Transportasi Publik sebagai Ukuran Kepemimpinan
Kepemimpinan transportasi publik adalah cara pejabat menunjukkan tanggung jawab dengan menggunakan layanan bersama, merasakan langsung mutunya, dan menghadapi pengalaman mobilitas yang dijalani warga setiap hari. Karena itu, pejabat naik angkutan umum bukan perkara gaya hidup belaka: pilihan tersebut memperlihatkan apakah pemimpin menganggap dirinya bagian dari masyarakat atau berada di atasnya. Di Swedia, sebagian besar anggota parlemen dan menteri tidak memperoleh mobil dinas maupun pengawalan khusus, melainkan kartu berlangganan transportasi umum. Di Jerman, anggota parlemen mendapat akses ke jaringan kereta melalui BahnCard 100, sementara pejabat Belanda dikenal memadukan sepeda dan kereta. Contoh-contoh ini menunjukkan budaya Eropa kesetaraan yang menempatkan fasilitas bersama sebagai pilihan wajar bagi pejabat. Di bus, trem, atau kereta, mereka dapat duduk di samping warga, mendengar keluhan, dan melihat langsung apakah kebijakan mobilitas berjalan.
Kesetaraan Terlihat dari Siapa yang Diberi Ruang
Nilai sebuah sistem transportasi tidak hanya tampak dari kecepatan perjalanan, tetapi juga dari kesediaannya memberi ruang kepada penumpang yang membutuhkan waktu dan dukungan lebih. Dalam sebuah perjalanan keluarga di Inggris, seorang penumpang kursi roda menunggu di halte ketika sopir bus turun, menurunkan lantai kendaraan, lalu membentangkan papan landai. Ia menunggu sampai penumpang itu masuk dan berada dengan aman di tempatnya. Penumpang lain pun tidak mengeluh atas jeda tersebut. Adegan ini mengingatkan bahwa aksesibilitas angkutan umum tidak boleh bergantung pada belas kasihan atau kesabaran sesaat seorang petugas. Bus yang dapat merendah, jalur landai, dan ruang kursi roda adalah hasil keputusan sistem—termasuk aturan, pelatihan, dan anggaran. Saat pejabat ikut memakai layanan itu, kekurangan semacam ini lebih sulit diabaikan. Kesetaraan bukan slogan; ia terasa ketika setiap orang dapat bepergian tanpa diperlakukan sebagai beban.
Dari Teladan ke Kebijakan yang Bisa Diuji
Pilihan naik angkutan umum juga mendukung sistem transportasi berkelanjutan: perjalanan bersama atau bersepeda dapat mengurangi kemacetan dan emisi, sekaligus lebih efisien di kota dengan jaringan yang memadai. Namun, teladan pejabat hanya bermakna jika layanan yang mereka gunakan dapat diandalkan dan inklusif. Data yang dikutip menempatkan Jakarta di posisi ke-15 dalam daftar kota dengan transportasi umum terbaik, naik dari posisi ke-17 pada tahun sebelumnya; survei terhadap lebih dari 24 ribu warga kota besar mencatat 79,2 persen warga Jakarta puas, sementara cakupan layanan di kota itu mencapai 92,5 persen. Angka tersebut memberi alasan untuk menguji mutu layanan sekaligus memperluas kepercayaan publik. Usulan konkretnya: pejabat yang menghadiri rapat paripurna di Istana Negara menggunakan transportasi umum, dan ASN kementerian serta lembaga pusat bergiliran naik angkutan umum seminggu sekali. Langkah itu sejalan dengan kewajiban ASN Pemprov DKI Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Pada akhirnya, perjalanan bersama bukan pengganti kebijakan yang baik, melainkan cara untuk memastikan kebijakan tidak terputus dari pengalaman warga. Pejabat yang merasakan sendiri antrean, perpindahan moda, akses halte, dan kondisi kendaraan punya alasan lebih kuat untuk memperbaiki layanan secara terbuka. Itulah manfaat kepemimpinan transportasi publik: menghubungkan tanggung jawab dengan pengalaman sehari-hari, bukan sekadar seremoni. Pemerintah yang ingin dipercaya sebaiknya tidak hanya meminta warga bersabar; para pemimpinnya juga perlu bersedia menunggu, berbagi ruang, dan menilai layanan yang mereka kelola.
