Akses pendidikan menengah: lebih dari sekadar bangun gedung
Akses pendidikan menengah adalah kemampuan setiap lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMA atau SMK yang terjangkau secara geografis, ekonomis, dan sosial, dengan mutu layanan yang layak serta kapasitas yang cukup untuk menampung semua calon siswa tanpa diskriminasi dan tanpa memutus rantai jenjang pendidikan mereka.
Ketika akses pendidikan menengah tidak merata, yang dirugikan bukan sekadar statistik, tetapi masa depan anak-anak yang tertahan di pintu berikutnya dari jenjang belajar. Rencana pembangunan 18 sekolah baru bukan proyek infrastruktur biasa; ini adalah koreksi terhadap kegagalan lama dalam memastikan setiap remaja memiliki kursi di SMA atau SMK. Di Banten, pemerintah menegaskan bahwa lulusan SMK tidak boleh berhenti di ijazah, tetapi harus memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Tanpa perluasan SMA SMK yang terencana, cita-cita itu akan berhenti sebagai slogan. Intinya, kita tidak hanya perlu lebih banyak gedung, tetapi lebih banyak kesempatan nyata.
Kanigoro: contoh bagaimana satu sekolah bisa mengubah peta kesempatan
Keberadaan SMA/SMK Negeri di Kanigoro dinilai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Blitar. Fakta ini menunjukkan: begitu satu sekolah negeri menengah berdiri di lokasi strategis, peta kesempatan belajar langsung bergeser. Tidak heran jika masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai SMA/SMK Negeri di Kanigoro kepada DPRD Kabupaten Blitar; mereka tahu persis bahwa jarak dan ketersediaan sekolah menentukan nasib anak-anaknya.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyebut usulan tersebut layak ditindaklanjuti karena keberadaan sekolah negeri di Kecamatan Kanigoro memiliki sejumlah manfaat bagi perkembangan pendidikan. Selain memperluas pilihan sekolah negeri bagi masyarakat, sekolah tingkat menengah di ibu kota kabupaten itu diyakini dapat menjadi pemicu semangat belajar siswa. Lebih jauh, sekolah tersebut dapat memberikan gambaran kepada pelajar SMP mengenai pilihan pendidikan lanjutan yang bisa mereka tuju setelah lulus. Artinya, satu titik SMA/SMK baru di Kanigoro mampu memutus rantai “buta pilihan” yang selama ini menahan banyak lulusan SMP.
Pembangunan sekolah baru: antara aspirasi, anggaran, dan infrastruktur pendidikan
Aspirasi terkait SMA maupun SMK Negeri di Kanigoro sudah diterima DPRD dan mulai dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui kemungkinan realisasinya. Di sinilah agenda pembangunan sekolah baru sering tersendat: antara niat politik dan kerja teknis yang panjang. Sejumlah aspek masih perlu dikaji secara matang, mulai dari persyaratan pendirian sekolah, kebutuhan anggaran, hingga fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Ini inti dari infrastruktur pendidikan: bukan hanya tembok, tetapi sistem yang membuat sekolah sanggup hidup dan berfungsi.
Supriadi menegaskan masukan ini perlu ditindaklanjuti dan pihaknya akan terus berkoordinasi untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan, termasuk persyaratan dan anggarannya. Pernyataan itu penting, tetapi publik berhak memandangnya sebagai janji yang harus diawasi, bukan sekadar ucapan di ruang rapat. Pembangunan sekolah baru tanpa transparansi perencanaan mudah berubah menjadi proyek simbolik yang tidak menyentuh persoalan utama: kapasitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan. Jika 18 sekolah baru ingin menjangkau jutaan siswa, proses seperti di Kanigoro harus jadi standar: berbasis aspirasi warga, ditopang kajian matang, dan tidak berhenti di studi.
Mutu, dunia kerja, dan peran strategis SMK
Ekspansi akses pendidikan menengah tanpa perhatian pada mutu hanya memindahkan masalah dari bangku SMP ke SMA/SMK. Pemerintah daerah menegaskan bahwa lulusan SMK tidak hanya diharapkan menyelesaikan pendidikan, tetapi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jika targetnya jelas: “tidak ada lagi pengangguran dari jenjang SMK”, maka pembangunan sekolah baru harus diikuti investasi pada peralatan, guru, dan kemitraan industri, bukan sekadar papan nama baru.
Pemerintah juga menyebut mutu pendidikan menunjukkan perkembangan melalui prestasi siswa di tingkat nasional hingga internasional. Namun Jamaluddin mengingatkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan prestasi akademik; penguatan karakter seperti kemandirian, tanggung jawab, sopan santun, dan disiplin juga menjadi perhatian. Di sini tampak paradoks: kita merayakan medali emas, tetapi di banyak daerah anak masih berjuang sekadar mendapat kursi SMA/SMK. Tanpa integrasi antara perluasan SMA SMK dan agenda mutu, sekolah baru mudah terjebak menjadi “pabrik ijazah” yang tidak mengubah nasib lulusan.
Kesimpulan: sekolah baru harus mengubah hidup, bukan hanya peta
Kasus Kanigoro menunjukkan bagaimana satu SMA/SMK negeri di lokasi strategis bisa memicu semangat belajar dan membuka pilihan pendidikan lanjutan bagi siswa dari daerah sekitar. Itulah gambaran paling konkret tentang apa yang seharusnya dilakukan program pembangunan 18 sekolah baru: membawa sekolah lebih dekat ke kehidupan warga, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan.
Investasi infrastruktur pendidikan menengah harus dibaca sebagai investasi sosial jangka panjang. Pemerintah mengklaim mutu pendidikan meningkat lewat prestasi nasional dan internasional, tetapi fondasinya tetap sama: ada atau tidaknya sekolah yang layak dan terjangkau. Jika pembangunan sekolah baru mampu menyatukan aspirasi warga, kajian infrastruktur yang serius, dan orientasi kuat pada kompetensi serta karakter, maka akses pendidikan menengah tidak lagi menjadi hak yang bergantung pada alamat tempat tinggal. Kalau tidak, 18 sekolah baru hanya akan menjadi angka di laporan, bukan perubahan di kehidupan.
