Longsor Menjadi Ujian Akses dan Keselamatan
Kerusakan akibat longsor pada jalan dan talud adalah kegagalan lereng yang mengganggu jalur perjalanan dan dapat membahayakan warga, sehingga penanganannya perlu mengutamakan pemulihan akses sekaligus kestabilan tanah. Dua kasus di Sukabumi dan Telaga Sarangan memperlihatkan betapa berbeda kecepatan respons terhadap ancaman serupa. Di Bojonggenteng, jalan yang lama terputus kini mendapat pekerjaan rekonstruksi dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Sementara itu, talud di sisi selatan Telaga Sarangan masih menunggu anggaran untuk perbaikan permanen meski ambrol sejak Januari. Perbedaan ini bukan sekadar soal jadwal proyek: ketika akses bergantung pada ruas yang rusak, keterlambatan memperpanjang beban warga dan mempertahankan risiko di lapangan. Pemerintah perlu menjelaskan prioritas dan langkah pengamanan dengan terang, bukan membiarkan ketidakpastian menjadi bagian dari keseharian pengguna jalan.
Bojonggenteng Mulai Mendapat Penanganan
Jalan Babakanjaya–Bojonglongok di Bojonggenteng, Sukabumi, lama terputus akibat longsor, menghambat akses masyarakat di perbatasan Kecamatan Parungkuda, Bojonggenteng, dan Parakansalak. Titik terang muncul pada awal Oktober 2026, saat pelaksana mulai bekerja membangun TPT di ruas tersebut sebagai bagian dari rekonstruksi jalan. Nilai pekerjaan mencapai Rp 1.381.694.572 dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026. Perbaikan jalan Bojonggenteng ini patut diapresiasi karena tidak berhenti pada penanganan badan jalan: TPT dirancang untuk membantu menstabilkan tanah di sekitar ruas yang terdampak. Namun, pengumuman proyek belum sama dengan akses yang pulih. Warga membutuhkan pekerjaan yang tuntas dan hasil yang aman digunakan. Harapan pejabat setempat agar manfaatnya dirasakan masyarakat di tiga kecamatan harus diukur dari selesainya pekerjaan dan pulihnya perjalanan, bukan sekadar dimulainya konstruksi.
Sarangan Menunggu Kepastian Perbaikan
Di Telaga Sarangan, talud sisi selatan ambrol pada 17 Januari 2026. Kerusakan itu membentang sekitar 70 meter dengan ketinggian tujuh meter, tetapi hingga November belum ditangani secara permanen. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo belum mengalokasikan dana perbaikan fisik pada 2026; anggaran pemerintah pusat untuk penanganan tersebut baru direncanakan pada 2027. Sementara menunggu, jalur di sisi selatan tetap dibuka secara terbatas dengan pengawasan dan dinyatakan aman dilalui dalam kondisi pembatasan. Pengawasan dan pembatasan memang lebih baik daripada membiarkan pengguna melintas tanpa kendali, tetapi bukan pengganti perbaikan. Belum ada kepastian jadwal pekerjaan, dan rencana anggaran 2027 belum disertai nilai kebutuhan biaya. Ketidakjelasan itu menyulitkan warga maupun pengelola untuk mengetahui berapa lama kondisi sementara harus dipertahankan.
Kecepatan Respons Harus Diikuti Kepastian
Perbandingan kedua lokasi menunjukkan bahwa penanganan bisa bergerak ketika anggaran dan pekerjaan sudah berjalan, seperti di Bojonggenteng, sedangkan talud Telaga Sarangan harus menunggu rencana anggaran tahun berikutnya. Dampaknya berbeda, tetapi sama-sama menyentuh kepentingan publik: jalan Sukabumi yang lama terputus membatasi akses warga tiga kecamatan, sedangkan jalur Sarangan masih dapat dilalui hanya dengan pembatasan dan pengawasan. Karena itu, keselamatan tidak cukup dijawab dengan klaim bahwa jalur sementara masih aman. Perlu pemantauan kondisi, informasi terbuka kepada pengguna, dan jadwal perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan di Bojonggenteng memberi contoh bahwa rekonstruksi disertai TPT dapat mulai dilaksanakan, tetapi pemerintah juga perlu memastikan pekerjaan selesai dengan mutu yang sesuai. Di Sarangan, rencana anggaran 2027 seharusnya segera diikuti kepastian tahapan dan waktu pelaksanaan.
Kesimpulannya, longsor bukan hanya merusak infrastruktur; ia menguji seberapa cepat pemerintah memulihkan akses dan melindungi pengguna. Penanganan jalan Bojonggenteng yang telah dimulai adalah langkah penting setelah gangguan berkepanjangan, sementara talud Telaga Sarangan memperlihatkan biaya sosial dari menunggu kepastian anggaran. Warga tidak semestinya menanggung ketidakpastian tanpa batas. Pemulihan akses, pengawasan keselamatan, dan jadwal kerja yang jelas harus berjalan beriringan.
