Akses wisata yang lebih layak
Perbaikan jalan Surade Ujunggenteng adalah penanganan infrastruktur sepanjang 6,2 kilometer yang menghubungkan warga dan pengunjung dengan kawasan pesisir selatan Sukabumi. Rampungnya proyek ini penting bukan hanya karena permukaan jalan lebih baik, tetapi karena akses yang layak menentukan apakah perjalanan wisata dan kegiatan sehari-hari dapat berlangsung aman serta lancar. Kementerian Pekerjaan Umum menyelesaikan penanganan ruas tersebut melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025–2026. Progres fisiknya mencapai 100 persen dan pekerjaan dinyatakan selesai setelah serah terima sementara pada 20 Juni 2026.
Perbaikan itu mendukung akses wisata Sukabumi menuju Pantai Ujunggenteng dan Pantai Pangumbahan, sekaligus membantu mobilitas warga, distribusi barang, serta kegiatan ekonomi setempat. Lingkupnya mencakup rehabilitasi mayor, penanganan drainase, dan pemasangan marka. Warga Desa Pangumbahan, Jajang, menggambarkan perubahan yang paling terasa: jalan yang sebelumnya berlubang dan sulit dilalui kini lebih mudah dilewati kendaraan. Hasil tersebut patut dipandang sebagai kebutuhan dasar, bukan sekadar penyegaran permukaan jalan. Namun, manfaatnya akan bergantung pada pemeliharaan rutin agar kerusakan tidak kembali menghambat perjalanan.
Menahan tanah, menjaga badan jalan
Di luar jalur menuju pantai, penanganan jalan di Sukabumi juga harus menyasar penyebab kerusakan, bukan hanya gejalanya. Pada ruas Sukakersa–Gunungendut, Kecamatan Parakansalak dan Kalapanunggal, Dinas PU Kabupaten Sukabumi melalui UPTD PU Wilayah III Cicurug membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) gendong pada Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan ini dilengkapi pasangan tembok saluran air terbuka dan diarahkan untuk menahan tanah serta mengurangi risiko longsor. TPT Sukakersa Gunungendut memiliki peran praktis: menopang badan jalan sekaligus mengatur aliran air agar tidak menggerus konstruksi.
Nilai pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi tercatat sebesar Rp185.506.810,77. Angka itu penting sebagai catatan penggunaan dana publik, tetapi ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah struktur mampu menjaga jalan tetap aman saat tanah dan air kembali menekan lereng. Penguatan seperti ini sering kurang terlihat dibanding pengaspalan, padahal keselamatan pengguna jalan bergantung padanya. Pemerintah daerah menyatakan pekerjaan diharapkan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan. Harapan itu perlu diikuti pemeriksaan kondisi konstruksi dan saluran secara berkala, terutama setelah hujan lebat.
Membuka kembali ruas yang lama terputus
Penanganan jalan longsor Sukabumi juga menyentuh Jalan Babakanjaya–Bojonglongok di Bojonggenteng, yang lama terputus akibat longsor dan mengganggu akses warga di perbatasan Parungkuda, Bojonggenteng, serta Parakansalak. Pada awal Oktober 2026, pelaksana mulai mengerjakan rekonstruksi jalan dan pembangunan TPT di STA 4+200. Dengan demikian, pekerjaan ini bukan sekadar perbaikan lokal: pemulihan jalur berpotensi mengembalikan akses masyarakat yang selama ini terdampak di tiga kecamatan.
Pekerjaan tersebut didanai APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 dengan anggaran Rp1.381.694.572. Nilai dan skala penanganan menunjukkan bahwa kerusakan longsor memerlukan rekonstruksi, bukan tambalan sementara. Meski demikian, dimulainya pekerjaan belum sama dengan pulihnya akses; warga baru akan merasakan manfaat setelah konstruksi selesai dan jalan dapat digunakan kembali. Harapan pemerintah agar pekerjaan berjalan baik semestinya diterjemahkan menjadi pengawasan mutu serta informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan dan pembukaan ruas.
Konektivitas harus dijaga setelah proyek selesai
Tiga penanganan ini memperlihatkan kebutuhan yang saling terkait: jalan wisata yang lebih mudah dilalui, struktur penahan untuk mencegah kerusakan, dan rekonstruksi akses yang terputus. Penyelesaian ruas Surade–Ujunggenteng memberi hasil yang sudah dapat dinikmati, sementara pekerjaan di Sukakersa–Gunungendut dan Babakanjaya–Bojonglongok menjawab risiko serta gangguan yang berbeda. Ukuran keberhasilan pembangunan jalan tidak boleh berhenti pada panjang yang ditangani atau proyek yang dimulai. Yang lebih penting ialah perjalanan warga menjadi aman, akses ekonomi terbuka, dan jalan tetap berfungsi setelah pekerjaan selesai.
Karena itu, pemeliharaan dan pengawasan perlu berjalan seiring dengan pembangunan fisik. Drainase yang tersumbat, aliran air yang menggerus lereng, atau kerusakan yang terlambat ditangani dapat menghapus manfaat investasi publik. Perbaikan akses wisata Ujunggenteng dan penanganan dua ruas rawan longsor merupakan langkah berarti bagi konektivitas Sukabumi, tetapi manfaat jangka panjangnya bergantung pada perawatan yang konsisten. Kesimpulannya, jalan yang pulih dan stabil bukan hanya memudahkan perjalanan hari ini—jalan itu menjaga mobilitas warga tetap tersedia esok hari.
