegiatan sosial dan edukasi finansial dalam satu panggung. PT Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura melalui Cabang Ketanggungan menyalurkan zakat perusahaan berupa bantuan sembako dan santunan kepada 100 anak yatim di Kecamatan Ketanggungan, sekaligus menggelar literasi keuangan bagi warga dengan menghadirkan perwakilan OJK Tegal. Di sini, filantropi tidak berhenti pada pemberian uang tunai, mukena atau sarung, dan Alquran, tetapi diperluas menjadi kesempatan belajar tentang layanan keuangan resmi. Pendekatan ini penting: bantuan sosial sering kali habis tanpa meninggalkan keterampilan mengelola uang. Dengan menyisipkan program edukasi finansial, perusahaan mengirim pesan bahwa kepedulian pada anak yatim dan keluarga miskin bukan hanya soal konsumsi hari ini, tetapi kemampuan mereka merencanakan masa depan.
Sekitar 100 peserta dari masyarakat setempat diundang untuk mengikuti kegiatan literasi keuangan yang diawali pengenalan profil MBK Ventura dan produk pembiayaan seperti modal kerja usaha, pembiayaan perbaikan tempat usaha, air dan sanitasi, serta modal kerja mandiri. Melalui pengenalan tersebut, warga didorong memahami alternatif pembiayaan yang tersedia sesuai kebutuhan, sekaligus pentingnya memanfaatkan layanan keuangan resmi yang berada di bawah pengawasan OJK. Di sinilah letak nilai strategisnya: literasi keuangan masyarakat tidak hanya mengajarkan menabung, tetapi membuka akses ke pembiayaan usaha mikro yang aman. Jika program seperti ini konsisten, anak yatim dan keluarganya tidak sekadar penerima santunan, melainkan bagian dari inklusi keuangan komunitas yang punya peluang membangun usaha kecil dan memperbaiki kualitas hidup.
Multipemangku Kepentingan: Mengikat Regulator, Komunitas, dan Pelaku Usaha
Benang merah dari dua inisiatif di Jawa Tengah dan Brebes adalah pendekatan multipemangku kepentingan yang sengaja menggabungkan edukasi formal dengan keterlibatan komunitas grassroots. Di satu sisi, OJK Jateng bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggandeng organisasi perempuan muda untuk mencetak duta literasi keuangan yang beroperasi di keluarga dan pengajian. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan mikro mengintegrasikan program edukasi finansial dalam kegiatan zakat dan santunan anak yatim, dengan dukungan perwakilan OJK. Keduanya menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak bisa dimonopoli oleh regulator; ia membutuhkan jaringan sosial yang sudah dipercaya warga. OJK Jateng sendiri menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha jasa keuangan untuk memperluas akses edukasi keuangan yang inklusif.
Pendekatan berbasis komunitas membuat literasi keuangan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pengetahuan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi berubah menjadi kebiasaan dalam keluarga dan masyarakat. Ketika duta literasi keuangan hadir di pengajian, posyandu, atau kelompok usaha kecil, mereka membawa isu yang selama ini dianggap rumit: risiko investasi, saluran pengaduan konsumen, hingga cara membedakan produk keuangan legal dan ilegal. Sementara itu, kegiatan sosial perusahaan yang disertai edukasi finansial menormalisasi pembicaraan tentang pembiayaan usaha dan layanan keuangan resmi di tengah warga yang selama ini mengandalkan pinjaman informal. Jika pola kolaboratif ini diperluas, inklusi keuangan komunitas tidak lagi bergantung pada kampanye sesaat, melainkan tumbuh dari interaksi rutin di tingkat akar rumput.
Dari Pengetahuan ke Kebiasaan: Tantangan dan Peluang ke Depan
Program duta literasi keuangan dan kegiatan sosial bernuansa edukasi finansial menunjukkan arah baru kebijakan keuangan yang lebih berpihak pada kelompok rentan. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada satu hal: apakah pengetahuan yang ditanamkan benar-benar berubah menjadi kebiasaan. OJK Jateng berharap 70 duta yang telah mendapatkan pembekalan dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas edukasi keuangan secara berkelanjutan. Harapan ini realistis, tetapi menuntut dukungan berkelanjutan, mulai dari materi yang terus diperbarui hingga mekanisme pemantauan dampak di komunitas. Di sisi lain, perusahaan seperti MBK Ventura perlu memastikan bahwa literasi keuangan masyarakat tidak hanya muncul saat penyaluran zakat, melainkan menjadi agenda rutin yang menyertai layanan pembiayaan mereka.
Kesimpulannya, kolaborasi multipihak yang menyatukan regulator, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha adalah fondasi penting untuk membangun inklusi keuangan komunitas. Literasi keuangan masyarakat yang hidup di ruang keluarga, pengajian, dan aula kecamatan jauh lebih berpeluang mengurangi penipuan keuangan dan mendorong keputusan finansial yang bijak dibanding brosur dan seminar sesaat. Tantangannya kini bukan lagi apakah program edukasi finansial dibutuhkan, tetapi seberapa serius semua pihak menjaga ritme dan konsistensinya. Jika duta literasi keuangan terus didukung dan kegiatan sosial selalu disertai edukasi finansial, kita sedang menyusun ekosistem di mana memahami uang bukan privilese segelintir orang, melainkan hak setiap warga, termasuk anak yatim dan keluarga berpenghasilan rendah.
