Kajian nuklir bukan keputusan membangun PLTN
Kajian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah proses menilai kelayakan teknologi, keselamatan, infrastruktur, dan kesiapan tenaga kerja sebelum pemerintah memutuskan apakah akan membangun reaktor. Bagi Singapura, langkah ini merupakan bagian dari strategi energi jangka panjang, bukan tanda bahwa pembangunan PLTN sudah diputuskan.
Pada 26 Oktober 2026, pemerintah Singapura meluncurkan tiga program untuk mengembangkan tenaga ahli nuklir, dua hari setelah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas. Singapura juga menggandeng perusahaan dari China, Amerika Serikat, dan Kanada untuk mengkaji potensi teknologi nuklir. Waktunya memang membuat kedua peristiwa tampak terkait, tetapi pemerintah Singapura menyatakan program keahlian itu adalah persiapan jangka panjang dan bukan respons langsung yang dinyatakan terhadap pengalihan gas.
Perbedaan ini penting: pengurangan ekspor gas Indonesia menyoroti risiko ketergantungan pada pasokan regional, sedangkan kajian nuklir membangun pilihan untuk masa depan. Menyamakan kajian dengan keputusan membangun PLTN akan melebih-lebihkan apa yang telah diumumkan.
Pengurangan gas terasa, tetapi belum memicu krisis listrik
Indonesia mengalihkan total 31 BBTUD gas dari jalur Natuna dan Sumatra untuk kebutuhan dalam negeri: 15 BBTUD dari Natuna diarahkan ke pembangkit PLN di Batam, sementara 16 BBTUD dari Sumatra dialokasikan bagi kebutuhan listrik Batam, Bintan, dan wilayah Sumatra. Kebijakan ini mencerminkan prioritas ketahanan energi domestik di tengah naiknya kebutuhan gas nasional.
Dampak pada pasokan gas Singapura lebih terbatas daripada angka pengalihan Indonesia: regulator energi Singapura menyebut importir melaporkan penurunan 17 BBTUD selama 18 hari, kurang dari dua persen kebutuhan gas harian negara itu. Meski demikian, gas alam masih menyumbang sekitar 95 persen bahan bakar pembangkit listrik Singapura, sehingga gangguan pasokan tetap menjadi peringatan strategis.
Untuk pelanggan, perusahaan Gas Supply mengakui pengurangan tersebut memengaruhi pengiriman kepada sebagian pelanggannya. Namun, Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Tan See Leng memperkirakan dampaknya terhadap harga listrik dalam jangka pendek tidak signifikan. Regulator menyebut pasokan alternatif dan mekanisme cadangan dapat membantu menutup kekurangan. Jadi, ini bukan bukti listrik akan segera langka, tetapi pengingat bahwa ketergantungan tinggi membuat diversifikasi mendesak.
Tenaga ahli disiapkan sebelum pilihan energi ditentukan
Tiga program yang diumumkan Singapura berupaya membangun kapasitas sebelum keputusan teknologi diambil. Singapore Nuclear Manpower Development Programme memfasilitasi kerja sama lembaga pemerintah dengan organisasi nuklir internasional. Program Nuclear Manpower Development Programme (Industry) ditujukan agar perusahaan lokal mampu berpartisipasi dalam proyek nuklir internasional, sementara Singapore Future Energy Fellowship akan menghadirkan pakar energi internasional sebagai penasihat kebijakan jangka panjang.
Universitas Nasional Singapura dan Universitas Teknologi Nanyang juga menyiapkan program magister bersama di bidang teknik nuklir, yang ditargetkan dimulai pada 2027. Pada tahun yang sama, Singapura dijadwalkan menjalani evaluasi Infrastruktur Nuklir Terpadu oleh Badan Tenaga Atom Internasional untuk menilai kesiapan negara sebelum mengambil keputusan. Menyiapkan tenaga ahli nuklir adalah langkah masuk akal: pengawasan keselamatan dan evaluasi teknologi memerlukan keahlian, sekalipun akhirnya PLTN tidak dibangun.
Kebutuhan listrik yang meningkat menambah alasan untuk memperluas pilihan. Regulator memperkirakan beban puncak dapat mencapai 9,9 hingga 13 gigawatt pada 2031, dari sekitar 8,6 gigawatt pada Agustus 2026. Pertumbuhan pusat data, semikonduktor, dan elektrifikasi transportasi membuat perencanaan jangka panjang tak bisa bertumpu pada satu sumber.
Diversifikasi lebih luas daripada rencana PLTN
Nuklir bukan satu-satunya jawaban yang sedang disiapkan. Singapura mengandalkan impor gas alam cair dari berbagai negara, sumber gas pipa lain, cadangan bahan bakar, dan rencana penambahan energi surya serta kapasitas pembangkit. Pemerintah juga memperluas impor listrik rendah karbon; persetujuan bersyarat telah diberikan untuk impor 1,3 gigawatt dari Vietnam dan Malaysia, dengan sasaran mulai pada 2035.
Karena itu, pengurangan ekspor gas Indonesia sebaiknya dibaca sebagai pengingat tentang kerentanan pasokan, bukan pemicu tunggal kebijakan nuklir. Bagi Singapura, gangguan yang relatif kecil saat ini belum mengguncang harga listrik secara berarti, tetapi menunjukkan bahwa ketahanan energi membutuhkan lebih banyak jalur pasokan dan keahlian untuk menilai teknologi baru.
Kesimpulannya, rencana PLTN Singapura masih berada pada tahap kajian, pembangunan kapasitas manusia, dan pemeriksaan kesiapan. Langkah tersebut serius, tetapi belum merupakan keputusan membangun pembangkit. Ukuran keberhasilannya bukan seberapa cepat Singapura memilih nuklir, melainkan apakah negara itu dapat menjaga listrik tetap andal sambil menimbang keselamatan, pasokan, dan kebutuhan energi masa depan.
