Bunda PAUD sebagai garda terdepan wajib belajar 13 tahun
Bunda PAUD adalah figur pendamping pendidikan anak usia dini yang berperan menghubungkan keluarga, satuan PAUD, masyarakat, dan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan anak dini yang berkualitas, sekaligus mengawal pelaksanaan wajib belajar 13 tahun melalui satu tahun prasekolah sebagai fondasi kesiapan anak memasuki pendidikan dasar. Di Kabupaten Sigi, pemerintah daerah menggelar advokasi penguatan peran Bunda PAUD sebagai strategi langsung mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui satu tahun prasekolah, peningkatan kualitas layanan PAUD, dan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal bahwa kebijakan wajib belajar tidak akan berjalan tanpa aktor lokal yang aktif. Bunda PAUD ditempatkan sebagai garda terdepan yang memahami konteks keluarga dan desa, sehingga kebijakan nasional diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Tanpa mereka, wajib belajar 13 tahun berisiko berhenti di atas kertas.
Advokasi di Sigi: dari aula ke ekosistem pendidikan lokal
Advokasi penguatan peran Bunda PAUD di Sigi berlangsung selama dua hari, 12–13 Oktober 2026, di Aula Tadulako, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota. Kehadiran bupati, Bunda PAUD kabupaten, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lain menunjukkan bahwa akses pendidikan anak dini sudah naik kelas menjadi agenda politik lokal, bukan urusan sampingan. Dalam laporan Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI dan Nonformal, pendidikan anak usia dini ditegaskan sebagai bagian penting pembangunan sumber daya manusia dan fondasi sebelum anak memasuki pendidikan dasar. Penekanan pada layanan PAUD berkualitas yang menyentuh nilai agama, budi pekerti, kesehatan, kognitif, dan sosial-emosional adalah kritik halus terhadap praktik PAUD yang masih sempit pada baca-tulis. Advokasi PAUD daerah di Sigi mengarahkan Bunda PAUD agar berani menuntut layanan holistik, bukan sekadar kelas belajar seadanya.
Pembinaan terstruktur di Aceh Barat: kapasitas dan keberanian advokasi
Di Aceh Barat, pendekatan penguatan peran Bunda PAUD dilakukan melalui pembinaan terstruktur. Sebanyak 333 Bunda PAUD mengikuti kegiatan di Gedung B Dinas Pendidikan, terdiri dari 12 Bunda PAUD kecamatan dan 321 Bunda PAUD gampong. Angka ini menunjukkan skala keseriusan: hampir seluruh desa diaktifkan melalui figur Bunda PAUD. Pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Bunda PAUD dalam mendukung layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan program wajib belajar 13 tahun. Di sini tampak pergeseran penting: Bunda PAUD tidak lagi diposisikan sebagai ikon seremonial, tetapi sebagai penggerak sinergi antara keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang anak. Pernyataan bahwa Bunda PAUD diharapkan "semakin aktif menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di wilayah masing-masing" adalah dorongan eksplisit agar mereka berani mengadvokasi PAUD holistik integratif, bukan pasif menunggu instruksi.
| Aspek pembinaan | Sigi | Aceh Barat |
|---|---|---|
| Fokus utama | Advokasi wajib belajar 13 tahun dan PAUD berkualitas | Penguatan kapasitas Bunda PAUD dan layanan holistik integratif |
| Skala peserta | Bunda PAUD kabupaten, kecamatan, desa (tidak disebut jumlah) | 333 Bunda PAUD kecamatan dan gampong |
Dampak nyata bagi anak dan keluarga: PAUD sebagai hak, bukan pilihan
Penguatan peran Bunda PAUD di Sigi dan Aceh Barat pada akhirnya menyasar satu hal: menjadikan akses pendidikan anak dini sebagai hak yang dipenuhi negara dan masyarakat, bukan pilihan yang bisa diabaikan. Di Sigi, satu tahun prasekolah dalam kerangka wajib belajar 13 tahun diharapkan membantu anak mempersiapkan diri sebelum memasuki sekolah dasar sehingga memiliki bekal perkembangan yang lebih baik. Di Aceh Barat, Bunda PAUD didorong memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak. Ini penting, karena kualitas PAUD tidak akan tercapai bila hanya mengandalkan guru di kelas. Pendekatan holistik yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak menuntut kerja bersama lintas sektor, dan Bunda PAUD menjadi penghubung yang paling dekat dengan realitas rumah tangga.
Kesimpulan: saatnya mengakui Bunda PAUD sebagai aktor kebijakan
Rangkaian advokasi dan pembinaan Bunda PAUD di dua kabupaten ini menunjukkan pola yang patut diapresiasi: kebijakan wajib belajar 13 tahun tidak digerakkan dari atas saja, tetapi dipertautkan dengan aktor lokal yang punya kedekatan dengan keluarga dan desa. Melalui advokasi, peserta diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen bersama untuk memperluas akses layanan PAUD. Melalui pembinaan, Bunda PAUD di Aceh Barat dipersiapkan menghadirkan inovasi dan praktik baik yang sesuai kebutuhan anak di daerah masing-masing. Namun pengakuan simbolik tidak cukup. Bunda PAUD perlu diakui sebagai aktor kebijakan: dilibatkan dalam perencanaan, diberi ruang menyampaikan data lapangan, dan didukung dengan pelatihan berkelanjutan. Jika langkah seperti di Sigi dan Aceh Barat diperluas, wajib belajar 13 tahun berpeluang menjadi kebijakan yang hidup di kampung-kampung, bukan sekadar slogan di dokumen resmi.
