Pendidikan Gratis Bukan Sekadar Bebas UKT
Pendidikan gratis dari TK hingga perguruan tinggi negeri adalah gagasan kebijakan yang membebaskan peserta didik dari biaya pendidikan formal, tetapi baru pantas disebut “gratis” bila mencakup tuition, biaya hidup, transportasi, dan perangkat belajar, didukung anggaran berkelanjutan serta kesejahteraan guru dan dosen agar mutu pembelajaran tidak turun. Rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri yang digagas Presiden Prabowo Subianto memantik harapan luas, terlebih setelah ia menyatakan bahwa biaya pendidikan di seluruh jenjang sekolah negeri hingga universitas negeri harus gratis. Namun, pengingat datang dari kalangan analis politik yang menilai program pendidikan gratis PTN berpotensi gagal total jika tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Jika pemerintah hanya fokus membebaskan biaya siswa dan mahasiswa tanpa menjaga kualitas pengajar, maka kebijakan yang tampak progresif bisa berubah menjadi sekadar proyek pencitraan.
Anggaran Pendidikan: Antara Defisit dan Janji Kuliah Gratis
Inti persoalan pendidikan gratis PTN ada pada anggaran pendidikan Indonesia: apakah fiskal mampu menopang janji besar ini dalam jangka panjang? Pemerintah merencanakan pembebasan biaya kuliah di PTN di tengah meningkatnya beban biaya pendidikan dan menurunnya porsi pendanaan negara bagi kampus. Analisis terhadap 20 PTN Berbadan Hukum menunjukkan porsi pendanaan pemerintah terhadap beban operasional kampus menurun dari sekitar 19–20 persen pada 2015 menjadi hanya 5–6 persen pada 2024. Di saat bersamaan, jumlah mahasiswa aktif PTN mencapai 2.833.169 orang, dan pembebasan biaya pendidikan seluruhnya diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp93,74 triliun. Defisit fiskal bahkan sudah mencapai Rp164,4 triliun pada April dan meningkat menjadi Rp240,1 triliun pada Agustus, atau 0,93 persen terhadap PDB. Dalam konteks ini, program kuliah gratis hanya masuk akal jika dilaksanakan bertahap dengan sumber pendanaan yang jelas dan terbuka, bukan sekadar keputusan politis menjelang evaluasi kinerja.
Kesejahteraan Guru dan Dosen: Fondasi yang Sering Dilupakan
Jika ada satu titik lemah yang paling mengkhawatirkan dari program pendidikan gratis TK hingga PTN, itu adalah kesejahteraan guru dan dosen. Indonesia Political Review mengingatkan bahwa rencana pendidikan gratis PTN berpotensi gagal total jika tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pembangunan SDM. Kritiknya tajam: keberhasilan akan timpang jika guru honorer masih kesulitan dan dosen masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Kebijakan yang hanya menggratiskan UKT tanpa menaikkan kualitas hidup pengajar sama saja meminta mereka memikul beban lebih besar tanpa dukungan memadai. Dampaknya terasa langsung bagi masyarakat: kualitas pengajaran drop, motivasi mengajar melemah, dan program kuliah gratis berubah menjadi “pabrik ijazah” tanpa kompetensi. Pemerintah yang kini berada di fase pembuktian, bukan fase janji, tidak bisa mengabaikan dimensi kesejahteraan ini jika ingin pendidikan gratis menjadi investasi SDM, bukan proyek gagal.
Kuliah Gratis Harus Menyentuh Biaya Hidup dan Link and Match Industri
Kesalahan umum dalam merancang program kuliah gratis adalah menganggap UKT sebagai satu-satunya penghalang. Bagi mahasiswa dari pulau terpencil, bebas UKT hanya mengatasi satu persoalan; mereka tetap membutuhkan ongkos kapal, tempat tinggal, makanan, buku, dan perangkat belajar lainnya agar bisa bertahan di kota studi. Pengalaman bantuan seperti KIP Kuliah menunjukkan bahwa meski penerima bebas UKT dan mendapat uang saku bulanan, tidak ada jaminan proses pendidikan berjalan maksimal karena biaya praktikum, studi lapangan, dan buku sering tak tertutup. Di sisi lain, kalangan pengusaha muda menegaskan bahwa pendidikan gratis PTN adalah investasi ekonomi yang hanya bernilai jika disertai peningkatan kualitas dan relevansi (link and match) lulusan dengan dunia usaha dan industri. Industri bergerak ke hilirisasi, digitalisasi, AI, energi baru, manufaktur maju, dan ekonomi hijau; kampus harus mendekat ke kebutuhan itu melalui magang, riset terapan, dan kurikulum yang memberi ruang kegiatan kompetensi sebagai bagian pembelajaran.
Penutup: Pendidikan Gratis Harus Menang di Mutu, Bukan Hanya di Narasi
Pada akhirnya, masyarakat tidak lagi menilai dari narasi di atas kertas, melainkan dari manfaat konkret yang dirasakan. Pendidikan gratis dari TK hingga PTN hanya akan dianggap berhasil bila tiga syarat terpenuhi sekaligus: anggaran berkelanjutan, kesejahteraan guru-dosen membaik, dan mahasiswa memperoleh dukungan menyeluruh hingga lulus dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Pemerintah melalui tim khusus memang sedang meracik skema pembebasan biaya pendidikan PTN agar dapat diimplementasikan bertahap sesuai kapasitas fiskal, tetapi desain kebijakan harus lebih jujur terhadap realitas beban biaya dan defisit. Kuliah gratis bukan sekadar membebaskan SPP; ia menuntut kepastian pencairan dana, perhitungan biaya antar bidang studi, serta integrasi kuat dengan dunia industri agar lulusan menjadi tenaga profesional, inovator, dan pengusaha produktif. Tanpa itu semua, pendidikan gratis akan berakhir sebagai slogan mahal yang tidak mengubah hidup anak-anak biasa.
