Gagasan besar di jalur pelayaran strategis
Tol laut internasional adalah simpul pelabuhan untuk konsolidasi bongkar muat, ekspor-impor, dan layanan pelayaran lintas negara yang menghubungkan berbagai wilayah dengan pasar dunia. Gagasan membangun simpul semacam itu di Sabang layak dipertimbangkan, tetapi posisi geografis saja tidak akan menjadikannya gerbang perdagangan yang berfungsi.
Pada Selasa (3/11/2026), Tarmizi Age, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka yang pernah berada di Denmark dan inisiator Aceh Goet, mengusulkan agar pemerintah membangun pelabuhan tol laut internasional di Sabang sebagai pintu perdagangan maritim menuju Eropa. Menurutnya, komoditas dari berbagai daerah dapat dikumpulkan di sana untuk dikirim ke pasar Eropa, sementara barang dari Eropa dapat didistribusikan ke wilayah lain. Ini visi yang menarik, tetapi harus diuji sebagai rencana jaringan logistik, bukan sekadar proyek pelabuhan.
Potensi hub harus dibuktikan dengan layanan
Letak Sabang di ujung barat dan dekat jalur pelayaran internasional memberi alasan kuat untuk mengembangkan pelabuhan Sabang sebagai simpul maritim. Dalam seminar nasional di Banda Aceh pada 3 November 2026, Wali Kota Zulkifli H. Adam membahas peluang kota itu sebagai pusat perdagangan, kepelabuhanan, dan investasi. Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily juga menyebut peluang Sabang menjadi hub internasional untuk layanan dan perdagangan maritim, sembari menekankan perlunya kajian menyeluruh.
Namun, kapal yang melintas belum tentu singgah, dan singgah belum tentu menciptakan jaringan distribusi yang menguntungkan. Efisiensi, biaya operasional, dan konektivitas disebut sebagai aspek yang perlu dibenahi agar Sabang mampu menarik aktivitas perdagangan yang selama ini melewati Selat Malaka. Karena itu, tol laut internasional hanya masuk akal bila pelabuhan terhubung dengan penghasil komoditas, layanan pelayaran, pergudangan, transportasi, serta pasar tujuan. Tanpa rangkaian itu, predikat hub maritim Sabang berisiko berhenti sebagai slogan.
Kepastian hukum adalah prasyarat investasi
Zulkifli menegaskan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan mengoptimalkan potensi Sabang. Ia mengatakan aturan yang memberi kemudahan bagi investasi di Kawasan Sabang harus diterapkan secara konsisten; kebijakan atau pernyataan yang tampak mengesampingkan aturan dapat membuat pelaku usaha ragu. Pesan itu tepat: investasi Sabang tidak akan tumbuh hanya karena lokasi strategis, jika investor tak dapat memperkirakan aturan dan pelaksanaannya.
Wali kota juga meminta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan, sementara seminar yang dihadirinya diharapkan membangun sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Langkah berikutnya semestinya berupa kajian dan koordinasi yang menerjemahkan gagasan menjadi kepastian regulasi, konektivitas, dan layanan pelabuhan. Materi yang tersedia belum membuktikan bahwa pelabuhan baru telah disetujui atau memiliki jadwal pembangunan; karena itu, janji investasi perlu dinilai dari tindak lanjut nyata, bukan pengumuman.
Manfaat lokal mesti menjadi ukuran keberhasilan
Usulan Tarmizi tidak hanya membayangkan arus barang, tetapi juga pekerjaan di pelayaran, bongkar muat, pergudangan, transportasi, dan usaha pendukung. Ia menegaskan masyarakat Aceh harus memperoleh manfaat langsung jika pelabuhan terwujud. Syarat itu penting: pertumbuhan volume perdagangan saja belum cukup bila pekerjaan dan peluang usaha tidak menjangkau warga setempat.
Pengembangan pelabuhan juga diharapkan memperkuat konektivitas laut Aceh dengan daerah lain dan mendorong ekonomi lokal. Maka, ukuran keberhasilan sebaiknya mencakup keterhubungan antarpelabuhan, kepastian aturan, aktivitas usaha yang benar-benar menetap, serta manfaat bagi pekerja dan pelaku usaha lokal. Sabang memang memiliki peluang menjadi hub maritim dan gerbang ke Eropa, tetapi peluang itu belum sama dengan hasil. Kesimpulannya, gagasan ini patut dibawa ke tahap perencanaan serius hanya jika kepastian hukum, efisiensi, konektivitas, dan manfaat masyarakat ditempatkan sebagai prasyarat—bukan janji yang menyusul belakangan.
