Karhutla Sebagai Krisis Nasional: Angka Tinggi, Risiko Lebih Tinggi
Kebakaran hutan lahan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan dan lahan, baik secara sengaja maupun tidak, yang menimbulkan kerusakan ekosistem, penyusutan keanekaragaman hayati, gangguan kualitas udara, serta ancaman langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat di wilayah sekitar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 72.798,73 hektare, angka yang secara politis dan ekologis sudah berada pada zona darurat. Fakta bahwa kebakaran terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan Sumatra menunjukkan pola krisis yang berulang, bukan kejutan sesaat.
Inti persoalan karhutla 2026 bukan lagi soal apakah kebakaran terjadi, melainkan seberapa luas dibiarkan membakar dan siapa yang bertanggung jawab. Ketika satu provinsi seperti Kalimantan Barat menyumbang lebih dari separuh total luas karhutla nasional, ini menandakan kegagalan serius pengendalian tata kelola lahan. Dalam konteks ini, data BNPB karhutla harus dibaca sebagai rapor merah kebijakan, bukan sekadar statistik musiman.
Kalimantan Barat hingga Jambi: Pusat Api Baru di Kalimantan dan Sumatra
Data BNPB karhutla menunjukkan luas kebakaran hutan lahan mencapai sekitar 72.798 hektare, dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi terparah, yakni 38.310 hektare lahan terbakar. Di belakangnya, Riau mencatat sekitar 16.249 hektare, Kalimantan Selatan 8.019 hektare, Kalimantan Tengah 7.634 hektare, Sumatra Selatan 1.926 hektare, dan Jambi sekitar 658 hektare. Secara geografis, ini mempertegas bahwa wilayah terdampak kebakaran terkonsentrasi di koridor lahan gambut dan konsesi yang selama ini menjadi arena ekspansi ekonomi.
Menurut catatan resmi, “total luas karhutla mencapai 72.798 hektare dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan luas karhutla terbesar”. Pernyataan ini bukan angka kosong; ia adalah bukti bahwa kontrol terhadap pelaku pembakaran—baik individu maupun korporasi—masih lemah. Penyelidikan terhadap empat korporasi di Kalimantan Barat menandakan pemerintah mulai menyasar akar masalah, namun selama pola tata guna lahan tidak berubah, angka hektare terbakar hanya akan berpindah koordinat, bukan turun secara signifikan.
Dari Riau ke Sulawesi Selatan: Penyebaran Api ke Wilayah Non-Tradisional
Riau tetap menjadi salah satu episentrum karhutla, dengan lebih dari 16 ribu hektare yang terbakar menurut data BNPB. Namun perhatian publik kerap terjebak pada nama-nama lama di Sumatra dan Kalimantan, padahal api mulai merambat ke kawasan yang selama ini dianggap relatif aman. Sulawesi Selatan, misalnya, mencatat 112 kejadian karhutla dengan total area terbakar 1.613,67 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Ini sinyal bahwa krisis tidak lagi terbatas pada ‘zona tradisional’ kebakaran.
Sebaran kejadian di Sulsel memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan: 15 wilayah terdampak, dengan Kabupaten Enrekang sebagai area terbakar terluas, mencapai 1.044,55 hektare. Kota Parepare bahkan menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 25 kejadian, meski luas lahannya lebih kecil. Ini menunjukkan dua hal: pertama, kapasitas pengawasan di tingkat lokal belum memadai; kedua, logika pembukaan dan pemanfaatan lahan yang berbasis bakar masih dipakai. Jika tren ini dibiarkan, Sulsel akan menyusul Kalimantan sebagai laboratorium bencana baru.
Cuaca Kering, Air Sulit, dan Biaya Sosial yang Tak Terhitung
Alasan ‘klasik’ karhutla 2026 kembali muncul: musim kemarau panjang, hari-hari tanpa hujan, dan sulitnya mendapatkan air di lapangan. BNPB menegaskan bahwa kekeringan dan ketersediaan air menjadi tantangan utama pemadaman, bahkan di Kalimantan Selatan yang membutuhkan sumur dan normalisasi kanal untuk suplai air. Di Sulawesi Selatan, intensitas karhutla melonjak pada puncak musim kemarau, terutama Juli hingga Agustus, ketika cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat meluas.
Namun menyalahkan cuaca saja adalah pelarian. Asap karhutla terbukti mengganggu kualitas udara, menghambat aktivitas masyarakat, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan ketika konsentrasi asap memasuki permukiman. Biaya sosial ini tidak tercermin dalam hektare, tetapi terasa di ruang kelas yang kosong, maskapai yang membatalkan penerbangan, dan rumah sakit yang penuh pasien ISPA. Selama kebijakan mitigasi hanya fokus pada pemadaman, bukan pencegahan dan perubahan perilaku pembukaan lahan, masyarakat akan terus menanggung ongkos kesehatan dan ekonomi yang tak pernah masuk neraca resmi.
Respons Pemerintah: Apresiasi, Penindakan, dan Pekerjaan Rumah Jangka Panjang
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah sebagai sinyal bahwa pemerintah pusat tidak bisa lagi pasif menonton perkembangan kebakaran. Tim gabungan dari berbagai unsur, mulai TNI, Polri, BPBD, hingga relawan, disebut terus berjibaku siang dan malam memadamkan api dan mencegah penjalaran ke wilayah lain. Di saat yang sama, Mensesneg menyatakan empat korporasi di Kalimantan Barat tengah diselidiki, dan menegaskan perintah presiden agar setiap tindak pidana penyebab kebakaran, baik oleh individu maupun korporasi, harus ditindak tegas.
Pemerintah bersama pemerintah daerah dan tim gabungan dikabarkan terus melakukan berbagai upaya mengendalikan titik-titik kebakaran. Namun tanpa penguatan penegakan hukum, transparansi data, dan pengawasan di tingkat tapak, semua upaya ini akan berakhir sebagai respons situasional yang berulang setiap musim kemarau. Karhutla 2026 seharusnya dibaca sebagai peringatan keras: jika model pembangunan yang memberi ruang pada pembakaran lahan tidak dirombak, daftar wilayah terdampak kebakaran akan terus bertambah, dan 72 ribu hektare akan terlihat kecil dibandingkan bencana di masa depan.
