Reformasi PBB sebagai Agenda Politik Luar Negeri yang Berpihak
Reformasi PBB adalah upaya mengubah cara lembaga ini bekerja—dari struktur, tata kelola, hingga mekanisme pengambilan keputusan—agar lebih akuntabel, transparan, efektif, dan benar-benar mewakili kepentingan negara berkembang serta kelompok Global South dalam sistem internasional. Dalam visi ini, PBB tidak hanya menjadi forum simbolik, tetapi arena nyata untuk memperjuangkan keadilan global yang selama ini timpang bagi negara berkekuatan ekonomi dan politik lebih lemah.
Menlu Arrmanatha Christiawan Nasir, atau Tata, menegaskan bahwa reformasi PBB akan didorong dari dalam, bukan sekadar lewat pidato di forum internasional. Metafora “tidak hanya mengetuk pintu dari luar, tapi ikut memperbaiki rumah dari dalam” memperlihatkan pendekatan yang lebih strategis: masuk ke struktur, menguasai prosedur, lalu menggunakannya untuk mengoreksi ketimpangan. Fokusnya jelas: menjadikan lembaga multilateral lebih efektif dan representatif bagi negara berkembang yang selama ini merasa hanya sebagai objek, bukan subjek, tata kelola global.
Dewan Auditor PBB: Jalur Akuntabilitas yang Sering Diabaikan
Strategi reformasi PBB yang digagas Tata menunjukkan pemahaman bahwa perubahan struktur global tidak mungkin dicapai tanpa menguasai jalur akuntabilitas. Di sinilah pentingnya posisi di Dewan Auditor PBB (UN Board of Auditors), organ yang mengawasi transparansi dan penggunaan sumber daya lembaga itu sendiri. Banyak negara lebih sibuk mengejar posisi politis, tetapi melupakan bahwa siapa yang mengaudit, mengatur standar, dan memeriksa kinerja, dialah yang mengendalikan arah pembenahan.
Upaya merebut kursi di Dewan Auditor bukan keputusan seketika. Prosesnya dirintis sejak era Menlu Retno Marsudi pada 2022, diteruskan oleh Sugiono, hingga akhirnya posisi itu diraih pada 2025. Tata kini mewarisi mandat tersebut dan menjadikannya alat untuk mendorong reformasi PBB dari dalam sistem pengawasan. Ini penting, karena tanpa akuntabilitas, jargon reformasi hanya akan menjadi slogan. Di sinilah diplomasi Indonesia menunjukkan sisi teknokratik: bukan sekadar politik panggung, tetapi kerja birokratik yang menentukan bagaimana PBB dikelola, sejauh mana anggarannya transparan, dan seberapa besar ruang negara berkembang mengawasi lembaga yang selama ini didominasi kekuatan besar.
Mengejar Kursi Dewan Keamanan PBB 2029–2030: Antara Ambisi dan Representasi
Pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 adalah langkah politis yang sejalan dengan agenda reformasi, bukan sekadar simbol prestise. Dewan Keamanan PBB adalah pusat kekuasaan utama dalam urusan perdamaian dan keamanan internasional, tetapi strukturnya sejak lama dikritik tidak demokratis dan tidak representatif, terutama bagi negara berkembang. Dengan masuk ke dalamnya, sebuah negara tidak hanya hadir di meja perundingan, tetapi juga ikut menentukan narasi dan parameter keamanan global.
Tata menyebut pencalonan ini sebagai bagian dari upaya mendorong Dewan Keamanan yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Jika terpilih, Indonesia akan “memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan berbagai persoalan perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Dewan Keamanan PBB”. Pernyataan ini harus dibaca sebagai komitmen untuk membawa suara Global South ke ruang yang selama ini dikontrol lima negara tetap. Tantangannya adalah menjaga agar kursi itu tidak hanya menjadi kebanggaan diplomatik, tetapi dipakai untuk memperjuangkan isu keadilan, kedaulatan, dan perlindungan warga sipil—termasuk di wilayah konflik yang sering diabaikan ketika tidak terkait kepentingan kekuatan besar.
Politik Bebas Aktif: Prinsip Lama, Penerjemahan Baru
Tata menegaskan bahwa arah diplomasi akan tetap berlandaskan politik bebas aktif dan konstitusi. Slogan ini sering didengar, tetapi dalam pernyataan “kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip” terlihat upaya menghidupkan kembali esensi politik bebas aktif sebagai posisi moral, bukan sekadar posisi di antara dua kubu kekuatan. Dalam konteks reformasi PBB, bebas aktif berarti tidak larut dalam agenda kekuatan besar, namun juga tidak anti kerja sama. Bebas dalam menentukan mitra, aktif dalam menginisiasi solusi, terutama bagi negara berkembang.
Di luar agenda reformasi PBB, Tata menyebut diplomasi Indonesia akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional: pangan, energi, hilirisasi, transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan, investasi, kesehatan, hingga kedaulatan maritim. Di sinilah politik bebas aktif diterjemahkan ke hasil nyata: negosiasi kerja sama internasional diarahkan untuk memperkuat ekonomi domestik, bukan sekadar menambah jumlah perjanjian. Menurut pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan sekitar 124.000 kasus yang melibatkan warga negara di luar negeri sejak 2024. Ini angka yang layak dikutip karena memperlihatkan bahwa diplomasi tidak berhenti pada panggung multilateral, tetapi menyentuh perlindungan langsung terhadap warga.
Diplomasi Isu Global: Palestina, ASEAN, dan Makna Solidaritas
Komitmen pada reformasi PBB dan politik bebas aktif menemukan ujian moralnya dalam isu-isu global seperti Palestina. Dukungan terhadap Palestina dinyatakan sebagai prioritas diplomasi, termasuk melalui bantuan kemanusiaan, pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta upaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sikap ini konsisten dengan narasi bahwa lembaga multilateral harus lebih adil terhadap negara yang selama puluhan tahun menghadapi pendudukan dan ketidaksetaraan di forum internasional.
Di kawasan, diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mendorong ASEAN agar lebih efektif menjaga perdamaian, memperkuat kepercayaan, dan menyelesaikan konflik. Perlindungan WNI dan dukungan terhadap Palestina ditempatkan sejajar dengan agenda reformasi multilateral, memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya teknis, tetapi juga normatif. Pernyataan Tata bahwa “paspor harus berharga di manapun ada negara yang berada di belakang Anda” mempertegas bahwa reputasi di PBB, posisi di Dewan Keamanan, maupun kursi di Dewan Auditor pada akhirnya harus bermuara pada satu hal: rasa aman, keadilan, dan martabat bagi rakyat biasa, baik di dalam negeri maupun di diaspora.
