Gas domestik menjadi prioritas yang tak bisa ditunda
Pengalihan gas dari ekspor menuju pasar domestik adalah penataan ulang alokasi pasokan agar kebutuhan energi di dalam negeri terpenuhi tanpa mengabaikan kewajiban kontrak yang masih berlaku. Dewan Energi Nasional (DEN) menilai pengurangan aliran gas ke Singapura dapat membantu menjawab kebutuhan yang meningkat, termasuk di Batam. Penilaian itu tepat: gas yang tersedia di dalam negeri seharusnya menopang layanan dasar seperti pembangkitan listrik, terutama saat daerah menghadapi risiko kekurangan pasokan. Namun, prioritas domestik tidak berarti penghentian ekspor secara sepihak. Anggota DEN Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa gas perlu diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara ekspor tetap berjalan sesuai kontrak. Keseimbangan ini penting agar kebijakan ketahanan energi memberi manfaat nyata bagi warga tanpa mengikis kepastian yang dibutuhkan mitra dagang.
Pemangkasan sementara dan dampaknya bagi listrik
Pemerintah mulai mengurangi ekspor gas pipa ke Singapura pada 24 Oktober 2026. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut pemangkasan total sebesar 31 miliar BTUD per hari: 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera, yang bersumber dari Jambi Merang. Pengurangan itu diberlakukan selama 18 hari sebagai langkah sementara untuk mengurangi risiko defisit pasokan listrik domestik. DEN menilai tambahan gas, berapa pun jumlahnya, dapat meningkatkan keandalan listrik di Batam dan wilayah lain di Sumatera. Bagi rumah tangga dan pelaku usaha, keandalan listrik bukan angka di atas kertas: gangguan pasokan dapat menghambat kegiatan sehari-hari dan ekonomi daerah. Pemadaman selama 16 jam di Batam dan Kepulauan Riau pada awal Oktober memperlihatkan besarnya dampak ketika pasokan energi tak mencukupi.
Kedaulatan energi harus sejalan dengan kepastian kontrak
Pemangkasan ekspor gas pipa RI-Singapura juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana menegakkan kedaulatan energi tanpa mengubah risiko bisnis menjadi kerugian jangka panjang? Pengurangan 31 BBTUD setara dengan sekitar 8% dari komitmen ekspor sebesar 409,55 BBTUD. Angka ini memberi konteks pada skala kebijakan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban hukum. Transaksi gas terikat kontrak jangka panjang, formula harga, serta reputasi sebagai yurisdiksi investasi yang dapat dipercaya. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar pengurangan, batas waktunya, dan cara memastikan pasokan kembali sesuai ketentuan setelah masa sementara berakhir. Narasi kedaulatan energi akan lebih kuat bila ditopang tata kelola yang transparan, bukan sekadar keputusan mendadak yang membuat mitra meragukan kepastian pasokan.
Menjaga pasokan dan kepercayaan sekaligus
Pengalihan gas dapat dibenarkan ketika kebutuhan domestik mendesak, terlebih setelah gangguan listrik menunjukkan kerentanan pasokan. Namun, ekspor gas Singapura tetap bagian dari komitmen yang harus dikelola secara cermat. Kebijakan yang baik tidak mempertentangkan kepentingan masyarakat dengan kepastian kontrak: pemerintah perlu memprioritaskan pasokan domestik secara terukur, menyampaikan alasan dan durasi penyesuaian dengan jelas, lalu memenuhi kembali kewajiban ekspor sesuai kesepakatan. Dengan pendekatan itu, gas tambahan dapat memperkuat listrik Batam dan Sumatera tanpa mengorbankan kepercayaan pada perdagangan energi. Kesimpulannya, kedaulatan energi bukan berarti bebas dari kontrak, melainkan kemampuan mengatur sumber daya untuk kepentingan publik sambil menjaga aturan main yang membuat pasokan dan investasi tetap dapat diandalkan.
