Keselamatan menjadi ukuran utama operasi
Operasi Patuh 2026 adalah rangkaian operasi kepolisian selama 14 hari yang menggabungkan edukasi, pengawasan, dan penegakan aturan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas serta mencegah kecelakaan. Di Kalimantan, pelaksanaannya memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak semestinya dinilai dari banyaknya tilang, melainkan dari perubahan perilaku dan berkurangnya risiko di jalan. Operasi Patuh Mahakam dimulai di Samarinda, Bontang, dan Penajam Paser Utara (PPU) pada 26 Oktober, sementara Operasi Patuh Kapuas berlangsung di Mempawah. Seluruh operasi dijadwalkan berakhir pada 8 November 2026. Waktu yang terbatas itu membuat konsistensi pengawasan dan tindak lanjut setelah operasi sama pentingnya dengan apel pembukaan. Bagi pengguna jalan, pesan praktisnya jelas: helm, kepatuhan arah, dan kendali saat berkendara bukan formalitas untuk menghindari petugas, tetapi perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain.
Sasaran serupa, pendekatan berbeda
Di Samarinda, Operasi Patuh Mahakam mengutamakan imbauan dan teguran simpatik sebelum tilang elektronik diterapkan kepada pelanggar yang tetap membandel atau melakukan pelanggaran berat. Sebanyak 60 personel gabungan dari Polresta dan jajaran Polsek disiagakan selama dua pekan. Sasaran prioritasnya mencakup penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, boncengan lebih dari satu orang, tidak memakai helm SNI atau sabuk pengaman, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, dan melebihi batas kecepatan. Di PPU, operasi juga menargetkan pelanggaran kasatmata yang berpotensi memicu kecelakaan parah, termasuk melawan arus, memakai ponsel saat mengemudi, dan berkendara sebelum cukup umur. Sementara itu, evaluasi PPU mencatat kecelakaan nihil selama Operasi Patuh 2025, tetapi tilang naik 50 persen: dari 193 pada 2024 menjadi 290 pada 2025. Perbandingan ini mengingatkan bahwa angka penindakan perlu dibaca bersama hasil keselamatan, bukan dianggap sebagai tujuan akhir.
Mempawah menegaskan risiko, Bontang memperluas dukungan
Operasi Patuh Kapuas di Mempawah secara tegas menyasar perilaku yang dapat memicu kecelakaan: tidak memakai helm, melawan arus, dan mengendarai kendaraan sebelum cukup umur. Evaluasi operasi sebelumnya mencatat 6.204 pelanggaran pada 2025; 2.235 ditindak dengan tilang dan 3.969 diberi teguran. Pada periode yang sama terjadi 14 kecelakaan, dengan 12 korban luka berat dan 13 luka ringan, tanpa korban meninggal dunia. Angka tersebut memberi alasan kuat untuk mengukur operasi melalui pencegahan, bukan sekadar jumlah sanksi. Di Bontang, kepolisian menggandeng TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, RAPI, dan Senkom. Personel gabungan diharapkan bukan hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membantu mengatasi kemacetan, menolong warga saat banjir, dan menjaga rasa aman. Keterlibatan ini memperluas manfaat operasi, meski koordinasi di lapangan harus tetap berpusat pada keselamatan dan pelayanan pengguna jalan.
Kerja lintas instansi harus berlanjut
Di Mempawah, unsur TNI-Polri bekerja bersama Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Satpol PP, Samsat, serta unsur pendukung lainnya. Di PPU, operasi melibatkan TNI, Polri, Subdenpom, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Pola serupa di berbagai daerah menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas bukan urusan polisi semata; ketertiban membutuhkan pengawasan, layanan publik, dan kedisiplinan warga yang berjalan beriringan. Namun, operasi dua pekan tidak akan cukup jika kebiasaan berbahaya kembali dibiarkan setelah petugas berkurang. Teguran edukatif berguna untuk membangun kesadaran, sedangkan tilang tetap diperlukan ketika pelanggaran berulang atau membahayakan orang lain. Kesimpulannya, Operasi Patuh Mahakam dan Operasi Patuh Kapuas akan lebih bermakna jika sasaran pelanggarannya konsisten, koordinasi instansinya nyata, dan warga menjadikan keselamatan sebagai kebiasaan harian.
