Kemajuan fisik belum cukup menjadi ukuran
Revitalisasi sekolah adalah upaya memperbaiki atau membangun fasilitas pendidikan agar ruang belajar lebih aman, layak, dan sesuai kebutuhan murid serta tenaga pendidik. Namun, persentase penyelesaian hanya satu ukuran: mutu konstruksi dan manfaat fasilitas harus diuji bersamaan. Di SMP Negeri 4 Tolitoli Utara, Kepala Sekolah Rahmi menyatakan pekerjaan telah rampung 100 persen dengan anggaran Rp1.010.531.000. Lingkupnya mencakup rehabilitasi ruang kelas, kantor, laboratorium IPA, dan toilet, ditambah satu ruang kelas baru, penataan lingkungan, menara air, air bersih, serta paving dan penimbunan halaman. Capaian ini memperlihatkan luasnya perubahan yang bisa dibawa satu proyek pembangunan sekolah. Bagi murid dan guru, hasil akhirnya semestinya terasa dalam kegiatan sehari-hari: ruang yang lebih nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran. Karena itu, renovasi ruang kelas dan fasilitas pendukung patut dinilai dari kondisi serta kegunaannya, bukan hanya status “selesai”.

Proyek yang masih berjalan menghadapi ujian waktu
Di SDN 1 Sogian, Sumenep, pembongkaran dilaporkan mencapai sekitar 75 persen pada hari ketujuh sejak pencairan dana, sementara pekerjaan efektif baru berlangsung lima hari. Kepala sekolah Samsul mengatakan cuaca sempat menghambat pelaksanaan; dari empat lokasi sasaran, ruang kelas I dan II masih tersisa untuk dibongkar. Angka 75 persen di sini merujuk pada pembongkaran, bukan penyelesaian revitalisasi. Pembedaan itu penting agar kemajuan awal tidak disalahartikan sebagai bangunan yang hampir siap dipakai. Tahap berikutnya harus tetap mengejar jadwal tanpa mengorbankan keselamatan pekerja dan kualitas hasil, sebagaimana menjadi perhatian pihak sekolah. Sementara itu, SDN Sikampuh 03 di Kroya mencatat progres 65 persen dengan bantuan Rp781.344.188. Pekerjaan yang dimulai 21 Agustus dijadwalkan berlangsung hingga 13 Desember 2026; tahap tersisa meliputi pintu, kaca, pengecatan, toilet, plafon UKS, dan penataan lingkungan.

Mutu dan akuntabilitas harus mengiringi pembangunan
Perbedaan antara proyek yang selesai dan yang masih berjalan menegaskan perlunya pengawasan sejak perencanaan sampai bangunan digunakan. Di Sikampuh 03, bantuan diberikan berdasarkan data kerusakan yang dimasukkan sekolah; pekerjaan mencakup perbaikan sejumlah ruang kelas, ruang guru, UKS, toilet, dan pembangunan kelas baru. Pengelolaan yang melibatkan unsur sekolah, komite, dan wali murid memberi ruang bagi keterlibatan setempat, tetapi keterlibatan itu tetap perlu disertai pemeriksaan teknis yang memadai. Di Kabupaten Cirebon, Komisi IV DPRD meninjau revitalisasi SMPN 2 Suranenggala dan SDN 1 Surakarta. Ketua komisi, Muchyidin, menegaskan bahwa hasil harus berkualitas, sesuai perencanaan, dan menjawab kebutuhan sekolah. Sikap ini tepat: pengawasan mutu bangunan bukan pelengkap administrasi, melainkan perlindungan atas keselamatan murid dan daya guna fasilitas. Tanpa pemeriksaan standar dan hasil kerja, persentase progres maupun serah terima belum membuktikan bangunan layak dalam jangka panjang.
Sementara itu, informasi mengenai proyek ruang kelas baru SMAN 10 Tasikmalaya dan kontraktornya tidak disertai bukti dalam bahan yang tersedia, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penilaian. Fokus yang dapat dipastikan ialah variasi progres di tiga sekolah serta upaya pengawasan di Cirebon. Kesimpulannya, revitalisasi sekolah baru berhasil ketika proyek selesai tepat, konstruksinya aman, dan fasilitasnya benar-benar menjawab kebutuhan belajar. Pemerintah, sekolah, dan pengawas perlu memastikan setiap tahap dapat dipertanggungjawabkan—bukan hanya mengejar angka kemajuan.






