Redefinisi bukan berarti menghapus semua unsur
Definisi korupsi adalah rumusan hukum yang menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi, termasuk cara membuktikan unsur dan akibatnya. Karena itu, mengubah titik tekan dari kerugian negara ke penyuapan bukan sekadar mengganti istilah: perubahan ini dapat menentukan siapa yang terseret proses pidana dan kejahatan apa yang luput ditindak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan UU Tipikor dalam rapat dengan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2026. Gagasan awalnya menitikberatkan korupsi pada penyuapan, bukan perhitungan kerugian negara. Namun Prabowo belum menyetujuinya; ia meminta kajian mendalam dengan mempertimbangkan kondisi negara. Sikap itu tepat. Mengubah unsur delik tanpa menguji dampaknya terhadap penegakan hukum berisiko menukar satu masalah dengan masalah lain: kriminalisasi keputusan beriktikad baik bisa berkurang, tetapi pembuktian korupsi yang tak melibatkan suap dapat ikut melemah.
UNCAC memberi panduan, bukan satu rumus tunggal
Dalam diskusi di Istana pada Senin, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan kepada Prabowo bahwa UNCAC tidak membatasi korupsi pada penyuapan. Konvensi tersebut mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti pencucian uang, penipuan, serta korupsi di sektor swasta, dan memberi panduan bagi tiap negara untuk merumuskan hukum nasionalnya. Jadi, menyebut UNCAC korupsi sebagai dasar untuk menghapus unsur kerugian negara secara otomatis adalah penyederhanaan yang keliru. Konvensi itu tidak menetapkan satu definisi korupsi yang berlaku seragam bagi semua peserta. Indonesia meratifikasinya sekitar dua dekade lalu, tetapi telaah penyelarasan aturan nasional yang pernah dilakukan pada 2006 kemudian terhenti selama dua dekade. Kini, revisi UU Tipikor dibahas bersamaan dengan perubahan KUHP dan KUHAP serta pembahasan RUU Perampasan Aset. Penyelarasan memang perlu, tetapi mestinya memperluas kemampuan menindak beragam korupsi, bukan mempersempitnya menjadi perkara suap saja.
Uji batas kerugian negara dengan cermat
Pertanyaan terpenting bukan apakah kerugian negara akan dihapus begitu saja, melainkan bagaimana unsur itu dibuktikan dan ditempatkan dalam rumusan pidana. Yusril menyatakan Prabowo berpandangan kerugian negara tidak boleh diabaikan dalam pembahasan definisi korupsi. Luhut pun mengklarifikasi usulan awalnya: unsur tersebut perlu dipertahankan, dengan pembuktian yang jelas dan objektif agar pelaku tidak lolos serta pengambil keputusan beriktikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Kekhawatiran soal kriminalisasi punya dampak nyata bagi pengelola badan usaha dan layanan publik. Keputusan bisnis mengandung risiko; kerugian atau gagal bayar akibat keadaan kahar tidak otomatis membuktikan korupsi. Pemerintah juga menilai batas keuangan negara, termasuk pada kekayaan BUMN yang telah dipisahkan, perlu diperjelas agar risiko bisnis dan kesalahan teknis perbankan tidak serta-merta menjadi perkara pidana. Namun, kehati-hatian itu tak boleh berubah menjadi tameng bagi penyalahgunaan jabatan yang menguras uang rakyat.
Kajian harus menjaga dua sisi akuntabilitas
Langkah berikutnya adalah membentuk tim untuk menyiapkan kajian, draf, dan naskah akademik perubahan UU Tipikor secara komprehensif. Pemerintah berencana melibatkan akademisi, aktivis, pakar hukum senior, serta tokoh yang ikut menyusun perubahan undang-undang sebelumnya. Tim itu sebaiknya menguji setiap unsur berdasarkan dua ukuran: apakah rumusan baru melindungi keputusan yang diambil dengan iktikad baik, dan apakah ia tetap dapat menjangkau korupsi yang merugikan perekonomian negara, termasuk kejahatan yang tidak selalu mudah dibuktikan lewat suap. Menyelaraskan aturan nasional dengan UNCAC tidak mengharuskan penghapusan kerugian negara; konvensi itu memberi ruang bagi rumusan nasional. Kesimpulannya, redefinisi baru layak jika memperjelas pembuktian dan memperluas cakupan penindakan tanpa mengurangi pertanggungjawaban atas uang rakyat. Menghapus unsur kerugian negara tanpa pengganti yang kuat justru berisiko menciptakan celah hukum, sementara mempertahankannya tanpa batas objektif dapat terus mengaburkan perbedaan antara korupsi dan risiko usaha.
