Kepatuhan Tinggi, Risiko Tetap Nyata
Kebakaran TPA Jatibarang adalah rangkaian kebakaran di fasilitas pemrosesan akhir sampah Kota Semarang yang menegaskan bahwa kepatuhan pada aturan belum otomatis menghapus risiko api. Dalam waktu berdekatan pada September 2026, lokasi ini terbakar empat kali, sementara evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup mencatat tingkat kepatuhan pengelolaannya sekitar 90 persen. Kesenjangan itu layak menjadi peringatan: angka kepatuhan penting, tetapi bukan ukuran tunggal bahwa sistem pencegahan bekerja saat kondisi paling rawan.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono meninjau Jatibarang pada 12 November 2026 untuk mengevaluasi pengelolaan dan penanganan kebakaran. Rentetan sebelumnya terjadi pada 18, 23, 28, dan 30 September, mencakup zona pasif serta zona aktif. Kebakaran tempat pembuangan yang berulang di titik dan waktu berdekatan menuntut pemeriksaan lebih dari sekadar kelengkapan prosedur: pemicu di lapangan, kecepatan deteksi, dan kemampuan menjangkau bara di bawah tumpukan harus diuji.

Musim Kering Membuat Kesiapsiagaan Mendesak
Kebakaran itu terjadi saat musim kemarau, ketika suhu tinggi dan gas metana berpotensi menumpuk di dalam timbunan sampah. Diaz juga mengingatkan bahwa El Niño masih berlangsung dan dapat bertahan lebih lama, sehingga ancaman kebakaran di TPA perlu diantisipasi sebelum api muncul. Skala persoalan melampaui Semarang: sedikitnya 76 TPA di berbagai wilayah mengalami kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka ini menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran TPA bukan pekerjaan musiman atau urusan satu pengelola saja, melainkan kebutuhan pengawasan yang konsisten.
Kementerian telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2026 yang mengarahkan pengelola melakukan penyiraman berkala, mendinginkan area rawan, dan berpatroli untuk mendeteksi titik panas sejak dini. Langkah-langkah ini hanya berarti bila dijalankan rutin dan terukur. Patroli harus membantu menemukan panas sebelum menyebar, sedangkan pendinginan perlu menjangkau bagian dalam timbunan, tempat api dapat bertahan tanpa terlihat dari permukaan.
Peralatan Membantu, Pengurangan Sampah Menentukan
Pemkot Semarang memperkuat pengamanan dan kesiapsiagaan di Jatibarang. Wali Kota Agustina Wilujeng mendorong peningkatan kemampuan petugas menangani titik api, dan Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan dukungan berupa pompa, selang, perlengkapan pemadam, serta nozzle gambut yang dapat menyuntikkan air ke dalam timbunan. Peralatan ini penting karena bara di bawah permukaan sulit dijangkau dengan penyiraman biasa. Namun bantuan baru menjadi perlindungan nyata bila petugas terlatih, alat siap digunakan, dan respons lapangan berlangsung cepat.
Pengelolaan sampah Semarang juga harus mengurangi sumber risiko, bukan hanya memperkuat respons darurat. Timbunan di Jatibarang diperkirakan mencapai 3,7 juta ton dan dapat bertambah sekitar 365 ribu ton setiap tahun. Pemerintah kota mendorong pengurangan sampah serta percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik, yang ditargetkan memasuki tahap penyelesaian administratif pada akhir tahun ini. Warga pun punya peran: memilah dan mengurangi sampah dari rumah membantu menahan laju timbunan yang masuk ke TPA.

Angka Kepatuhan Harus Diikuti Bukti Pencegahan
Empat kebakaran meski kepatuhan tercatat 90 persen menunjukkan bahwa penilaian kepatuhan perlu diterjemahkan menjadi pemeriksaan hasil: apakah titik panas terdeteksi dini, apakah pendinginan menjangkau lapisan dalam, dan apakah petugas serta peralatan siap setiap saat. Persentase tinggi tidak seharusnya menjadi alasan untuk berpuas diri, terlebih ketika kebakaran terjadi berulang dan jumlah TPA terdampak secara nasional mencapai 76 dalam sepuluh bulan. Evaluasi bersama pemerintah pusat dan daerah perlu mencari celah yang masih luput dari daftar pemenuhan aturan.
Kesimpulannya, kebakaran TPA Jatibarang bukan sekadar anomali angka, melainkan peringatan bahwa kepatuhan administratif harus dibuktikan lewat kesiapsiagaan dan hasil pencegahan. Patroli, penyiraman, pendinginan, peralatan yang memadai, serta pengurangan timbunan harus berjalan sebagai satu sistem. Jika salah satunya tertinggal, angka kepatuhan 90 persen tidak cukup untuk melindungi petugas, lingkungan sekitar, maupun layanan sampah yang bergantung pada Jatibarang.






