Usaha lokal sebagai langkah awal
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi berbasis komunitas yang dapat menghubungkan potensi warga dengan pasar dan kegiatan usaha produktif. Perannya paling masuk akal diuji lebih dulu melalui layanan lokal yang ruang lingkup dan alurnya jelas, bukan langsung diperluas ke pengelolaan transaksi penting bagi rumah tangga.
Kabupaten Banyumas menjadi lokasi percontohan pengumpulan minyak jelantah melalui empat koperasi: KDKMP Dawuhan, KDKMP Kober, KDKMP Karanglewas Lor, dan KDKMP Karangwangkal. Pemkab Banyumas menyatakan dukungan dengan mendorong koordinasi, memperkuat peran koperasi, serta mengajak warga ikut mengumpulkan minyak jelantah. Model ini berpotensi memberi koperasi kegiatan usaha sekaligus mengurangi pembuangan limbah sembarangan.
Koperasi dirancang menjadi penghubung antara rumah tangga dan pelaku usaha kuliner sebagai sumber bahan baku dengan industri yang memerlukannya. Minyak yang terkumpul direncanakan disalurkan kepada Pertamina Patra Niaga untuk diproses di Kilang Pertamina Cilacap. Ini contoh yang relevan untuk menguji kemampuan mengorganisasi pasokan dan partisipasi warga, meski keberlanjutan usaha tetap bergantung pada pelaksanaan dan koordinasi yang konsisten.
Dari rantai pasok ke layanan keuangan
Percontohan ini memperoleh makna lebih besar karena muncul wacana menyalurkan gaji ASN dan dana pensiun melalui koperasi. Gagasan tersebut berpotensi memperluas fungsi Koperasi Merah Putih, tetapi skalanya berbeda jauh dari mengumpulkan dan menyalurkan minyak jelantah. Kesalahan dalam rantai pasok dapat menghambat kegiatan usaha; gangguan pada pembayaran gaji bisa langsung mengancam kepastian penghasilan penerima.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Amirullah Setya Hardi mengingatkan bahwa perubahan perlu dikaji terkait keamanan transaksi, tata kelola kelembagaan, dan perlindungan hak penerima. Ia juga menyoroti bahwa sistem perbankan yang berjalan saat ini memiliki jaringan dan infrastruktur layanan yang relatif mapan. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan alasan perubahan dan manfaat yang diharapkan, bukan menganggap perluasan peran koperasi sebagai tujuan yang cukup dengan sendirinya.
Ukuran keberhasilan untuk gaji ASN dan dana pensiun harus tegas: jumlah yang diterima tidak berkurang dan pencairan tidak terlambat. Kepastian ini bukan manfaat tambahan, melainkan syarat dasar. Penerima menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga eksperimen kelembagaan tidak boleh memindahkan risiko sistem kepada mereka.
Kapasitas harus mendahului perluasan mandat
Kesiapan koperasi desa tak bisa disimpulkan dari keberhasilan memulai satu kegiatan ekonomi. Penyaluran minyak jelantah menguji pengumpulan, koordinasi, dan hubungan dengan pembeli industri. Layanan penggajian menuntut teknologi transaksi, keamanan, pengelolaan risiko, dan kelembagaan yang mampu menjaga ketepatan pembayaran. Menyamakan kedua jenis tugas itu akan mengaburkan perbedaan tanggung jawab dan besarnya konsekuensi ketika sistem gagal.
Pemerintah semestinya memperlakukan percontohan Banyumas sebagai kesempatan belajar tentang kapasitas operasional koperasi, bukan bukti otomatis bahwa koperasi siap menangani layanan keuangan yang lebih rumit. Sebelum mandat penggajian dibahas lebih jauh, kesiapan teknologi, keamanan transaksi, tata kelola, dan kemampuan menjaga hak penerima perlu dinilai secara terbuka. Ukurannya harus berangkat dari tuntutan layanan, bukan dari ambisi memperluas fungsi lembaga.
Ada sasaran jangka panjang yang ditampilkan dalam kegiatan pengumpulan minyak jelantah: 67,03 juta liter pada 2027 dan 437,4 juta liter pada 2030 untuk pengembangan bahan bakar berkelanjutan. Target tersebut menunjukkan potensi skala usaha, tetapi juga menegaskan perlunya rantai pasok yang tertata. Kesimpulannya, koperasi layak diberi ruang untuk tumbuh melalui kegiatan lokal yang terukur; untuk mengelola gaji dan pensiun, kelayakan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan sistem yang aman dan pembayaran yang tepat waktu.
