Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Koreksi DBH dan Opsen Membebani Keuangan Samarinda

Koreksi DBH dan Opsen Membebani Keuangan Samarinda
Minat|Asia Tenggara

Pemangkasan penerimaan menguji ketahanan anggaran

Penyesuaian opsen dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah perubahan target serta alokasi penerimaan pajak yang dibagikan kepada daerah, dan bagi Samarinda kebijakan ini menjadi tekanan fiskal sekaligus ujian transparansi anggaran. Pemkot Samarinda menghadapi pengurangan proyeksi penerimaan Rp209,68 miliar dalam APBD Perubahan 2026 setelah target opsen dan alokasi DBH dari Pemprov Kalimantan Timur disesuaikan. Dampaknya tidak berhenti pada angka di dokumen: sejumlah kegiatan sudah berjalan, sementara pembiayaan yang belum tertutup berpotensi menjadi utang Samarinda dan membayangi APBD 2027. Karena APBD Perubahan telah disepakati bersama DPRD dan melalui asistensi provinsi, koreksi yang datang setelah pelaksanaan dimulai menimbulkan persoalan perencanaan yang nyata. Taruhannya adalah kemampuan menjaga pembangunan dan pelayanan publik, bukan sekadar perbedaan pencatatan antar-pemerintah.

Koreksi DBH dan Opsen Membebani Keuangan Samarinda

Alasan provinsi belum menjawab pokok protes

Pemprov Kaltim menyatakan penyesuaian anggaran dilakukan di tengah tekanan fiskal provinsi sendiri. Sekprov Sri Wahyuni mengatakan target pendapatan sebelumnya terlalu optimistis dan realisasinya turun lebih dari Rp1 triliun, sehingga struktur APBD provinsi ikut terdampak. Penjelasan itu memberi konteks mengapa penyesuaian dilakukan, tetapi belum menjawab keberatan utama Samarinda: dasar perhitungan dan formula distribusi yang menghasilkan pengurangan sekitar Rp209 miliar. Pemkot juga mempertanyakan keterbukaan proses. Wali Kota Andi Harun menyebut keputusan gubernur belum diterima ketika surat penyesuaian lebih dahulu sampai, dan menilai penetapan alokasi semestinya dibahas melalui rekonsiliasi dengan kertas kerja yang terbuka. Dalam pembagian opsen pajak Kaltim, mekanisme setoran disebut berjalan otomatis melalui pemisahan setoran atau split bill; namun mekanisme itu sendiri tidak menghapus tuntutan agar angka dan dasar koreksi dapat diperiksa.

Dialog sebelum tenggat, koreksi sebelum sengketa

Andi Harun mengatakan kebijakan bermula dari surat Bapenda provinsi tertanggal 6 September 2026, disusul surat gubernur pada 7 Oktober. Pemkot kemudian mengirim keberatan resmi dan permohonan peninjauan kembali pada 26 Oktober 2026, sambil menunggu respons sebelum 30 November. Pilihan pertama yang patut ditempuh adalah dialog teknis: membuka perhitungan, menguji prosedur, lalu memastikan hak penyaluran tiap daerah. Tanpa itu, klaim bahwa tekanan fiskal dialami semua pemerintah daerah tidak cukup untuk menerangkan apakah formula bagi DBH Samarinda telah diterapkan dengan benar. Andi Harun menyatakan, “Kalau pada akhirnya nanti tidak ada koreksi atau peninjauan kembali, maka jalur yang paling fair untuk diuji dalil mana yang benar adalah melalui langkah hukum”. Ancaman hukum menunjukkan keseriusan protes, tetapi koreksi terbuka dan tepat waktu akan lebih bermanfaat bagi kepastian anggaran.

Kepastian pembagian menentukan layanan publik

Persoalan ini perlu dinilai dari hasilnya, bukan dari kerasnya pernyataan kedua pihak. Samarinda memerlukan jawaban resmi atas protes Rp209,68 miliar, termasuk penjelasan formula dan bukti rekonsiliasi, agar belanja yang sudah berjalan tidak berubah menjadi kewajiban yang membebani anggaran berikutnya. Pemprov berhak menyesuaikan belanja ketika pendapatan turun, tetapi alasan penurunan lebih dari Rp1 triliun tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembagian kepada Samarinda sudah tepat. Karena itu, langkah paling adil ialah menelaah permohonan secara terbuka dan mengoreksi alokasi jika ditemukan kekeliruan. Bila dialog tidak menghasilkan jawaban sebelum tenggat, risiko sengketa dan ketidakpastian fiskal akan meningkat, sementara pembangunan serta pelayanan publik tetap harus berjalan. Kesimpulannya, anggaran Samarinda membutuhkan lebih dari penjelasan tentang tekanan pendapatan: ia membutuhkan perhitungan yang dapat diuji, keputusan yang jelas, dan penyelesaian sebelum risiko utang menjadi kenyataan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!