Lampu jalan adalah kebutuhan keselamatan
Lampu penerangan jalan adalah fasilitas publik yang membantu pengguna melihat kondisi jalan dan lingkungan sekitar, sekaligus mendukung rasa aman saat beraktivitas pada malam hari. Karena itu, pemerataan penerangan seharusnya dipandang sebagai bagian dari keselamatan dasar, bukan sekadar tambahan setelah jalan dibangun. Dua laporan dari Batang dan Aceh Besar memperlihatkan kebutuhan yang sama dengan ancaman berbeda: warga Batang mencemaskan kejahatan di ruas gelap, sementara pengguna jalan di Aceh Besar mengkhawatirkan risiko kecelakaan. Keduanya menunjukkan bahwa penerangan yang tidak memadai membebankan risiko langsung kepada masyarakat. Rencana pemasangan dalam jumlah besar patut disambut, tetapi keberhasilannya harus dinilai dari apakah titik yang paling membutuhkan benar-benar terang dan lampunya tetap berfungsi.
Rencana Batang harus menjangkau titik rawan
Pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan pemasangan PJU melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dengan target lebih dari 7.000 hingga 9.300 titik di seluruh kabupaten. Rasio penerangan sebelumnya baru sekitar 37 persen; Bupati M. Faiz Kurniawan menyebut pemenang KPBU sudah ditetapkan dan berharap seluruh lampu menyala pada April. Pemasangan akan dilakukan bertahap, sementara pemerintah desa diminta berkoordinasi mengusulkan ruas yang didahulukan. Arah itu tepat hanya jika prioritas ditentukan berdasarkan kebutuhan warga: jalan dengan aktivitas tinggi, rawan pada malam hari, serta wilayah pedesaan yang masih kekurangan lampu. Inilah inti PJU jalan rawan—menempatkan penerangan lebih dulu di lokasi dengan ancaman nyata, bukan sekadar mengejar jumlah titik.
Keluhan dari Desa Sentul menegaskan bahwa penambahan lampu saja belum cukup. Kepala desa Abdul Rosyid mengatakan lampu yang pernah terpasang kerap rusak dan ada yang hanya bertahan satu hingga tiga tahun. Warga mencemaskan penjambretan dan perampasan barang ketika jalan gelap. Program baru karena itu perlu memperhatikan pemeliharaan dan pemerataan, termasuk desa-desa di luar jalur Pantura. Jika lampu kembali padam tanpa penanganan, angka pemasangan tidak akan banyak mengubah keamanan jalan.
Desakan warga Aceh Besar menyoroti bahaya gelap
Di Aceh Besar, warga meminta pemerintah provinsi dan daerah memasang lampu di jalur jalan nasional Samahani–Indrapuri. Sunandar menyampaikan harapan itu pada 12 November 2026, dengan alasan ruas yang gelap dan padat kendaraan dapat meningkatkan risiko kecelakaan pada malam hari. Kekhawatiran ini masuk akal: pengendara perlu melihat keadaan badan jalan dan kendaraan lain, sedangkan penerangan yang minim mengurangi jarak pandang. Menunggu korban berjatuhan sebelum bertindak adalah kebijakan yang keliru. Lampu penerangan jalan merupakan kebutuhan keselamatan bagi pengguna yang melintasi jalur tersebut setiap hari, bukan fasilitas yang baru dianggap penting setelah terjadi insiden.
Mahyar juga mengingatkan bahwa persoalan tidak berhenti pada lampu. Sejumlah bagian jalan dinilai sempit dan berlubang, sementara volume kendaraan meningkat. Maka, penerangan harus berjalan bersama perbaikan badan jalan dan pelebaran pada titik yang membutuhkan. Lampu tidak dapat menghilangkan bahaya lubang, tetapi membantu pengendara mengenalinya lebih dini. Kebijakan yang hanya memasang PJU tanpa menanggapi kondisi jalan akan memberi perlindungan setengah-setengah. Keselamatan membutuhkan perhatian terpadu dari instansi yang berwenang.

Prioritas harus diukur dari manfaat nyata
Dua kasus ini memperlihatkan bahwa penerangan berkaitan sekaligus dengan rasa aman dan keselamatan lalu lintas. Di Batang, langkah bertahap melalui KPBU membuka peluang memperluas jangkauan, tetapi warga membutuhkan lampu yang awet dan pembagian titik yang tidak mengabaikan desa. Di Aceh Besar, permintaan warga memperjelas urgensi menangani jalur gelap yang ramai, seraya membenahi jalan sempit dan berlubang. Ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa banyak lampu dipasang, melainkan apakah ruas berisiko menjadi lebih aman dan fasilitas tetap menyala. Pemerintah perlu menindaklanjuti usulan warga dengan prioritas yang terbuka, koordinasi antarlembaga, serta pemeliharaan yang konsisten. Penerangan yang tepat sasaran dapat membantu mencegah ancaman; membiarkan jalan gelap berarti membiarkan risiko ditanggung pengguna.






