Diversifikasi sebagai perlindungan pasokan
Diversifikasi pasokan BBM adalah strategi mengamankan kebutuhan bahan bakar dengan memperluas negara pemasok, sehingga gangguan dari satu jalur perdagangan tidak langsung mengancam ketersediaan dalam negeri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan akan mengunjungi India dan China untuk menjajaki tambahan pasokan BBM bagi Indonesia. Langkah ini tepat, sebab impor BBM Singapura selama ini mencakup sekitar 54% hingga 59% dari kebutuhan impor nasional. Ketergantungan sebesar itu membuat pilihan pemasok bukan sekadar urusan harga, melainkan juga daya tahan pasokan saat hubungan dagang berubah. Namun, diversifikasi tidak otomatis berarti beralih dari satu ketergantungan ke ketergantungan lain. Pemerintah perlu membandingkan kemampuan pemasok, kepastian pengiriman, dan syarat kontrak sebelum mengalihkan volume besar.
Mengapa penjajakan dilakukan sekarang
Dorongan mencari pemasok baru menguat setelah pemerintah memangkas ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 miliar kaki kubik termal per hari, sekitar 8% dari total pengiriman, sementara Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 mengatur pengadaan minyak mentah, BBM, dan elpiji melalui kerja sama langsung antarpemerintah. Perubahan kebijakan itu membuat kepastian pasokan perlu dinilai dalam konteks hubungan energi yang lebih luas, bukan hanya transaksi satu komoditas. Bahlil menyatakan pemerintah sudah memperhitungkan risiko respons Singapura sebelum mengambil langkah tersebut. Itu penting, tetapi perhitungan risiko harus dibuktikan lewat alternatif yang benar-benar siap memasok. Untuk konsumen, kabar saat ini tetap menenangkan: stok BBM nasional, termasuk Pertalite, dinyatakan aman, dan pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026.
Peluang China, dengan syarat yang jelas
China menawarkan ruang untuk memperluas perdagangan energi, tetapi kapasitas ekspor saja belum cukup menjadi alasan mengikat pasokan. Data BPS mencatat Indonesia mengimpor 37,75 juta ton hasil minyak—termasuk bensin, solar, dan avtur—pada 2025; pasokan BBM China tercatat sekitar 830 ribu ton atau 2,2% dari jumlah itu, sementara kuota ekspor BBM tahap pertama China untuk 2026 sebesar 19 juta ton. Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai kontrak pasokan dapat memperkuat perdagangan energi kedua negara. Namun, ia mengingatkan pengiriman dari China diperkirakan lebih mahal daripada dari Singapura, dan China pernah membatasi ekspor untuk mendahulukan kebutuhan domestik. Karena itu, kontrak energi China sebaiknya mengutamakan kepastian volume dan kontinuitas; Yayan menilai kontrak layak bila disertai diskon yang memadai.
Kontrak jangka panjang harus menguntungkan kedua pihak
Perintah untuk mencari kontrak jangka panjang memberi arah yang benar: pasokan alternatif perlu menjadi kesepakatan nyata, bukan sekadar opsi saat terjadi ketegangan. Pemerintah juga perlu menilai jenis BBM yang paling menguntungkan. Yayan menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan solar dan avtur, alih-alih berfokus pada bensin, mengingat biaya pengiriman dan rekam pembatasan ekspor China. Ini pendekatan yang lebih masuk akal daripada mengejar volume semata. Kontrak yang baik harus menetapkan jadwal kirim, kepastian kuota, serta mekanisme menghadapi pembatasan ekspor atau perubahan kebutuhan domestik pemasok. Dengan begitu, pasokan BBM Indonesia tidak hanya tersebar di atas kertas, tetapi benar-benar lebih tahan terhadap gangguan. Kunjungan Bahlil ke India dan China menjadi langkah awal; ukuran keberhasilannya adalah kontrak yang menjaga ketersediaan tanpa memindahkan risiko ke konsumen.
