Pendidikan Gratis Bukan Sekadar Nol Rupiah di Rapor
Pendidikan gratis adalah kebijakan yang menghilangkan pungutan langsung kepada peserta didik, namun hanya bermakna bila dibarengi pemenuhan infrastruktur sekolah, ruang kelas layak belajar, guru terlatih pendidikan, serta akses yang adil bagi semua wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tanpa itu, gratis hanya menjadi slogan, bukan jaminan hak atas pembelajaran yang bermutu.
Peringatan itu mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan program pendidikan negeri tanpa biaya dari TK/PAUD hingga perguruan tinggi negeri, sementara untuk perguruan tinggi masih disiapkan perhitungan anggaran. Di tengah euforia, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan dasar gratis harus disusun bertahap, dengan menghitung kondisi sekolah, kebutuhan guru, karakteristik wilayah, dan kemampuan anggaran negara. Tanpa perencanaan berlapis, pendidikan gratis infrastruktur yang rapuh hanya memperluas akses ke layanan yang kualitasnya meragukan.
Pernyataannya tajam: percuma bebas biaya bila anak belajar di kelas rusak, guru tidak ada, dan akses di daerah 3T tetap tertinggal jauh. Inilah paradoks yang jarang diakui: negara berani menjanjikan nol rupiah di loket, tetapi masih ragu membayar ongkos sesungguhnya dari mutu pendidikan.
Ruang Kelas Ambruk dan Guru Menipis: Wajah Pahit Daerah 3T
Jika ingin jujur, kualitas sekolah daerah 3T tidak akan melonjak hanya karena label “gratis” ditempel di papan pengumuman. Pemerintah sendiri diingatkan agar memastikan ruang kelas layak, ketersediaan guru, dan akses pendidikan setara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pendidikan gratis infrastruktur yang diabaikan adalah kombinasi paling berbahaya: murid datang ke sekolah tanpa membayar, tetapi pulang tanpa banyak belajar.
Ledia menegaskan, program pendidikan gratis tidak boleh mengorbankan revitalisasi sekolah. Ruang kelas rusak, betapapun murahnya biaya, tidak akan membuat anak belajar dengan nyaman. Di lapangan, banyak sekolah di pelosok hanya punya satu atau dua guru; satu orang terpaksa mengajar beberapa kelas sekaligus karena keterbatasan tenaga pendidik. Dalam situasi seperti ini, frasa guru terlatih pendidikan terdengar seperti kemewahan, bukan standar minimum.
Dampaknya langsung terasa bagi murid: proses belajar terpotong, perhatian guru terpecah, dan pembelajaran berpusat pada hafalan seadanya. Gratis, tapi kualitas sekolah daerah 3T tertahan di titik yang sama. Negara menagih masa depan dari anak-anak yang belajar di bangunan nyaris roboh.
Anggaran Raksasa, Prioritas Kerdil
Ironisnya, masalah ini bukan hanya soal ketiadaan uang. Anggaran fungsi pendidikan 2027 disebut berada di kisaran Rp800 triliun, angka yang sanggup mendukung perluasan akses bila dialokasikan tepat. Namun, angka jumbo ini terancam mubazir jika pembuat kebijakan lebih bernafsu menghapus pungutan daripada membangun ruang kelas layak belajar dan memperkuat kompetensi guru.
Ledia mengingatkan bahaya menyamaratakan standar kota dan wilayah 3T. Kebijakan merger atau penutupan sekolah karena murid kurang dari 60 selama tiga tahun dianggap kejam bila diterapkan di pedalaman. Logika efisiensi anggaran sering mengorbankan akses; anak dipaksa menempuh jarak lebih jauh hanya agar data terlihat rapi di tabel. Di titik ini, pendidikan gratis berubah menjadi proyek birokrasi, bukan perlindungan hak peserta didik.
“Seharusnya bisa, asalkan kemudian kita melakukan realokasi yang benar,” tegas Ledia mengenai potensi anggaran besar tadi. Pernyataan ini seharusnya dibaca sebagai kritik: uang ada, tapi keberanian memprioritaskan infrastruktur dan guru terlatih pendidikan yang belum terlihat jelas.
Sekolah Swasta dan Pelosok: Korban Senyap Wacana Gratis
Ada dua kelompok yang kerap terpinggirkan dalam wacana pendidikan gratis nasional: sekolah swasta dan sekolah di daerah terpencil. Padahal, keduanya menyumbang akses signifikan, terutama di wilayah yang sekolah negeri tidak menjangkau. Ledia mengingatkan pemerintah agar tidak alergi menggandeng swasta dan meminta sekolah swasta dilibatkan dalam skema pendidikan dasar gratis. Mengandalkan sekolah negeri saja akan memaksa negara membangun penuh dari nol dan menambah beban anggaran yang tidak perlu.
Sekolah di daerah terpencil sering punya jumlah siswa sedikit karena kondisi geografis dan demografis, sehingga kebijakan penggabungan atau penutupan harus mempertimbangkan faktor sosial dan geografis setempat. Jika tidak, anak di dusun kecil dipaksa menempuh perjalanan panjang hanya untuk memenuhi logika angka. Ketika sekolah swasta kecil dan sekolah di pelosok pelan-pelan mati, pendidikan gratis infrastruktur lemah menjelma sentralisasi: akses terkonsentrasi di kota, sementara pinggiran dibiarkan bertahan sendiri.
Ironinya, di atas kertas negara sedang memperluas layanan tanpa biaya, tetapi di lapangan jaringan sekolah yang selama ini menopang anak dari keluarga rentan justru terancam. Pendidikan gratis yang tidak memandang ekosistem sekolah secara utuh hanya akan memutus banyak jembatan yang sudah lebih dulu dibangun masyarakat.
Kesimpulan: Uji Nyata Bukan di Spanduk, Tapi di Kualitas Belajar
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak spanduk “pendidikan gratis” terpasang, melainkan seberapa layak ruang belajar, seberapa siap guru mengajar, dan seberapa setara akses bagi anak di kota maupun di pelosok. Ledia mendorong agar kebijakan dijalankan bertahap dengan memperhatikan kebutuhan tiap wilayah dan memperkuat peran pemerintah daerah. Pendidikan gratis tanpa ruang kelas layak belajar dan guru terlatih pendidikan bukan reformasi, melainkan kosmetik kebijakan.
Jika pemerintah sungguh ingin menjadikan biaya nol sebagai tonggak sejarah, tiga hal harus dipenuhi: pertama, revitalisasi infrastruktur sekolah, terutama di daerah 3T; kedua, pemerataan dan penguatan kualitas guru; ketiga, kemitraan sehat dengan sekolah swasta dan perlindungan bagi sekolah kecil di wilayah terpencil. Tanpa itu, janji pendidikan gratis akan tinggal catatan pidato, sementara jutaan anak tetap belajar di ruang kelas yang ambruk dan masa depan yang setengah terang.
