Revitalisasi Tambak Udang: Jalan Pintas Perkuat Ekonomi Pesisir?
Revitalisasi tambak udang adalah program perbaikan infrastruktur dan tata kelola kawasan budidaya udang yang sebelumnya menurun produktivitasnya, dengan fokus pada saluran irigasi, akses jalan usaha, dan pengaturan lahan tambak untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan pasokan pangan berbasis udang lokal. Di atas kertas, gagasan ini tampak seperti jalan pintas memperkuat ekonomi pesisir: tambak yang selama ini tersendat air, akses, dan modal fisik diberi suntikan infrastruktur agar bisa kembali berproduksi dan menyerap tenaga kerja. Namun, pertanyaannya bukan lagi apakah revitalisasi perlu, melainkan bagaimana ia dilakukan dan siapa yang paling diuntungkan. Bila desain kebijakan condong pada pemilik modal besar, masyarakat pesisir hanya akan menjadi buruh di tanah kelahirannya sendiri. Sebaliknya, jika diarahkan pada petambak kecil, program ini dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal yang nyata.
Kasus Sumbawa: Irigasi Tua, Usulan Besar, Harapan Tinggi
Di Sumbawa, revitalisasi tambak udang bukan sekadar wacana, tetapi sudah diterjemahkan dalam angka dan gambar teknis. Pemerintah kabupaten mengusulkan perbaikan jaringan irigasi tambak di Kecamatan Maronge dan Desa Kukin, Moyo Utara, mencakup sekitar 458 hektare lahan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk produksi udang. Jaringan irigasi di dua kawasan itu disebut sudah berumur dan mengalami sedimentasi parah, sehingga aliran air terhambat dan aktivitas budidaya terganggu. Usulan pemda diarahkan ke pemerintah pusat, dengan rencana penanganan yang tidak hanya menyasar saluran air, tetapi juga jalan usaha produksi dan pemasangan gorong-gorong agar petambak tidak lagi kesulitan membawa hasil panen. "Untuk revitalisasi saluran irigasi di Maronge, kebutuhan anggaran sekitar Rp12,2 miliar dengan luas lahan sekitar 243 hektare," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat. Angka ini menunjukkan ambisi besar, tapi juga risiko jika pelaksanaan tidak transparan dan akuntabel.
Pantura: Revitalisasi Tambak dan Agenda Ketahanan Pangan Nasional
Di Pantai Utara Jawa, revitalisasi tambak masuk ke level proyek strategis nasional dan dikaitkan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Data pemerintah menunjukkan, total lahan dalam skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan mencapai 20.413,25 hektare, dengan sekitar 6.000 hektare yang sudah siap direvitalisasi hingga September 2026. Aktivis lingkungan Iwan Setiawan menilai program ini tidak semata soal pembangunan fisik tambak, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas tambak. Dengan kata lain, revitalisasi tambak udang di Pantura diposisikan sebagai salah satu tulang punggung pasokan pangan berbasis protein hewani, yang bisa mengurangi ketergantungan pada impor udang dan memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Namun, ketahanan pangan yang dibangun di atas tambak yang rawan konflik agraria dan minim perlindungan sosial bagi pekerjanya akan rapuh. Tanpa keberpihakan jelas pada ekonomi masyarakat pesisir, slogan ketahanan pangan hanya akan menjadi retorika.
Benturan Narasi Lingkungan dan Ekonomi
Program revitalisasi tambak Pantura memicu perdebatan tajam antara kelompok lingkungan dan pihak yang melihat proyek ini sebagai peluang ekonomi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menolak program di Indramayu, sementara Iwan Setiawan mengingatkan agar penolakan terhadap program pemerintah tidak otomatis dilakukan dengan mengusung isu lingkungan tanpa melihat detail kebijakan. Ia mempertanyakan, apakah proyek tersebut benar-benar merusak lingkungan atau justru menghidupkan kembali tambak yang telah lama tidak produktif. Perdebatan ini sehat, tetapi juga membuka fakta pahit: negara belum berhasil membangun kepercayaan bahwa proyek besar bisa berjalan tanpa mengorbankan ekosistem pesisir. Tambak udang berpotensi menekan mangrove, mengubah aliran air, dan memicu pencemaran jika tak diatur ketat. Bila kekhawatiran ini dijawab dengan pendekatan teknis semata, tanpa melibatkan warga, resistensi akan terus muncul dan menghambat realisasi manfaat ekonomi.
Kesimpulan: Revitalisasi Perlu, Tapi Harus Berpihak dan Berhati-hati
Revitalisasi tambak udang sejak Sumbawa hingga Pantura menunjukkan arah kebijakan yang ingin mengaitkan ekonomi masyarakat pesisir dengan agenda ketahanan pangan nasional. Perbaikan irigasi, jalan usaha, dan pengaktifan lahan tambak yang mangkrak berpeluang menaikkan pendapatan petambak, menyerap tenaga kerja lokal, dan menambah pasokan udang nasional. Namun, manfaat itu bukan otomatis. Tanpa tata kelola lingkungan yang ketat, transparansi anggaran, dan keberpihakan pada pelaku kecil, revitalisasi bisa berubah menjadi ekspansi industri yang mengorbankan ekosistem pesisir dan memperdalam ketimpangan. Jalan yang masuk akal adalah menerima perlunya revitalisasi, tetapi menagih desain kebijakan yang lebih inklusif: melibatkan komunitas pesisir dalam perencanaan, memastikan perlindungan lingkungan dalam setiap proyek, dan mengukur keberhasilan bukan hanya dari tonase udang, tetapi dari seberapa kuat ekonomi lokal berdiri di atasnya.
